Kata DPR RI, Kadang OTT KPK Berdasarkan Pesanan?

JAKARTA (voa-islam.com)- Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meng-OTT pelaku tindak pidana korupsi. Kali ini datang dari Gubernur Bengkulu. Gubernur ini dari partai Golkar.

Akan tetapi ada yang menarik OTT KPK ini menurut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. Misalkan saja ia menanyakan kepada KPK soal audit triliunan Rupiah tetapi tidak dijadikan kerugian Negara. “Pertanyaannya: Kenapa hasil audit ber-TT kerugian negara susah payah ini tidak jadi temuan korupsi? Lalu belok cari THR Idul Fitri?” tulisnya, di akun Twitter pribadi miliknya, Selasa (20/06/2017).

Malah Fahri menduga bahwa OTT yang kerap dilakukan oleh KPK berdasarkan atas suka-suka atau tidak suka. “Itu yang menjelaskan kenapa KPK gandrung OTT, karena tidak ada dasarnya dalam hukum acara. Suka-suka aja. Kadang berdasarkan pesanan.

Pertanyaannya, kok 15 tahun KPK, OTT makin banyak? Bukankan ini pengakuan korupsi tambah banyak? Lalu sukses KPK di mana?”

Menurutnya, kesuksesan KPK nampaknya hanya KPK saja yang mengklaim. Padahal tidak demikian menurut publik kebanyakan. “Karena sukses KPK menurut KPK beda dengan kosa kata umum. Menurut KPK, sukses itu sama dengan sibuk.

Jadi KPK merasa sukses kalau setiap hari konferensi pers..OTT..OTT..OTT, makin sibuk, makin baik..ya, kan. Jadi sukses  artinya makin sibuk karena masalah tambah banyak dan gagal artinya tidak sibuk karena masalah selesai.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Pemanggilan Paksa, Ahli Hukum Pidana: Itu Hak Konstitusional DPR
• Lppom MUI Sering Dijadikan Sasaran Politisasi
• Silaturahim HTI ke PP Persis, KH. Aceng Zakaria: Siap Satukan Ukhuwah Islamiyyah untuk Utuhnya NKRI
• KPK Tidak Perlu Takut, DPR Bukan Malaikat Penjaga Neraka
• MUI Harap Polemik Full Day School Tak Jadi Pemicu Benturan NU-Muhammadiyah
• Sebagai Lembaga Tertua, KPK Diminta Hormati DPR RI
• Beredar Mie Samyang Mengandung Babi, BPOM Dinilai Kecolongan
• Yang Benci Pribumi & Tidak Berikan Hak Pribumi, lebih Kejam dari Penjajah