Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.615 views

Fraksi PKS Tegaskan Tolak Perppu Ormas

JAKARTA (voa-islam.com) – Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja (Raker) Tk I RUU Penetapan Perppu Ormas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kendati demikian, Mardani mengatakan Fraksi PKS siap membahas lebih lanjut untuk membahas dan mendengar masukan tambahan argumentasi dari para pakar dan organissai kemasyakaratan yang akan dihadirkan di Komisi II DPR RI pada 17-19 Oktober 2017

“Bismillahirrohmanirohim, Kami Fraksi PKS menyatakan tegas menolak RUU Penetapan Perppu Ormas menjadi Undang-undang,” kata Mardani di Komplek DPR, Senin (16/12/2017).

Berikut 5 pointer landasan Fraksi PKS menolak Perppu Ormas:

Pertama; Fraksi PKS menilai bahwa penerbitan Perpu tentang Ormas tidak memenuhi urgensi “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerjemahkan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 sehingga memerlukan Perpu. Alasan tersebut tidaklah berdasar karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat telah diatur tentang prosedur pemberian sanksi terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, penerbitan Perpu tentang Ormas ini tidak memenuhi prasyarat prosedural yang ditetapkan karena pada praktiknya UU tentang Ormas telah memadai sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Kedua; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas melakukan pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang diakomodasi dalam Perpu tentang Ormas sangatlah mengancam kehidupan demokratis dalam negara hukum.

Ketiga; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas mengandung ambiguitas yang rawan ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pelaksana kebijakan. Misalnya, dalam hal norma tentang larangan bagi Ormas dalam berkegiatan, yang meliputi pula larangan untuk menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang (Pasal 59 Ayat (4).

Keempat;Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas berpotensi memunculkan rezim otoriter dengan menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas. Hal yang sangat krusial dan fatal yang diatur dalam Perpu tentang Ormas sehingga menjadikan Perpu ini sebagai ancaman bagi pelaksanaan demokrasi di negara hukum Indonesia, adalah dihilangkannya peran pengadilan dalam pembubaran Ormas dan diambil alih oleh Pemerintah. Selain menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas, dalam Perpu ini juga Pemerintah menyederhanakan dan menghilangkan tahapan-tahapan pembubaran Ormas yang sebelumnya diatur secara berjenjang dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Kelima; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas memuat sanksi pidana yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan kriminalisasi. Melalui Perpu tentang Ormas ini, Pemerintah menambah berat sanksi pidana dalam hal penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh orang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas, menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pemberian sanksi pidana ini tentu memperberat pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama. Dalam Pasal 156 a KUHP berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ditegaskan bahwa perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Pemberatan sanksi pidana dalam perkara penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama dalam konteks pelanggaran Ormas yang diatur dalam Perpu tentang Ormas ini tidaklah tepat karena tidak konsisten dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain mengenai norma yang sama. Selain itu, ketentuan ini sangat rawan untuk dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang tertentu dengan dalih penodaan terhadap agama. Bahkan, ketentuan ini dapat dijadikan celah untuk memberangus kegiatan Ormas dengan mengkriminalisasikan anggota dan/atau pengurus Ormas tersebut dengan menggunakan pasal tentang penodaan agama ini.

Keenam, Perppu Ormas Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37

Perpu Ormas ini bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini dibuktikan pada Pasal 59 ayat 4 huruf c Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasan pasal tersebut ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah yang ingin mengubah Konstitusi. Seharusnya yang menyusun dan menetapkan Perpu ini memahami bahwa Pancasila berbeda dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang bisa diamandemen sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu pada prosesnya akan meminta masukan dan aspirasi dari ormas dan masyarakat. Jika penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c tersebut diberlakukan, maka Ormas manapun yang memberikan masukan perubahan/amandemen Konstitusi ke Gedung MPR dapat dibubarkan dan dipidanakan. Ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia. [ril/syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Infaq Dakwah Center

Tanggap Bencana: Relawan IDC, Dai Motivator dan Tim Medis PDUI Bertolak ke Palu. Ayo Bantu.!!

Tanggap Bencana: Relawan IDC, Dai Motivator dan Tim Medis PDUI Bertolak ke Palu. Ayo Bantu.!!

Bencana Palu adalah Derita Kita Semua. Relawan IDC bekerja sama dengan PDUI menerjunkan relawan, dai motivator dan tim medis....

Masya Allah..!!! Driver Gojek Motor Wakafkan Mobil Dakwah kepada IDC

Masya Allah..!!! Driver Gojek Motor Wakafkan Mobil Dakwah kepada IDC

Bila cinta Allah sudah melekat, tak ada yang bisa menghalangi amal infak. Wakaf mobil bagi driver gojek motor pun menjadi ringan. Semoga Allah memberkahi dan menggantinya dengan yang lebih baik....

Ayo Waqaf: Harta Kekal Dibawa Mati, Pahala Terus Mengalir Jadi Investasi Abadi

Ayo Waqaf: Harta Kekal Dibawa Mati, Pahala Terus Mengalir Jadi Investasi Abadi

Wakaf tidak menghabiskan harta, justru mengekalkan harta. Pahalanya terus mengalir tak terbatas usia, manfaatnya dirasakan umat seluas-luasnya dari generasi ke generasi...

WAKAF MOTOR DAKWAH: Relawan IDC Serahkan Sepeda Motor untuk Dai Lereng Gunung Lawu

WAKAF MOTOR DAKWAH: Relawan IDC Serahkan Sepeda Motor untuk Dai Lereng Gunung Lawu

Relawan IDC Solo Raya menyerahkan wakaf sepeda motor kepada Ustadz Sriyono untuk menunjang aktifitas dakwah di tempat-tempat terpencil yang sulit dijangkau di lereng Gunung Lawu...

3 Tahun Menderita Tumor Ganas, Kang Yoyo Tak Bisa Bekerja dan Berjamaah Masjid. Ayo Bantu..!!

3 Tahun Menderita Tumor Ganas, Kang Yoyo Tak Bisa Bekerja dan Berjamaah Masjid. Ayo Bantu..!!

Aktivis masjid ini menderita tumor ganas dan tidak bisa berobat karena terbentur biaya. Daging tumornya terus membesar seukuran bola futsal. Ayo bantu bisa bekarja dan berjamaah di masjid lagi....

Latest News
Penyelidik Turki Periksa Hutan Belgrad di Istanbul Terkait Lenyapnya Jamal Khashoggi

Penyelidik Turki Periksa Hutan Belgrad di Istanbul Terkait Lenyapnya Jamal Khashoggi

Jum'at, 19 Oct 2018 21:05

Pejuang Oposisi Serang Wilayah yang Dikuasai Pasukan Pemerintah di Kota Alppo

Pejuang Oposisi Serang Wilayah yang Dikuasai Pasukan Pemerintah di Kota Alppo

Jum'at, 19 Oct 2018 20:45

LPPOM MUI Kembali Gelar Pameran Halal Internasional di Smesco

LPPOM MUI Kembali Gelar Pameran Halal Internasional di Smesco

Jum'at, 19 Oct 2018 20:39

Ulama Terkemuka Inggris Syaikh Anjem Choudary Dibebaskan dari Penjara

Ulama Terkemuka Inggris Syaikh Anjem Choudary Dibebaskan dari Penjara

Jum'at, 19 Oct 2018 16:15

Sesat Pikir Intoleransi

Sesat Pikir Intoleransi

Jum'at, 19 Oct 2018 14:39

Sempat Masuk Ke Dalam Tanah yang Terbelah, Ini Cerita Korban Gempa di Balaroa

Sempat Masuk Ke Dalam Tanah yang Terbelah, Ini Cerita Korban Gempa di Balaroa

Jum'at, 19 Oct 2018 14:18

Relatif Kondusif Dua Pekan Pasca Gempa Palu, Insiden Jarah Sempat Terjadi di Pelabuhan

Relatif Kondusif Dua Pekan Pasca Gempa Palu, Insiden Jarah Sempat Terjadi di Pelabuhan

Jum'at, 19 Oct 2018 14:02

Mengenal Titik Kritis Kehalalan Biskuit

Mengenal Titik Kritis Kehalalan Biskuit

Jum'at, 19 Oct 2018 10:17

Racun LGBT Ancam Generasi

Racun LGBT Ancam Generasi

Jum'at, 19 Oct 2018 09:56

Indonesia Darurat Maksiat, Saatnya Bertobat

Indonesia Darurat Maksiat, Saatnya Bertobat

Jum'at, 19 Oct 2018 00:07

Azab Allah untuk Kaum Sodom, Akankah Terulang?

Azab Allah untuk Kaum Sodom, Akankah Terulang?

Kamis, 18 Oct 2018 23:53

Penyusup Taliban Tembak Mati Salah Satu Jenderal Paling Berpengaruh di Afghanistan

Penyusup Taliban Tembak Mati Salah Satu Jenderal Paling Berpengaruh di Afghanistan

Kamis, 18 Oct 2018 22:30

Serangan Udara AS Secara Keliru Targetkan Militan Komunis Kurdi di Deir Al-Zor

Serangan Udara AS Secara Keliru Targetkan Militan Komunis Kurdi di Deir Al-Zor

Kamis, 18 Oct 2018 21:45

Fahri Hamzah Respon Keluhan Jokowi Soal BPJS Kesehatan dan Singgung KIS

Fahri Hamzah Respon Keluhan Jokowi Soal BPJS Kesehatan dan Singgung KIS

Kamis, 18 Oct 2018 18:39

Untuk ‘’Wong Cilik’’ Anies Menata Jakarta

Untuk ‘’Wong Cilik’’ Anies Menata Jakarta

Kamis, 18 Oct 2018 18:00

Letnan Saudi Diduga Terlibat Kasus Hilangnya Jamal Khashoggi Tewas dalam Kecelakaan Mobil

Letnan Saudi Diduga Terlibat Kasus Hilangnya Jamal Khashoggi Tewas dalam Kecelakaan Mobil

Kamis, 18 Oct 2018 17:45

Istighfar Menangkal Datangnya Bencana

Istighfar Menangkal Datangnya Bencana

Kamis, 18 Oct 2018 14:29

Penjaga Masjid Kuno, Selamat Dari Terjangan Tsunami

Penjaga Masjid Kuno, Selamat Dari Terjangan Tsunami

Kamis, 18 Oct 2018 13:00

Kasus Hilangnya Khashoggi: Penyidik Turki Kembali Lakukan Penggeledahan di Konsulat Saudi

Kasus Hilangnya Khashoggi: Penyidik Turki Kembali Lakukan Penggeledahan di Konsulat Saudi

Kamis, 18 Oct 2018 11:30

Kasus Suap Meikarta, Budayawan Bekasi : Mereka Kena Balasan

Kasus Suap Meikarta, Budayawan Bekasi : Mereka Kena Balasan

Kamis, 18 Oct 2018 09:05


Reseller tas batam

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X