Selasa, 27 Syawwal 1445 H / 11 Maret 2014 09:25 wib
23.408 views
Pemerintah Qatar Menolak Tunduk Oleh Tekanan Pemerintahan Arab Jahiliyah
DOHA (voa-islam.com) - Pemerintah Qatar tidak akan menyerah dengan tekanan politik ‘Trio’ Negara Teluk yang tergabung dalam Negara-Negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Yaitu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain, melakukan tekanan yang sangat hebat terhadap Qatar.
‘Trio’ Negara Teluk itu, meminta kepada pemerintah Qatar ‘menghabisi’ Ikhwan sampai akar-akarnya. Karena Ikhwan sudah mengancam kekuasaan para Raja, Emir, dan Perdana Menteri.
Para penguasa Arab ‘jahiliyah’ yang sudah mengekor kepada Zionis-Israel itu, menganggap Ikhwan sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka, dan kemudian memberikan ‘stempel’ Ikhwan sebagai organisasi ‘teroris’. Teroris sejati, tak lain, adalah penguasa Arab, yang tangan mereka berlumuran darah. Mereka tidak segan-segan memenjarakan, dan bahkan membunuhi rakyatnya, yang ingin menegakkan Islam. Seperti yang dialami oleh Ikhwan.
Para penguasa Arab, diantaranya ‘Trio’ Negara Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, walaupun dibungkus dengan ‘baju’ Islam, sejatinya mereka itu sangat ‘sekuler’, dan tidak memiliki komitmen kepada Islam dan umat Islam, tetapi mereka mengabdi kepada kepentingan Zionis-Israel dan Amerika.
Lihat gaya hidup mereka. Mereka bergelimang dengan harta, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan dunia tanpa batas, dan tidak mau menegakkan ‘dienullah’ (Agama Allah-Islam). Wajar mereka itu, sangat memusuhi dan menentang setiap ‘harakah’ yang berjuang ingin mendirikan ‘Daulah Islamiyah’.
Sekarang ini, yang digencet oleh para ‘Trio’ penguasa Arab,yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, bukan hanya Ikhwan, tetapi juga Hamas, yang secara ideologis dan gerakan berafiliasi kepada Jamaah Ikhwanul Muslimin. Baru-baru ini, pemerintah Uni Emirat Arab, mengumumkan membatalkan rencana pembangunan perumahan di Gaza, yang sudah menjadi komitmen pemerintahan itu.
Sejak mereka mengumumkan bahwa Ikhwan sebagai organisasi teroris. Hamas sudah terlebih dahulu dimasukan dalam daftar hitam oleh Israel dan Amerika sebagai teroris. Padahal, Hamas berjuang ingin membebaskan bangsa Palestina, yang sekarang dijajah oleh teroris negara yang bernama, ‘Zionis-Israel’.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Qatar Khaled al-Attiyah mengatakan salah satu yang paling mendasar kebijakan luar negheri Qatar adalah dukungannya terhadap aspirasi rakyat yang menginginkan keadilan dan kebebasan di dunia Arab, ungkapnya.
Khaled al-Attiyah, menegaskan, bahwa Qatar tidak akan mengubah sikap dasar negaranya, hanya karena tuntutan ‘Trio’ Negara Teluk, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Mereka menuntut perubahan kebijakan dasar negara Qatar, agar bersedia memerangi dan membasmi sampai ke akar-akarnya Jamaah Ikhwanul Muslimin.
Khaled al-Attiyah menegaskan kebijakan luar negeri Qatar yang menjunjung tinggi terhadap hak kemerdekaan dan kebebasan, sebagai “Non negotiable”, (tidak akan dirundingkan) lagi dengan siapapun.
Artinya, kebijakan luar negeri pemerintah Qatar akan terus menjaga dan berdiri tegak dalam menjunjung tinggi kemerdekaan dan kebebasan. Qatar akan terus membantu ‘harakah’ Gerakan-gerakan seperti Jamaah Ikhwanul Muslimin Mesir, Senin, 10/3/2014.
Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sangat mengejutkan, Negara-Negara GCC (Gulf Cooperation Council), di mana negara yang berbentuk ‘monarki’ (kerajaan), turun-temurun, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain menarik duta besar mereka dari Qatar pada tanggal 5 Maret lalu. Mereka menuduh Doha gagal mematuhi kesepakatan, serta tidak ikut campur dalam urusan internal satu sama lain, tegas pejabat anggota GCC.
‘Trio’ Negara anggota GCC, sangat murka atas dukungan Qatar kepada Jamaah Ikhwanul Muslimin, sebuah ‘harakah’ gerakan yang menentang prinsip pemerintahan dinasti yang sangat konservatif, dan berkuasa turun-temurun dikawasan di Teluk.
"Qatar mengambil keputusan dan memilih sendiri kebijakan luar negerinya yang menjunjung kebebasan dan kemerdekaan”, ungkap kantor berita resmi Qatar, yang mengutip Menteri Luar Negeri Khaled al–Attiyah, dalam sebuah pidato di Paris, Senin.
“Independensi kebijakan luar negeri Qatar bersifart ‘non-negotiable’ (tidak akan dirundingkan lagi) . Oleh karena itu, saya sangat percaya bahwa laporan terakhir yang dibuat oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain tidak memiliki hubungan apapun dengan keamanan internal negara-negara GCC. Tetapi mereka berhubungan dengan perbedaan yang jelas dalam pandangan tentang isu-isu internasional”, tambah al-Attiyah.
Sejatinya, menurut sebuah sumber yang dekat dengan pemerintah Qatar, pekan lalu, mengatakan konflik itu memiliki kaitan dengan isu-isu yang lebih luas di Timur Tengah, seperti krisis di Mesir dan Suriah, dibandingkan masalah hubungan bilateral diantara negara GCC itu. Namun, Arab Saudi dan UEA tidak melihat Qatar bertentangan dengan mereka pada isu-isu masalah Teluk .
‘Trio’ Negara Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, mereka membenci kebijakan dan sikap Doha yang melindungi Ulama terkemuka Jamaah Ikhwan yaitu Sheikh Yusuf al - Qardhawi, ungkap seorang kritikus Saudi dan UEA. Qatar memberikan kebebasan kepada media telivisi yang sangat mengguncang Dunia Arab, Al Jazeera, dan menjadi televisi Qatar .
Attiyah mengatakan salah satu prinsip dasar kebijakan luar negeri Qatar adalah dukungannya terhadap aspirasi rakyat untuk keadilan dan kebebasan di dunia Arab.
Kabinet Qatar menyatakan “penyesalan dan terkejut”, atas penarikan duta besar Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain,namun mengatakan Doha tidak akan menanggapi keputusan ‘Trio’ Negara Teluk itu, dan Qatar tetap berkomitmen kepada keamanan GCC, tegas al-Attiyah.
Sebenarnya, lahirnya kelompok Negara-Negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang terbentuk tahun l981, yang terdiri lima negara yaitu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman dan Kuwait berhasil menciptakan sebuah front bersama, menghadapi ancaman mulai dari revolusi Iran, dan invasi Irak ke negara Teluk, Kuwait.
Tetapi, sekarang para Raja, Emir, dan Perdana Menteri itu, Organisasi GCC lebih diarahkan menghadapi ‘ancaman’ Ikhwanul Muslimin, dibandingkan dengan Syi’ah (Iran) atau Zionis-Israel.
Ikhwanul Muslimin dipandang sebagai ancaman riil bagi para pemimpin negara-negara Teluk. Karena itu, seluruh kebijakan mereka sekarang diarahkan membasmi dan menghancurkan gerakan Ikhwan dari seluruh dunia Arab. Itu nonsense. Wallahu’alam.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
