Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.163 views

Fraksi PKS Tegaskan Tolak Perppu Ormas

JAKARTA (voa-islam.com) – Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja (Raker) Tk I RUU Penetapan Perppu Ormas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kendati demikian, Mardani mengatakan Fraksi PKS siap membahas lebih lanjut untuk membahas dan mendengar masukan tambahan argumentasi dari para pakar dan organissai kemasyakaratan yang akan dihadirkan di Komisi II DPR RI pada 17-19 Oktober 2017

“Bismillahirrohmanirohim, Kami Fraksi PKS menyatakan tegas menolak RUU Penetapan Perppu Ormas menjadi Undang-undang,” kata Mardani di Komplek DPR, Senin (16/12/2017).

Berikut 5 pointer landasan Fraksi PKS menolak Perppu Ormas:

Pertama; Fraksi PKS menilai bahwa penerbitan Perpu tentang Ormas tidak memenuhi urgensi “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerjemahkan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 sehingga memerlukan Perpu. Alasan tersebut tidaklah berdasar karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat telah diatur tentang prosedur pemberian sanksi terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, penerbitan Perpu tentang Ormas ini tidak memenuhi prasyarat prosedural yang ditetapkan karena pada praktiknya UU tentang Ormas telah memadai sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Kedua; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas melakukan pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang diakomodasi dalam Perpu tentang Ormas sangatlah mengancam kehidupan demokratis dalam negara hukum.

Ketiga; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas mengandung ambiguitas yang rawan ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pelaksana kebijakan. Misalnya, dalam hal norma tentang larangan bagi Ormas dalam berkegiatan, yang meliputi pula larangan untuk menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang (Pasal 59 Ayat (4).

Keempat;Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas berpotensi memunculkan rezim otoriter dengan menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas. Hal yang sangat krusial dan fatal yang diatur dalam Perpu tentang Ormas sehingga menjadikan Perpu ini sebagai ancaman bagi pelaksanaan demokrasi di negara hukum Indonesia, adalah dihilangkannya peran pengadilan dalam pembubaran Ormas dan diambil alih oleh Pemerintah. Selain menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas, dalam Perpu ini juga Pemerintah menyederhanakan dan menghilangkan tahapan-tahapan pembubaran Ormas yang sebelumnya diatur secara berjenjang dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Kelima; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas memuat sanksi pidana yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan kriminalisasi. Melalui Perpu tentang Ormas ini, Pemerintah menambah berat sanksi pidana dalam hal penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh orang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas, menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pemberian sanksi pidana ini tentu memperberat pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama. Dalam Pasal 156 a KUHP berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ditegaskan bahwa perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Pemberatan sanksi pidana dalam perkara penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama dalam konteks pelanggaran Ormas yang diatur dalam Perpu tentang Ormas ini tidaklah tepat karena tidak konsisten dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain mengenai norma yang sama. Selain itu, ketentuan ini sangat rawan untuk dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang tertentu dengan dalih penodaan terhadap agama. Bahkan, ketentuan ini dapat dijadikan celah untuk memberangus kegiatan Ormas dengan mengkriminalisasikan anggota dan/atau pengurus Ormas tersebut dengan menggunakan pasal tentang penodaan agama ini.

Keenam, Perppu Ormas Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37

Perpu Ormas ini bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini dibuktikan pada Pasal 59 ayat 4 huruf c Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasan pasal tersebut ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah yang ingin mengubah Konstitusi. Seharusnya yang menyusun dan menetapkan Perpu ini memahami bahwa Pancasila berbeda dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang bisa diamandemen sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu pada prosesnya akan meminta masukan dan aspirasi dari ormas dan masyarakat. Jika penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c tersebut diberlakukan, maka Ormas manapun yang memberikan masukan perubahan/amandemen Konstitusi ke Gedung MPR dapat dibubarkan dan dipidanakan. Ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia. [ril/syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Infaq Dakwah Center

Kecelakaan, Kaki Mahasiswi Akademi Dakwah ini Membusuk Terancam Amputasi. Ayo Bantu..!!

Kecelakaan, Kaki Mahasiswi Akademi Dakwah ini Membusuk Terancam Amputasi. Ayo Bantu..!!

Sudah 4 bulan Ulandari menahan pedihnya patah tulang kaki karena tak punya biaya. Lukanya menganga dan membusuk, jika tidak segera dioperasi, calon dai ini terancam akan kehilangan kaki kirinya....

Dana Terkumpul Rp 536 Juta, Masih Dibutuhkan Dana 214 Juta Lagi untuk Wakaf Produktif Muallaf

Dana Terkumpul Rp 536 Juta, Masih Dibutuhkan Dana 214 Juta Lagi untuk Wakaf Produktif Muallaf

Untuk pembelian tanah program wakaf produktif muallaf Bolaang Mongondow Sulawesi Utara masih dibutuhkan dana 214 juta rupiah. Ayo berwakaf Rp 15.000 per meter, agar harta kekal dan pahala terus...

Yuk Wakaf Tanah Rp 15.000 per Meter untuk Muallaf. Harta Kekal Abadi, Pahala Terus Mengalir

Yuk Wakaf Tanah Rp 15.000 per Meter untuk Muallaf. Harta Kekal Abadi, Pahala Terus Mengalir

Dalam satu desa terdapat 53 muallaf hidup prihatin pra-sejahtera. Hanya dengan 15.000 rupiah kita bisa berwakaf tanah satu meter untuk rumah dan pekerjaan mereka. Total kebutuhan 70 rupiah....

Qurrota Ayyuni: Yatim Pelajar Teladan Terlilit Tagihan Sekolah 8 Juta Rupiah. Ayo Bantu..!!!

Qurrota Ayyuni: Yatim Pelajar Teladan Terlilit Tagihan Sekolah 8 Juta Rupiah. Ayo Bantu..!!!

Anak yatim berprestasi ini selalu jadi juara sejak SD. Sang ayah hilang 9 tahun silam saat berdakwah ke luar kota. Terbelit kesulitan ekonomi, Ayu terbebani tagihan sekolah 8 juta rupiah....

Yuhendra-Yuliani: Keluarga Muallaf dan Yatim Dhuafa Butuh Modal Usaha, Ayo Bantu!!!

Yuhendra-Yuliani: Keluarga Muallaf dan Yatim Dhuafa Butuh Modal Usaha, Ayo Bantu!!!

Dalam iman, rumah tangga muallaf ini sangat bahagia. Namun dalam hal ekonomi, pasangan pengamen dan tukang ojek yang memiliki 3 yatim ini sangat dhuafa dan memprihatinkan....

Latest News
Hukum Dipaksakan untuk Menjerat para Ulama Seperti Ustadz Zulkifli

Hukum Dipaksakan untuk Menjerat para Ulama Seperti Ustadz Zulkifli

Senin, 22 Jan 2018 22:41

Tumbuhkan Minat Baca Sejarah Islam, KAMMI Dewata Gelar Diskusi dan Bedah Buku

Tumbuhkan Minat Baca Sejarah Islam, KAMMI Dewata Gelar Diskusi dan Bedah Buku

Senin, 22 Jan 2018 22:37

Sejarawan: Hukum Kita Semakin Jelas Menunjukkan Ketidakadilan dan Pilih Kasih

Sejarawan: Hukum Kita Semakin Jelas Menunjukkan Ketidakadilan dan Pilih Kasih

Senin, 22 Jan 2018 22:33

Nasihat untuk Pembaca dan Penghagal Al-Qur'an

Nasihat untuk Pembaca dan Penghagal Al-Qur'an

Senin, 22 Jan 2018 22:25

Pemerintah dan DPR Harus Bertanggungjawab terhadap

Pemerintah dan DPR Harus Bertanggungjawab terhadap

Senin, 22 Jan 2018 21:44

Jurnalisme Islam Harus Berikan Solusi dan Mencerahkan

Jurnalisme Islam Harus Berikan Solusi dan Mencerahkan

Senin, 22 Jan 2018 21:40

Mike Pence: Kedubes AS Akan Pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem Sebelum Akhir 2019

Mike Pence: Kedubes AS Akan Pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem Sebelum Akhir 2019

Senin, 22 Jan 2018 21:38

[video] BANTU BISNIS KRIPIK YAMMY BUNDA ELIS USAI STROKE KEDUA, Yuk Investasi

[video] BANTU BISNIS KRIPIK YAMMY BUNDA ELIS USAI STROKE KEDUA, Yuk Investasi

Senin, 22 Jan 2018 16:49

Voa-Islam Gelar Training Muslim Journalist Trooper, Jurnalis Video Jaman Now

Voa-Islam Gelar Training Muslim Journalist Trooper, Jurnalis Video Jaman Now

Senin, 22 Jan 2018 16:45

25.000 Petempur FSA Dukung Operasi Militer Turki di Afrin

25.000 Petempur FSA Dukung Operasi Militer Turki di Afrin

Senin, 22 Jan 2018 15:25

Madu Manjakani Atasi Masalah Kewanitaan, Miss V dan Raih Kebahagiaan Suami

Madu Manjakani Atasi Masalah Kewanitaan, Miss V dan Raih Kebahagiaan Suami

Senin, 22 Jan 2018 14:41

Bangladesh Katakan Akan Berkoordinasi dengan PBB untuk Pengembalian Pengungsi Rohingya

Bangladesh Katakan Akan Berkoordinasi dengan PBB untuk Pengembalian Pengungsi Rohingya

Senin, 22 Jan 2018 14:30

Prof Dr Tono: Indonesia Sholat Subuh Terlalu awal 26 Menit, Isya Lambat 26 menit

Prof Dr Tono: Indonesia Sholat Subuh Terlalu awal 26 Menit, Isya Lambat 26 menit

Senin, 22 Jan 2018 14:21

Ikuti Training MUSLIM JOURNALIST TROOPER, Video News Jaman NOW! Yuk Daftar

Ikuti Training MUSLIM JOURNALIST TROOPER, Video News Jaman NOW! Yuk Daftar

Senin, 22 Jan 2018 14:01

Yuk Donasikan Infaq Terbaik Bagi STUDIO VOA ISLAM TV. Raih Pahala Abadi

Yuk Donasikan Infaq Terbaik Bagi STUDIO VOA ISLAM TV. Raih Pahala Abadi

Senin, 22 Jan 2018 13:49

Tema 9 Tahun Voa-Islam: Fastabiqul Khairat, Berlomba Dalam Kebaikan

Tema 9 Tahun Voa-Islam: Fastabiqul Khairat, Berlomba Dalam Kebaikan

Senin, 22 Jan 2018 13:34

Safari Dakwah Ustadz Syamsi Ali di Pulau Dewata

Safari Dakwah Ustadz Syamsi Ali di Pulau Dewata

Senin, 22 Jan 2018 13:17

Ledakan Bom di Sebuah Pasar di Yala Thailand Selatan Tewaskan 3 Orang Lukai 18 Lainnya

Ledakan Bom di Sebuah Pasar di Yala Thailand Selatan Tewaskan 3 Orang Lukai 18 Lainnya

Senin, 22 Jan 2018 13:16

FOTO: Terharu, Anak SD Donasikan Rp. 2000 untuk Maidaturahmah Jumat Berkah

FOTO: Terharu, Anak SD Donasikan Rp. 2000 untuk Maidaturahmah Jumat Berkah

Senin, 22 Jan 2018 13:13

Gelar Tabligh Akbar, MUI Manokwari? Undang Ustadz Zaitun Rasmin

Gelar Tabligh Akbar, MUI Manokwari? Undang Ustadz Zaitun Rasmin

Senin, 22 Jan 2018 13:02


Mukena bordir mewar harga murah

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X