Dewan Dakwah Jabar Bersama Ormas Islam Laporkan Penista Agama

BANDUNG (voa-islam.com) - Dewan Dawah Jawa Barat yang diwakili Muhammad Roinul Balad bersama ormas Islam melaporkan seorang bernama Ir. Darmawan yang dianggap telah melakukan penistaan terhadap ajaran agama Islam ke Polrestabes Bandung, Sabtu malam (8/8/2020).

Dalam laporan polisi nomor 1840/VIII/2020/JBR/POLRESTABES/tanggal 08/08/2020 yang bersangkutan dilaporkan atas dugaan telah melanggar UU ITE No.19 tahun 2016 tentang ujaran kebencian dengan unsur SARA.

“Yang bersangkutan dalam video yang sudah beredar luas di media sosial dengan jelas menyatakan bahwa mengaji, shalat dan berjilbab tidak mencerdaskan bangsa namun justru mendungukan bangsa. Lebih jelasnya yang bersangkutan menyatakan bantu pemerintah usir Islam dari negeri ini,” jelas M.Roinul Balad yang juga sebagai Ketua Harian Dewan Dakwah Jabar ini.

Lebih lanjut dirinya mewakili masyarakat muslim dan non muslim yang sepaham bahwa apa yang telah dilakukan oleh terlapor (Ir. Darmawan) sangat jelas dapat merusak kerukunan antar ummat beragama serta berpotensi dapat merusak persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa.

“Ini kalau dibiarkan dan tidak ditangani secara hukum maka akan mengakibatkan perpecahan di masyarakat dan berpotensi munculnya konflik horizontal di masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu dirinya mewakili Dewan Dakwah Jabar beserta ormas Islam lainnya yang diwakili Formasi (Forum Ormas Islam) berharap permasalah ini segera ditangani aparat penegak hukum secara cepat, transparan dan professional sehingga tetap terjaga kondisi masyarakat yang kondusif.

“Harapan kami pelaku dapat dijerat da diberikan hukuman maksimal sesuai hukum yang maksimal. Selain UU PNPS 1965 tentang penistaan agama, paling tidak ada dua pasal yang bisa menjerat kepada pelaku yaitu dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, dimana ancaman pidana hingga 6 tahun atau denda Rp. 1 miliar,” jelasnya.

Selain itu pihaknya juga meminta klarifikasi dari pimpinan agama yang dianut oleh pelaku (terlapor) bagaimana dengan tindakan jemaatnya ini, apakah memberikan teguran. Sebab, pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa.

“Kalau meminjam ungkapan Allahuyarham Pak Natsir yang menyatakan tanpa toleransi tidak akan ada kerukunan dan kedamaian, kami rasa ini benar adanya dan sangat relevan hingga saat ini. Toleransi itu harus nyata dalam tindakan bukan sekedar retorita atau teori semata. Sampai saat ini kami ummat Islam sudah sangat toleransi maka hendaknya ummat agama lain melakukan hal sama,” pintanya.

Menurut M.Roinul Balad yang juga Ketua Komite Nasional Anti Pemurtadan (KNAP) ini pelaku (terlapor) sudah berhasil diamankan dan sementara ditahan di Polrestabes Bandung sejak malam itu juga. Ia dijemput di rumahnya di Jalan Jatayu Kel.Husein Kec. Cicendo Kota Bandung.

“Alhamdulillah aparat kepolisian dengan dibantu warga dan ormas Islam berhasil mengamankan yang bersangkutan dari rumahnya. Kami rasa ini kerja sama yang bagus antara aparat penegak hukum, masyarakat dan ummat Islam. Ini juga bukti bahwa ummat Islam toleransi kepada hukum dan tidak main hakim sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu diperoleh informasi bahwa terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama di media sosial.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Galih Indragiri.

“Jadi hari Minggu kemarin kita telah tetapkan terlapor sebagai tersangka dan kita tahan di Sat Reskrim,”ujar Galih Indragiri seperti dilansir gelora.com, Senin (10/8/2020). [ril/syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Jika Belum Siap 100 Persen, Kepala Daerah di Zona Hijau-Kuning Diharap Jangan Dulu Buka Sekolah
• Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Raih Gelar Guru Besar
• PKS Kritik Pemerintah yang Kurang Serius Tangani Riset Inovasi
• Pengamat Medsos: Waspadai Provokasi Pasca Keributan di Mertodranan
• Politisi PKS: Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat
• Legislator Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker
• Pemerintah Diminta Tidak Tiru Cara AS dan China Atasi Resesi Ekonomi, Indonesia Bisa Kolaps
• Politisi PKS Catat Titik Kelemahan Omnibus Law