KH Bachtiar Nasir: Solidaritas Negara Teluk Tunjukkan Pelemahan Hegemoni Militer AS

JAKARTA (voa-islam.com) - Penolakan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) terhadap penggunaan wilayah mereka untuk operasi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dinilai menandai perubahan signifikan dalam dinamika geopolitik Timur Tengah.

Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), KH Bachtiar Nasir, menyebut langkah tersebut sebagai sinyal menguatnya otonomi strategis negara-negara Teluk dalam menentukan kebijakan keamanan kawasan.

“Keputusan negara-negara Teluk untuk menutup wilayah darat, laut, dan udara mereka dari operasi militer terhadap Iran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menunjukkan kemandirian strategis kawasan,” ujar Bachtiar Nasir dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan laporan Saudi Press Agency (SPA), pada 27 Januari 2026 Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menyampaikan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan militer terhadap Iran oleh pihak mana pun. “Sikap tersebut menunjukkan bahwa kepentingan stabilitas kawasan kini ditempatkan di atas tekanan kekuatan eksternal,” kata Pimpinan Perkumpulan AQL itu.

Sikap serupa juga ditegaskan Uni Emirat Arab. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri UEA (MoFA UAE) pada 26 Januari 2026, Abu Dhabi menyatakan komitmen netralitasnya dan menolak keterlibatan wilayah nasionalnya dalam eskalasi konflik.

Menurut Bachtiar, keputusan Arab Saudi dan UEA lebih didorong oleh pertimbangan strategis jangka panjang, terutama terkait stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. “Ini bukan soal membela Iran secara ideologis, melainkan melindungi masa depan ekonomi dan stabilitas kawasan,” ujarnya.

Ia menilai, eskalasi konflik hanya akan mengganggu agenda transformasi ekonomi negara-negara Teluk, termasuk proyek-proyek besar dalam kerangka Visi 2030. “Perang terbuka akan merusak iklim investasi yang selama ini menjadi fondasi pembangunan mereka,” kata Bachtiar.

Lebih lanjut, Bachtiar menyebut penolakan akses wilayah tersebut berimplikasi pada perencanaan militer AS di kawasan. “Tanpa dukungan logistik dari negara-negara Teluk, Amerika Serikat menghadapi dilema operasional yang tidak ringan,” ujarnya.

Bachtiar menilai perkembangan ini perlu dicermati oleh Indonesia. “Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Perubahan peta kekuatan global ini menuntut kepemimpinan dan solidaritas yang lebih nyata dari dunia Islam,” kata dia.

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• 'Loss of Adab,' Akar Masalah Dakwah Kontemporer
• LAZNAS Dewan Dakwah Raih Penghargaan Fundraising Pembangunan Masjid Terbaik di IFA Award 2025
• Board of Peace Trump Upaya Legitimasi Penguasaan Gaza
• Laznas dan Badan Wakaf DDII Silaturrahim ke Kemenag RI, Bahas Penguatan Zakat dan Wakaf Produktif
• Musim Semi Peradaban Islam: Bukan Sekadar Kejayaan Masa Lalu
• Ketua MUI Bongkar Bahaya Board of Peace: Bentuk Nyata Neokolonialisme Berkedok Perdamaian
• DDII Kembali Lepas Konvoi Kemanusiaan Tahap Ke-2 untuk Penyintas Banjir dan Longsor di Sumatera
• Laznas DDII Hadirkan Filter Air Siap Minum untuk Penyintas Banjir dan Longsor Sumatera