Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.536 views

Fraksi PKS Tegaskan Tolak Perppu Ormas

JAKARTA (voa-islam.com) – Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR RI dalam rapat kerja (Raker) Tk I RUU Penetapan Perppu Ormas dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) konsisten menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Kendati demikian, Mardani mengatakan Fraksi PKS siap membahas lebih lanjut untuk membahas dan mendengar masukan tambahan argumentasi dari para pakar dan organissai kemasyakaratan yang akan dihadirkan di Komisi II DPR RI pada 17-19 Oktober 2017

“Bismillahirrohmanirohim, Kami Fraksi PKS menyatakan tegas menolak RUU Penetapan Perppu Ormas menjadi Undang-undang,” kata Mardani di Komplek DPR, Senin (16/12/2017).

Berikut 5 pointer landasan Fraksi PKS menolak Perppu Ormas:

Pertama; Fraksi PKS menilai bahwa penerbitan Perpu tentang Ormas tidak memenuhi urgensi “Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam perkara Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menerjemahkan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUDNRI Tahun 1945 sehingga memerlukan Perpu. Alasan tersebut tidaklah berdasar karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat telah diatur tentang prosedur pemberian sanksi terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, penerbitan Perpu tentang Ormas ini tidak memenuhi prasyarat prosedural yang ditetapkan karena pada praktiknya UU tentang Ormas telah memadai sehingga tidak terjadi kekosongan hukum.

Kedua; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas melakukan pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi. Pembatasan terhadap hak-hak berserikat dan berkumpul yang diakomodasi dalam Perpu tentang Ormas sangatlah mengancam kehidupan demokratis dalam negara hukum.

Ketiga; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas mengandung ambiguitas yang rawan ditafsirkan secara sewenang-wenang oleh pelaksana kebijakan. Misalnya, dalam hal norma tentang larangan bagi Ormas dalam berkegiatan, yang meliputi pula larangan untuk menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang (Pasal 59 Ayat (4).

Keempat;Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas berpotensi memunculkan rezim otoriter dengan menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas. Hal yang sangat krusial dan fatal yang diatur dalam Perpu tentang Ormas sehingga menjadikan Perpu ini sebagai ancaman bagi pelaksanaan demokrasi di negara hukum Indonesia, adalah dihilangkannya peran pengadilan dalam pembubaran Ormas dan diambil alih oleh Pemerintah. Selain menghilangkan peran pengadilan dalam pembubaran Ormas, dalam Perpu ini juga Pemerintah menyederhanakan dan menghilangkan tahapan-tahapan pembubaran Ormas yang sebelumnya diatur secara berjenjang dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas

Kelima; Fraksi PKS menilai bahwa Perpu tentang Ormas memuat sanksi pidana yang berpotensi disalahgunakan untuk melakukan kriminalisasi. Melalui Perpu tentang Ormas ini, Pemerintah menambah berat sanksi pidana dalam hal penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh orang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas, menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pemberian sanksi pidana ini tentu memperberat pemidanaan dalam tindak pidana penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama. Dalam Pasal 156 a KUHP berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, ditegaskan bahwa perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Pemberatan sanksi pidana dalam perkara penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama dalam konteks pelanggaran Ormas yang diatur dalam Perpu tentang Ormas ini tidaklah tepat karena tidak konsisten dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain mengenai norma yang sama. Selain itu, ketentuan ini sangat rawan untuk dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang tertentu dengan dalih penodaan terhadap agama. Bahkan, ketentuan ini dapat dijadikan celah untuk memberangus kegiatan Ormas dengan mengkriminalisasikan anggota dan/atau pengurus Ormas tersebut dengan menggunakan pasal tentang penodaan agama ini.

Keenam, Perppu Ormas Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37

Perpu Ormas ini bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini dibuktikan pada Pasal 59 ayat 4 huruf c Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam penjelasan pasal tersebut ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah yang ingin mengubah Konstitusi. Seharusnya yang menyusun dan menetapkan Perpu ini memahami bahwa Pancasila berbeda dengan Undang-Undang Dasar (UUD) yang bisa diamandemen sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu pada prosesnya akan meminta masukan dan aspirasi dari ormas dan masyarakat. Jika penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c tersebut diberlakukan, maka Ormas manapun yang memberikan masukan perubahan/amandemen Konstitusi ke Gedung MPR dapat dibubarkan dan dipidanakan. Ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia. [ril/syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla Al-Mubarok Ambruk Diterjang Hujan, Ayo Bantu..!!!

Mushalla ini ambruk tak kuat menahan gempuran hujan deras. Kegiatan ibadah dan syiar mushalla pun terhenti. Ayo bantu renovasi supaya pada bulan Ramadhan warga bisa shalat jamaah, tarawih dan...

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Abdurrahman, Balita Pejuang Tumor Mata Menangis Bercucuran Darah. Ayo Bantu.!!

Belum genap berusia 2 tahun, bocah imut mungil ini harus menjalani hidup dengan dahsyatnya penyakit tumor ganas di. Hari-harinya dipenuhi tangis bersimbah darah yang mengucur dari luka matanya...

Rumah Dakwah Ustadz Sukarman Reyot Terancam Roboh, Ayo Bantu!

Rumah Dakwah Ustadz Sukarman Reyot Terancam Roboh, Ayo Bantu!

Sungguh prihatin kondisi rumah Ustadz Ahmad Sukarman ini. Rumah tinggal yang difungsikan sebagai markas pengajian ini sangat tidak layak, rapuh dan reyot terancam roboh....

Latest News
KontraS Berharap PKS Bisa Lanjutkan Aspirasi Korban HAM Berat Masa Lalu

KontraS Berharap PKS Bisa Lanjutkan Aspirasi Korban HAM Berat Masa Lalu

Rabu, 14 Apr 2021 20:31

Hak Bunuh Diri Bikin Ngeri!

Hak Bunuh Diri Bikin Ngeri!

Rabu, 14 Apr 2021 19:56

Antisipasi Utang BUMN Karya Demi Kepentingan Nasional, Ini Saran Partai Gelora

Antisipasi Utang BUMN Karya Demi Kepentingan Nasional, Ini Saran Partai Gelora

Rabu, 14 Apr 2021 19:27

Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny Gugat Penjaranya Karena Larang Dia Pelajari Al-Qur'an

Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny Gugat Penjaranya Karena Larang Dia Pelajari Al-Qur'an

Rabu, 14 Apr 2021 18:30

Taliban Tidak Akan Hadiri Pertemuan Puncak Tentang Afghanistan Sampai Pasukan Asing Ditarik

Taliban Tidak Akan Hadiri Pertemuan Puncak Tentang Afghanistan Sampai Pasukan Asing Ditarik

Rabu, 14 Apr 2021 17:45

Mesut Ozil Sumbangkan 101.000 Euro Untuk Pengungsi Rohingya, Suriah Serta Somalia

Mesut Ozil Sumbangkan 101.000 Euro Untuk Pengungsi Rohingya, Suriah Serta Somalia

Rabu, 14 Apr 2021 16:44

Mensos Tak Usulkan Perpanjangan Bansos Tunai, HNW: Harusnya Berpihak pada Rakyat!

Mensos Tak Usulkan Perpanjangan Bansos Tunai, HNW: Harusnya Berpihak pada Rakyat!

Rabu, 14 Apr 2021 15:56

Hukum Puasa Ramadhan Bagian I

Hukum Puasa Ramadhan Bagian I

Rabu, 14 Apr 2021 14:59

Ramadhan, Momen Bonding Bersama Buah Hati

Ramadhan, Momen Bonding Bersama Buah Hati

Rabu, 14 Apr 2021 14:43

Membela Saudara Seiman, Butuh Pengetahuan

Membela Saudara Seiman, Butuh Pengetahuan

Rabu, 14 Apr 2021 14:27

Tips 5 M, Bijak Sosmed Kala Ramadhan

Tips 5 M, Bijak Sosmed Kala Ramadhan

Rabu, 14 Apr 2021 13:10

Ramadhan#1 Persiapan Hadapi Ramadhan

Ramadhan#1 Persiapan Hadapi Ramadhan

Rabu, 14 Apr 2021 12:39

INDONESIA NGERTI, GAK SIH?

INDONESIA NGERTI, GAK SIH?

Rabu, 14 Apr 2021 11:04

Potret Tercabutnya Akar Kehidupan yang Hakiki

Potret Tercabutnya Akar Kehidupan yang Hakiki

Rabu, 14 Apr 2021 08:16

Tuduhan Radikalisme, Kotori Nuansa Sambut Ramadan

Tuduhan Radikalisme, Kotori Nuansa Sambut Ramadan

Rabu, 14 Apr 2021 03:44

Jokowi Masuk Surga?

Jokowi Masuk Surga?

Selasa, 13 Apr 2021 23:31

Resensi Novel Pembuka Hidayah: Biografi Kh. Choer Affandi

Resensi Novel Pembuka Hidayah: Biografi Kh. Choer Affandi

Selasa, 13 Apr 2021 22:49

Ini Fatwa MUI tentang Panduan Ibadah Ramadhan 1442 H

Ini Fatwa MUI tentang Panduan Ibadah Ramadhan 1442 H

Selasa, 13 Apr 2021 22:30

Kesalahan Fatal Komnas HAM

Kesalahan Fatal Komnas HAM

Selasa, 13 Apr 2021 22:25

ADI dan FDP Kirim Kafilah Dakwah Ke Daerah Perbatasan

ADI dan FDP Kirim Kafilah Dakwah Ke Daerah Perbatasan

Selasa, 13 Apr 2021 21:25


MUI

Must Read!
X