Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.467 views

Fraksi PKS Tegaskan Tolak Perppu Ormas

JAKARTA (voa-islam.com) – Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja (Raker) Tk I RUU Penetapan Perppu Ormas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kendati demikian, Mardani mengatakan Fraksi PKS siap membahas lebih lanjut untuk membahas dan mendengar masukan tambahan argumentasi dari para pakar dan organissai kemasyakaratan yang akan dihadirkan di Komisi II DPR RI pada 17-19 Oktober 2017

“Bismillahirrohmanirohim, Kami Fraksi PKS menyatakan tegas menolak RUU Penetapan Perppu Ormas menjadi Undang-undang,” kata Mardani di Komplek DPR, Senin (16/12/2017).

Berikut 5 pointer landasan Fraksi PKS menolak Perppu Ormas:

Pertama; Fraksi PKS menilai bahwa penerbitan Perpu tentang Ormas tidak memenuhi urgensi “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerjemahkan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 sehingga memerlukan Perpu. Alasan tersebut tidaklah berdasar karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat telah diatur tentang prosedur pemberian sanksi terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, penerbitan Perpu tentang Ormas ini tidak memenuhi prasyarat prosedural yang ditetapkan karena pada praktiknya UU tentang Ormas telah memadai sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Kedua; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas melakukan pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang diakomodasi dalam Perpu tentang Ormas sangatlah mengancam kehidupan demokratis dalam negara hukum.

Ketiga; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas mengandung ambiguitas yang rawan ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pelaksana kebijakan. Misalnya, dalam hal norma tentang larangan bagi Ormas dalam berkegiatan, yang meliputi pula larangan untuk menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang (Pasal 59 Ayat (4).

Keempat;Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas berpotensi memunculkan rezim otoriter dengan menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas. Hal yang sangat krusial dan fatal yang diatur dalam Perpu tentang Ormas sehingga menjadikan Perpu ini sebagai ancaman bagi pelaksanaan demokrasi di negara hukum Indonesia, adalah dihilangkannya peran pengadilan dalam pembubaran Ormas dan diambil alih oleh Pemerintah. Selain menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas, dalam Perpu ini juga Pemerintah menyederhanakan dan menghilangkan tahapan-tahapan pembubaran Ormas yang sebelumnya diatur secara berjenjang dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Kelima; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas memuat sanksi pidana yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan kriminalisasi. Melalui Perpu tentang Ormas ini, Pemerintah menambah berat sanksi pidana dalam hal penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh orang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas, menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pemberian sanksi pidana ini tentu memperberat pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama. Dalam Pasal 156 a KUHP berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ditegaskan bahwa perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Pemberatan sanksi pidana dalam perkara penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama dalam konteks pelanggaran Ormas yang diatur dalam Perpu tentang Ormas ini tidaklah tepat karena tidak konsisten dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain mengenai norma yang sama. Selain itu, ketentuan ini sangat rawan untuk dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang tertentu dengan dalih penodaan terhadap agama. Bahkan, ketentuan ini dapat dijadikan celah untuk memberangus kegiatan Ormas dengan mengkriminalisasikan anggota dan/atau pengurus Ormas tersebut dengan menggunakan pasal tentang penodaan agama ini.

Keenam, Perppu Ormas Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37

Perpu Ormas ini bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini dibuktikan pada Pasal 59 ayat 4 huruf c Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasan pasal tersebut ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah yang ingin mengubah Konstitusi. Seharusnya yang menyusun dan menetapkan Perpu ini memahami bahwa Pancasila berbeda dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang bisa diamandemen sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu pada prosesnya akan meminta masukan dan aspirasi dari ormas dan masyarakat. Jika penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c tersebut diberlakukan, maka Ormas manapun yang memberikan masukan perubahan/amandemen Konstitusi ke Gedung MPR dapat dibubarkan dan dipidanakan. Ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia. [ril/syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Toko Tas Online TBMR - Murah & Terpercaya

Toko tas online dan Pusat grosir tas TBMR menjual tas branded harga grosir. DISKON setiap hari s/d 50%. Tas wanita, tas import, tas kerja semua dijamin MURAH. Menerima Reseller.
http://www.tasbrandedmurahriri.com

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Pusat Jam Tangan Impor Murah

Tampil cantik dan keren dengan jam tangan impor pilihan. Tersedia koleksi ribuan jam tangan untuk pria dan wanita, harga dijamin murah.
http://timitime.asia

Infaq Dakwah Center

Bocah SD ini Mengidap Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!!

Bocah SD ini Mengidap Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!!

Digerogoti tumor ganas, tubuh Fatkhur Kurniawan kurus kerontang. Pundaknya terus membesar hingga sekuran bola basket. Kondisi keluarga memprihatinkan, penghasilan keluarga 16 ribu rupiah perhari....

Digerogoti TBC Tulang, Bunda Evi Terancam Lumpuh Total. Butuh Biaya Operasi 60 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!!

Digerogoti TBC Tulang, Bunda Evi Terancam Lumpuh Total. Butuh Biaya Operasi 60 Juta Rupiah. Ayo Bantu.!!!

Virus TBC menggerogoti tulangnya hingga menjalar ke sumsum tulang punggung. Harus segera dioperasi untuk menghindari kelumpuhan total....

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Tinggal 2 Hari Lagi, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

Zakat Fitrah IDC: Ramadhan Tinggal 2 Hari Lagi, Sempurnakan Ibadah Ramadhan dengan Zakat

IDC siap menerima zakat fitrah senilai Rp 30.000 hingga 52.000 per-jiwa untuk disalurkan kepada Mustahiq dengan prioritas Muallaf dan Fakir Miskin dari kalangan aktivis Islam dan yatim....

Yatim Muallaf ini Mau Masuk Pesantren, Butuh Biaya 24 Juta Rupiah. Ayo Bantu Zakat & Infaq..!!

Yatim Muallaf ini Mau Masuk Pesantren, Butuh Biaya 24 Juta Rupiah. Ayo Bantu Zakat & Infaq..!!

Lahir dalam keluarga Kristen taat, Valentino Nainggolan menjadi muallaf dalam usia SD. Untuk memperdalam Islam, ia dan kakaknya akan melanjutkan pendidikan ke pesantren Ayo Bantu.!!!...

Sudah Satu Bulan Mushalla Kasinoman ini Hancur Diterjang Gempa. Ayo Bantu.!!

Sudah Satu Bulan Mushalla Kasinoman ini Hancur Diterjang Gempa. Ayo Bantu.!!

Sudah 30 hari mushalla korban gempa ini hancur dan belum dibangun lagi. Ramadhan akan tiba, mushalla ini sangat dibutuhkan. Ayo bantu sedekah jariyah, pahala terus mengalir tak terbatas umur....

Latest News
Israel Kirim Surat Ancaman ke Pemimpin Hamas, Siap Serang Gaza jika Balon Pembakar Tidak Dihentikan

Israel Kirim Surat Ancaman ke Pemimpin Hamas, Siap Serang Gaza jika Balon Pembakar Tidak Dihentikan

Kamis, 19 Jul 2018 20:15

Netizen Ejek Tiang Bendera Asian Games, Fahira: Jarum Jatuh di Balaikota Pun Bisa Dipermasalahkan

Netizen Ejek Tiang Bendera Asian Games, Fahira: Jarum Jatuh di Balaikota Pun Bisa Dipermasalahkan

Kamis, 19 Jul 2018 20:09

7000 Lebih Warga Sipil dan Milisi Pro-Assad Dievakuasi dari Desa Fou'a dan Kafraya

7000 Lebih Warga Sipil dan Milisi Pro-Assad Dievakuasi dari Desa Fou'a dan Kafraya

Kamis, 19 Jul 2018 20:00

[Video] Aksi Bela Pertamina, Kisruh PGN dan Pertagas. Marwan Batubara Mengurainya

[Video] Aksi Bela Pertamina, Kisruh PGN dan Pertagas. Marwan Batubara Mengurainya

Kamis, 19 Jul 2018 19:47

Pasukan SDF yang Didukung AS Tahan Hampir 600 Pejuang Asing Islamic State di Suriah

Pasukan SDF yang Didukung AS Tahan Hampir 600 Pejuang Asing Islamic State di Suriah

Kamis, 19 Jul 2018 19:45

Akun @KakekDetektif Sebar Hoax 'Sang Alang' Terjerat Narkoba

Akun @KakekDetektif Sebar Hoax 'Sang Alang' Terjerat Narkoba

Kamis, 19 Jul 2018 19:40

Tak Gentar, Ini Kicau Mardani Ali Sera Usai Rumahnya di Bom Molotov

Tak Gentar, Ini Kicau Mardani Ali Sera Usai Rumahnya di Bom Molotov

Kamis, 19 Jul 2018 19:33

Mirah Sumirat: KSPI akan Gelar Demo 1000 Buruh Perempuan

Mirah Sumirat: KSPI akan Gelar Demo 1000 Buruh Perempuan

Kamis, 19 Jul 2018 19:06

Beredar Seruan untuk Tidak Bergabung dengan Partai Pendukung Penista Agama dari HRS

Beredar Seruan untuk Tidak Bergabung dengan Partai Pendukung Penista Agama dari HRS

Kamis, 19 Jul 2018 18:44

Kapitra Jadi Caleg PDIP, HRS: Jadi Terang Benderang, Mana Kawan Mana Lawan

Kapitra Jadi Caleg PDIP, HRS: Jadi Terang Benderang, Mana Kawan Mana Lawan

Kamis, 19 Jul 2018 18:38

Persaudaraan Alumni 212 Kecam Kapitra Jadi Caleg dari PDIP

Persaudaraan Alumni 212 Kecam Kapitra Jadi Caleg dari PDIP

Kamis, 19 Jul 2018 18:18

Ini Penyebab Nama Mahfud Siddiq dan Kader Lainnya tidak Terdaftar Caleg di PKS

Ini Penyebab Nama Mahfud Siddiq dan Kader Lainnya tidak Terdaftar Caleg di PKS

Kamis, 19 Jul 2018 18:11

Waktu Wajib Pergi Shalat Jum'at dan Haram Jual Beli

Waktu Wajib Pergi Shalat Jum'at dan Haram Jual Beli

Kamis, 19 Jul 2018 17:44

KSPI: Buruh Indonesia Menjerit, Buruh Asing Gajinya 40 Juta/bulan

KSPI: Buruh Indonesia Menjerit, Buruh Asing Gajinya 40 Juta/bulan

Kamis, 19 Jul 2018 17:34

Tidak Masuk Caleg, Mahfudz Siddiq: Saya Maafkan, dan Saya tetap PKS

Tidak Masuk Caleg, Mahfudz Siddiq: Saya Maafkan, dan Saya tetap PKS

Kamis, 19 Jul 2018 17:11

Curigai Masjid, Maka Bersiaplah Berhadapan dengan Ahli Masjid di Yaumil Akhir

Curigai Masjid, Maka Bersiaplah Berhadapan dengan Ahli Masjid di Yaumil Akhir

Kamis, 19 Jul 2018 17:02

PKS Merasa Tersandera oleh Gerindra

PKS Merasa Tersandera oleh Gerindra

Kamis, 19 Jul 2018 16:11

Trainer Jamil Azzaini Lepas 23 Santri Tahfiz Leadership

Trainer Jamil Azzaini Lepas 23 Santri Tahfiz Leadership

Kamis, 19 Jul 2018 15:44

Ini Penyebab Mengapa Banyak yang Lompat Parpol

Ini Penyebab Mengapa Banyak yang Lompat Parpol

Kamis, 19 Jul 2018 15:11

PKS dan Gerindra jangan Ikut-ikutan Kubu Jokowi Ulur Waktu Umumkan Cawapres

PKS dan Gerindra jangan Ikut-ikutan Kubu Jokowi Ulur Waktu Umumkan Cawapres

Kamis, 19 Jul 2018 14:11


Reseller tas batam

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X