Kairo – Infopalestina: Presiden Mesir, Husni Mubarak berpidato pada Kamis (10/2) yang disiarkan salah satu setasiun televise Mesir. Ia mengatakan, Saya telah mandatkan pada wakil presiden Umar Sulaiman untuk menangani masalah-masalah siginifikan, sesuai dengan undang-undang.

Ia menyerukan, proses pemindahan kekuasaan dilakukan secara damai dari sekarang hingga bulan September depan. “Saya telah merespon apa yang terkandung dalam keputusan komisi amandemen undang-undang. Dengan kewenangan saya sebagai presiden republic ini, maka saya telah meminta dilakukannya amandemen UU pasal 76,77,88,93,189 dan membatalkan undang-undang pasal 179 yang tujuanya demi merealisasikan keseimbangan yang diperlukan antara melindungi rakyat dari bahaya terorisme dengan jaminan kebebasan masyarakat sipil, disamping tetap terbukanya penghentian undangg-undang ini, melalui undang-undang darurat, segera setelah terpenuhinya kondisi yang mewajibkan dicabutnya undang-undang darurat.

Di sisi lain, Mubarak mengkritik intervensi pihak luar dalam urusan dalam negeri Mesir. Ia mengatakan, “saya sebagai presiden tidak ada masalah dengan adanya aksi para pemuda Mesir. Akan tetapi masalah dan merupakan aib besar dan saya tidak mau menerima, ketika ada dikte-dikte pihak luar, darimanapun sumbernya dan dengan  apapun alasanya

Dalam pidatonya yang diperkirakan para pengamat, akan menjadi pidato terakhir pengunduran dirinya sebagai presiden Mesir, justru ia mengatakan, kami minta maaf terutama pada para keluarga korban dalam aksinya selama ini. ia menegaskan, darah korban aksi tersebut tidak akan sia-sia, akan dilakukan pemeriksaan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam insiden ini.

Sementara itu, para demonstran yang bertahan di alun-alun Tahrir juga para peserta demo di dejumlah kota di Mesir mengungkapkan kemarahanya atas pidato Mubarak tersebut. Sebelumnya mereka memperkirakan Mubarak akan berpidato dalam rangka pengunduran dirinya. Mereka meneriakan, tidak sah-tidak sah, mundur-mundur, no Mubrak no Sulaiman . mereka juga berjani akan merangsek untuk mengepung istana kepresidenan hari ini (jum’at 11/2).

Di pihak lain, angkatan bersenjata republic Mesir, Kamis (10/2) menerbitkan surat keterangan, bahwa hari kemarin mereka mengadakan pertemuan untuk mengukuhkan komitmenya dalam melindungi Negara dan rakyatnya, disamping mendukung tuntutan legal rakyat Mesir. Mereka juga memutuskan akan tetap melanjutkan tugasnya sambil mencari langkah-langkah konkrit guna melindungi negeri ini.

Namun pertemuan para petinggi militer kemarin, seharusnya dihadiri presiden Mubarak sebagai pimpinan tertinggi komando pasukan bersenjata Mesir. Pertemuan itu hanya dihadiri menteri pertahanan, Muhamamd Husen Thantawi. (asy)