Mardani: Janji Ekonomi Tumbuh 7 Persen Harus Dituntaskan Periode Kedua Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta penerapan janji Revolusi Mental dan pekerjaan besar yang tidak tercapai di periode sebelumnya harus dituntaskan pada periode kedua Presiden Jokowi.

“Insya Allah tanggal 20 Oktober Pak Jokowi-Kitai Maruf akan dilantik, Saya berharap janji yang tidak terealisasikan pada periode lalu harus bisa dituntaskan  di periode kedua ini tidak boleh ada alasan lagi,” kata Mardani, Kamis (17/10).

Menurut legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan salah satu janji utama kampanye Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi 7% tidak tercapai.

“Saya apresiasi terkait infrastruktur yang sudah dilakukan. Namun mewujudkan pembangunan dengan target pertumbuhan di atas 5% perlu menjadi prioritas utama. Pembenahan reformasi struktural termasuk tata kelola dan pemangkasan regulasi harus dilakukan sejak awal,” ujar Mardani.

Inisiator gerakan #KamiOposisi melanjutkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% perlu kerja keras dam cerdas.

Oleh karena itu, Mardani memberikan beberapa pointer konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%, Pemerintah Jokowi harus melakukan gerakan serius dalam hal reformasi struktural pada tiga bidang utama.

Pertama, penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak menyentuh angka 14%.

Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.

ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi kita.

Selain tiga hal itu, Pemerintahan Jokowi harus juga memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidakpastian karena perang dagang antara dua raksasa Amerika vs Tiongkok

“Kondisi global yg tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia,” jelas Mardani.

Selain itu, trend deindustrialisasi yg terus berjalan menjauhkan Indonesia dari higher middle income country. “Banyaknya regulasi menjauhkan kita untuk mencapai ease of doing bussiness dan ini membuat Indonesia kian tertinggal dari negara Asean lainnya. Ini harus jadi perhatian penting pemerintahan Jokowin periode ke II,” ujarnya

Terakhir, kurangnya konsolidasi modal dalam negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuangan yang rendah, perlu mendapat perhatian. “ Dengan bank ability yang masih belum mengcover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pada investasi dan aliran modal dari luar,” kara Mardani.

Wakil ketua Komisi II DPR itu berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya. “Semoga semua catatan tsb dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.* [Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Hari Pertama Penerapan UU Jaminan Produk Halal, Kantor BPJPH Sepi
• Dewan Da’wah Jabar Gelar Pelatihan Dakwah
• HMK Gelar Launching dan Bedah Buku Sejarah Pemikiran dan Gerakan Politik Persis
• KH Tengku Zulkarnain Sebut Abu Janda Hina KH Ma'ruf Amin
• Registrasi Sertifikasi Halal Cara Manual, BPJPH Dinilai Mundur ke Belakang
• UU Jaminan Produk Halal Diterapkan Hari Ini, Direktur LPPOM MUI: Buat Apa Kalau Belum Ada Sanksi?
• Ketua MUI Kabupaten Bogor Berharap SM Dijerat Pasal Penodaan Agama
• Sudah 119 Kepala Daerah Terkena OTT KPK, Mendagri: Sudah Saya Ingatkan