Soal Isu Normalisasi Hubungan dengan Israel, Legislator: Pemerintah Harus Konsisten pada Konstitusi

Membuka hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi Palestina, yang notabene sedang diperjuangkan kemerdekaannya oleh bangsa Indonesia.

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyatakan bahwa Pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan amanah konstitusi negara Indonesia, yang salah satunya ialah menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Hal ini disampaikannya untuk menanggapi isu liar yang sedang berkembang di publik dan dunia internasional bahwa Indonesia akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel.

“Walaupun pemerintah secara resmi belum mengumumkan, belum ada komentar yang memadai tentang ini, tetapi kita perlu waspada. Hubungan diplomatik dengan Israel ini adalah perkara yang oleh presiden-presiden (Indonesia) sebelumnya selalu ditolak dengan tegas. Saya berharap, Pemerintah yang sekarang ini juga akan melanjutkan konsistensi sikap itu. Indonesia harus terus bekerja agar di dunia ini terjadi perdamaian abadi berdasarkan kemerdekaan. Sekarang ini satu-satunya negara yang masih dijajah adalah Palestina, dan Israel adalah penjajahnya," ujar Sukamta dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (15/12).

Menurut Sukamta, membuka hubungan diplomatik dengan Israel tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi Palestina, yang notabene sedang diperjuangkan kemerdekaannya oleh bangsa Indonesia.

“Ada yang mengatakan bahwa untuk mendukung kemerdekaan Palestina, harus berkawan dulu dengan Israel. Namun nyatanya, cara ini tidak pernah dipakai oleh presiden Indonesia manapun. Dan secara faktual, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa Israel ini semakin dia disikapi secara lembut, bukannya semakin baik, justru mereka semakin semena-mena terhadap negara jajahannya. Hal ini bisa bersama kita saksikan pasca normalisasi hubungan dengan UAE, Israel justru menggusur puluhan rumah di Palestina," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar Pemerintah mengisolasi Israel, bukan justru menormalisasi hubungan dengan mereka.

“Track recordnya Israel ini tidak bisa diajak berteman. Begitu mereka mendapat hati, langsung brutal. Maka sebetulnya, langkah yang paling baik adalah diisolasi Israel ini. Saya berharap, Pemerintah menjaga amanah konstitusi dengan sebaik-baiknya. Kita berharap betul karena ini persoalan konstitusi. Kalau tujuan normalisasi hanya sekadar investasi, walaupun investasi itu penting, kita berharap hal itu tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar kita sebagai negara merdeka dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa," ucap Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.

Ia pun menyebut apabila Pemerintah memang tetap ingin melakukan upaya normalisasi tersebut, seharusnya langkah itu diumumkan secara resmi kepada publik.

“Kalau akan dilakukan juga oleh Pemerintah, saya harap ini (upaya normalisasi hubungan dengan Israel) dibuka di ruang publik, jangan dilakukan secara diam-diam, karena ini menyangkut amanah konsitusi kita, bahwa negara Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Selain itu, Pemerintah juga harus berkonsultasi dengan DPR, dibicarakan dan diperdebatkan sehingga terang benderang," pungkas Sukamta.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Datangi Kemensesneg, Rombongan DPRD Sampaikan Sikap Umat Islam Sulsel Soal Kasus FPI
• Dukung Komnas HAM, KAMMI Minta Tragedi Japek KM 50 Dituntaskan Secara Transparan
• Komnas HAM Panggil Dokter yang Otopsi Enam Jenazah Laskar FPI
• Emil Salim Sampaikan Pesan Penting Presiden Soeharto untuk Para Pejabat
• Ulil Abshar Abdalla Lontarkan Kritik Pedas kepada Buzzer Jokowi
• Tolak Hasil Rekonstruksi Polisi, Refly Harun: Orang Tak Mungkin Jadi Hakim Bagi Dirinya Sendiri
• Novel Baswedan Sebut Ketika Penegak Hukum Korupsi, Akan Banyak Terjadi Pelanggaran HAM
• Komnas HAM Soroti Petugas Pilkada Positif Covid-19 Tak Transparan