Lppom MUI Sering Dijadikan Sasaran Politisasi

BOGOR (voa-islam.com)--Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (Lppom MUI) Dr Lukmanul Hakim mengungkapkan bahwa banyak pihak yang tak senang dengan kiprah Lppom MUI yang telah mengawal proses sertifikasi halal selama lebih 28 tahun di Indonesia.

Baru-baru ini, jelas Lukmanul, Lppom MUI difitnah memiliki dana hasil sertifikasi halal sebesar 480 triliun rupiah. Sehingga Lppom MUI didesak banyak pihak untuk diaudit.

"Ada anggota DPR yang menyebutkan bahwa Lppom MUI punya uang 480 triliun hasil sertifikasi halal. Kalau kami punya sebanyak itu, sudah kami belikan gedung-gedung di kawasan Thamrin sana. Kami bagikan satu-satu untuk masing-masing komisi," ujar Lukmanul Hakim kepada wartawan di Global Halal Center Bogor, Jawa Barat, Senin (19/6/2017).

Kekeliruan ini kemudian menjadi bola salju yang kemudian mengarah upaya melemahkan peran Lppom MUI. Ketidaksukaan beberapa pihak kepada Lppom MUI semakin menguat tatkala MUI mengeluarkan sikap keagamaan kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang telah menistakan Islam.

"Perkembangan Lppom diawal tahun 2017 ini menjadi sasaran politisasi. Lppom MUI ini memang sering menjadi sasaran politisasi. Karena MUI pernah mengeluarkan sikap atau pandangan keagamaan soal kasus Ahok. MUI pun dihujat. Fitnah juga berimbas kepada Lppom MUI," ungkap Lukmanul Hakim.

Lukmanul Hakim meyakini, politisasi kepada Lppom MUI ini akan terus berlangsung. "Banyak yang hasud dengki kepada Lppom. Meski ada juga yang mendukung Lppom MUI. Pembunuhan karakter terhadap Lppom terus dilakukan. Dengan tujuan perjuangan Lppom selama 28 tahun dianggap tidak ada," ujar Lukmanul. * [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Silaturahim HTI ke PP Persis, KH. Aceng Zakaria: Siap Satukan Ukhuwah Islamiyyah untuk Utuhnya NKRI
• KPK Tidak Perlu Takut, DPR Bukan Malaikat Penjaga Neraka
• MUI Harap Polemik Full Day School Tak Jadi Pemicu Benturan NU-Muhammadiyah
• Sebagai Lembaga Tertua, KPK Diminta Hormati DPR RI
• Beredar Mie Samyang Mengandung Babi, BPOM Dinilai Kecolongan
• Yang Benci Pribumi & Tidak Berikan Hak Pribumi, lebih Kejam dari Penjajah
• Jokowi Dinilai Melanggar UUD 45, Ini Penyebabnya
• Soal Presidensial Treshold 20 Persen, Politisi: Licik! Inskonstitusional!