Jum'at, 20 Syawwal 1445 H / 5 Oktober 2012 06:06 wib
7.011 views
Harga Karcis KRL dan Nasib Rakyat Jelata?
Jakarta (voa-islam.com) Rakyat jelata kembali terhenyak. Pemerintah bukan hanya tidak mengerti nasib rakyat jelata, tetapi pemerintah benar-benar tidak memihak terhadap nasib rakyat jelata.
Sudah seharusnya pemerintah melindungi rakyatnya dengan sepenuh hati, sepenuh tanggung jawab. Tidak malah menyengsarakan rakyatnya dengan cara-cara atau kebijakan yang sama sekali tidak berempati.
Sejatinya pemerintah mampu. Dengan APBN sebesar Rp 1600 triliun, sektor publik dapat disubsidi, khususnya bagi rakyat kecil. Justru sektor publik, yang sebenarnya berkaitan langsung kehidupan rakyat jelata, semuanya menuju swastanisasi, dan subsidi dihapus. Rezim ini benar-benar rezim kapilistik, yang tidak berpihak kepada rakyat.
Dengan swastanasasi sektor publik itu, maka membuat rakyt jelata, yang secara ekonomi, tingkat incomenya (pendaptannya) sangat kecil, bisa terlindungi. Sikap keberpihakan terhadap rakyat kecil alias jelata, seharusnya menjadi "political will" (kehendak politik) pemerintah.
Tetapi, pemerintah tidak bersikap memihak rakyat, dan justeru mendorong sektor publik, diarahkan menjadi usaha yang bersifat "profit oriented" (mengejar keuntungan) semata. Apalagi, di zamannya Meneg BUMN, dibawah Dahlan Iskan, yang hanya memiliki latar belakang wartawan diangkat menjadi Meneg BUMN, semakin mengarah kepada rezim yang sangat kapilistik. Bukan mengabdi kepada rakyat jelata.
Sebenarnya, pemerintah bisa bertindak dengan sangat berempati terhadap rakyat, dan melakukan langkah-langkah konkrit. Seperti memberikan subsidi terhadap sektor angkutan publik. Sektor angkutan atau transportasi, seharusnya diambil alih (take over) pemerintah. Seperti jasa kereta api, jasa angkutan bus, dan angkutan umum, yang digunakan aktivitas rakyat jelata sehari-hari.
Tetapi, semuanya itu tidak dilakukan pemerintah. Janji-janji di saat berlangsungnya kampanye pemilihan, baik pemilihan legislatif maupun presiden, semuanya tak ada yang direalisasikan dalam praktek kebijakan. Rakyat jelata hanya diberi janji-janji palsu (JJP), saat kampanye. Dengan berbagai retorika yang muluk, tetapi semuanya itu hanya pembohongan dan penipuan terhadap rakyat.
Rakyat jelata tidak merasakan apapun bagi kehidupan mereka sehari-hari. Ada pemerintahan dengan tidak ada pemerintahan nasib mereka sama saja. Tidak ada yang berubah. Rakyat jelata tetap jelata. Sekalipun ada partai dan pemimpin yang mengaku sebagai partainya "wong cilik", tetapi mereka itu tak lebih hanya sekedar sensasi belaka. Pernah pemimpin partainya "wong cilik" mengadakan ulang tahun cucunya, di hotel Ritz Carlton, yang menghabiskan uang banyak, sungguh sangat menyakitkan bagi rakyat jelata.
Sekarang mana ada para pemimpin sesudah reformasi ini, yang semuanya ingin menjadi antitesa dari rezim Soeharto, ternyata mereka tidak lebih baik dari Soeharto. Mereka yang tumbuh di era reformasi ini, para pemimpin partai politik, dan pejabat, serta penguasa di negeri, hanyalah menjadi "copypaste", dari rezim Soeharto, yang hanya memihak segelintir orang, khususnya para pengusaha dan orang-orang kaya. Tidak ada satupun yang nampak, mereka ini berpihak kepada rakyat jelata.
Coba sekarang renungkan dengan kenaikan KRL, yang pasti akan membuat rakyat jelata semakin tercekik. KRL yang mula-mula hanya Rp 1.500 menjadi Rp 2.000. Sedangkan komuter yang sebelumnya Bogor Jakarta 7000 menjadi Rp 9000. Sedangan komuter yang dari Depok ke Jakarta biasanya Rp 7000 menjadi Rp 8000. Berapa gaji "take home pay" (gaji yang dibayar) mereka?
Bandingkan dengan anggaran yang digunakan plesiran para pejabat, dan anggota DPR ke luar negeri atau kunker (kunjungan kerja) ke daerah. Berapa anggaran mereka? Kalau anggaran yang digunakan plesiran para pejabat, anggota DPR, serta kegiatan lainnya, dialokasikan mensubsidi angkutan umum, yang menjadi nadi kehidupan rakyat jelata, pihak jasa angkutan termasuk kereta, tidak perlu menaikkan harga karcis. Harga karcis atau tiket kereta KRL atau Komuter, bisa rata-rata Rp 2500. Itu akan sangat membantu bagi rakyat secara signifikan bagi kehidupan mereka.
Padahal, jasa angkutan yang murah itu, justeru akan membuat mobilitas rakyat jelata, khususnya dalam mencari kehidupan di pusat-pusat ekonomi akan semakin tertolong.
Tetapi, karena pemerintah ini, dasarnya tidak berpihak kepada rakyat jelata, mungkin di kepala mereka, ingin semakin banyak rakyat jelata itu, semakin miskin, semakin susah, dan tidak bisa lagi makan, dan perlahan-lahan mereka mati. Dengan demikian tingkat angka kemiskinan di Indonesia akan semakin menurun. Karena banyak yang mati.
Berapa gaji para kuli kasar, penjaga toko, atau yang menjadi babu, di tempat-tempat orang Cina di kota? Tak bakalan bersisa sepeser pun, yang bisa digunakan menghidupi keluarga mereka. Uang mereka hanya habis untuk ongkos membayar transportasi yang semakin mahal. Tidak terjangkau kantong mereka. Omong kosong kalau pemerintah berpihak kepada rakyat jelata. Mereka yang berkuasa sejatinya tidak pernah memikirkan nasib rakyat jelata sedikitpun.
Mengapa sarana transportasi yang menjadi kebutuhan rakyat tidak mendapatkan perhatian secara serius. Justeru seperti KRL yang ongkosnya Rp 1500 itu, jumlah volumenya angkutan lebih sedikit dibandingkan dengan Komuter yang ongkosnya Rp 8000. Ini sangat menyakitkan. Dibiarkan rakyat jelata harus naik diatap-atap kereta. Sudah berapa banyak pengguna KRL kelas ekonomi yang mati? Tetapi, tak membuat pemerintah tergerak, bagaimaa memperhatikan rakyat jelata.
Bandingkan dengan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD,gubernur, Bupati, Walikota, serta pejabat ditingkat eselon, mereka mendapatkan segela kenikmatan berupa fasilitas. Mobil, rumah, dan keperluan lainnya. Lalu, rakyat jelata hidupnya dibiarkan terus-menerus menderita. Tanpa ada akhir. Berapa banyak urang rakyat yang dikeruk atau dimaling oleh para pejabat negara, anggota DPR, DPRD, gubernuer, bupati dan walikota?
Mereka yang menjadi pejabat publik itu, dulunya hakekatnya juga rakyat jelata, tetapi ketika mereka menjadi pejabat, watak mereka justeru sangat kapitalistik, dan sangat borju. Tidak inggat lagi jati diri mereka. Mereka semuanya berlomba-lomba menggerogoti uang milik rakyat yang membuat menderita rakyat.
Kemudian mereka berpesta-pora diatas tetesan keringat, belulang, dan cucuran air mata, rakyat jelata. Justeru mereka menikmati dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat jelatal itu. Jeritan dan penderitaan rakyat jelata itu, mereka rasakan seperti nyanyian merdu dan gambar-gambar yang indah, dan mereka ingin terus menikmatinya.
Para pejabat publik itu, mereka bisa hidup dengan nikmat, dengan rumah mewah, mobil mewah, berlibur ke luar negeri dengan isteri dan anak-anaknya. Bisa berbelanja di Singapura setiap hari, tanpa merasa bersalah sedikitpun terhadap rakyat jelata. Mereka adalah manusia yang sudah mati rasa, dan hatinurani sudah tumpul.
Membayangkan kalau seperti di Turki, sektor tranportasi di subsidi, warung di subsidi, sekolah di subsidi, rumah sakit di subsidi. Nyamannya hidup di Indonesia ini, kalau pemerintah seperti Turki. Tetapi, semuanya itu hanya mimpi rakyat jelata. Justeru para pejabat publik itu mengidap penyakit kejiwaan, yang merasa menikmati ketika rakyat jelata itu hidupnya menderita dan tesiksa. Mereka menderita penyakit "masokisme". Menikmati adanya penderitaan rakyatnya.
Mimpi rakyat jelata, anak mereka bisa sekolah dari SD sampai Universitas, mereka bisa berobat gratis ketika sakit, mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak, tidak dikolong jembatan atau bantaran kali, bisa makan di warung-warung dengan harga yang murah, bisa naik angkutan umum dan terjangkau.
Tetapi, entah kapan, dan entah siapa yang menjadi pemimpin? Mugkin juga ini tidak pernah ada di Indonesia. Wallahu'alam.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
