Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.958 views

Sarat dengan Liberalisme dan Mengabaikan Pancasila, PP KAMMI Tolak RUU P-KS

PRESS REALEASE 

PENGURUS PUSAT KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

TOLAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DPR RI, 26 AGUSTUS 2019

Dengan ini Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan penolakan pengesahan RUU P-KS karena sarat dengan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama dan moralitas bangsa Indonesia.

Pandangan KAMMI setidak-tidaknya diturunkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1) RUU P-KS dengan sengaja mengabaikan falsafah Pancasila dan UUD N RI 1945 seraya mengambil falsafah feminisme.

    1. Sehingga RUU P-KS, di bawah term “Kekerasan Seksual” mengandung kekeliruan yang sangat fatal dalam merumuskan “siapa korban dalam pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan”.
    2. Pelacur sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual karena menyuburkan zina di tengah-tengah masyarakat.
    3. Pezina sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual karena merusak tatanan kekeluargaan.
    4. Pelaku penyimpangan seksual sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual yang menjadi penyakit masyarakat.
    5. RUU P-KS mengabaikan konteks dimana seseorang dapat saja merupakan pelaku kenakalan atau kejahatan seksual sebelum menjadi korban. Seharusnya pemberantasan terhadap pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan dalam masyarakat mempertimbangkan akar dari adanya kekerasan seksual yaitu kebobrokan moral dan rentannya ketahanan keluarga.
    6. Hal ini karena RUU P-KS tidak memuat agama dan moral sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 J UUD N RI 1945 sebagai asas penegakan hukum sehingga konsep pemidanaannya hanya bertumpu pada kejadian akhir dari suatu situasi kejahatan pada nilai kesusilaan di dalam masyarakat.
    7. Pengabaian ini pada kelanjutannya merupakan upaya untuk menancapkan pemahaman feminisme yang tidak sesuai dengan Pancasila, sebagaimana tergambarkan dalam Naskah Akademik-nya.
    8. Selanjutnya Naskah Akademik RUU P-KS tidak menginginkan adanya penerapan kausalitas hukum dalam proses penyidikan. Ini merupakan penerapan dari paham permisif yang mendobrak penemuan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    9. Dalam kasus pemaksaan aborsi misalnya, penentuan bahwa seseorang melakukan aborsi karena pemaksaan seseorang, dimungkinkan hanya berbasis keterangan satu sisi pelaku aborsi. Hal ini sangat mungkin menjadi alat bagi pelaku aborsi untuk menghindari jeratan hukum berdasarkan UU tentang Kesehatan.

2) RUU P-KS memuat kata-kata ambigu yang berbahaya dalam penafsiran hukumnya, yang sebagian di antaranya sebagai berikut:

Perbuatan lainnya

Biaya lainnya yang diperlukan

Hasrat seksual

Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban

Relasi kuasa

Keluarga dan kelompoknya

Relasi gender

Hak penguatan psikologis

Relasi

Pendamping lain

Gender

Berspektif hak asasi manusia dan gender

Korporasi

Dokumen

Saksi

Kepentingan terbaik

Kepentingan terbaik

Penyidik menghitung untuk menentukan jenis dan jumlah Ganti kerugian bagi Korban

Lingkungan bebas kekerasan seksual

Situasi khusus lainnya

Organisasi bantuan hukum

Perbudakan seksual

Dsb…

Menimbang banyaknya kata-kata ambigu di atas, naskah RUU P-KS tidak layak untuk diterapkan sebagai naskah hukum yang seharusnya lugas dan tidak multitafsir.

3) Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah Pasal 136 RUU P-KS yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipidana ganti kerugian karena melakukan kekerasan seksual. Persoalaannya, korporasi yang dimaksud di dalam RUU P-KS adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

    1. Pertama, korporasi dalam hukum bisnis sudah pasti berbadan hukum karena kekayaan yang terorganisasi secara terpisah dari orang per orang hanya dapat dilakukan oleh badan hukum. Mengapa RUU P-KS memuat definisi yang tidak lazim lewat kata-kata bersayap?
    2. Kedua, tidak ada korporasi berbadan hukum yang dapat secara sengaja didirikan untuk melakukan perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan karena sudah pasti menyalahi kausa halal dalam hukum perdata Indonesia.
    3. Ketiga, korporasi dalam makna yang sesuai dengan definisi dalam RUU P-KS di atas paling mungkin di-implementasikan pada industri gelap seperti prostitusi.
    4. Sehingga penafsiran hukum atas Pasal 136 sangat logis diterapkan sebagai perlindungan bagi para pelacur yang bekerja di “korporasi” demikian. Dalam hal kasus demikian menjadi preseden peradilan, bukan tidak mungkin Indonesia digiring untuk melegalkan Industri perzinaan melalui RUU ini.

4) RUU P-KS mengabaikan ketahanan keluarga.

    1. RUU P-KS hanya melihat kejadian pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan sebagai peristiwa hukum yang terpisah dari struktur ketatamasyarakatan organik Indonesia.
    2. Pengabaian terhadap institusi keluarga turut pula menafikan nilai-nilai kehidupan yang berakar urat dalam masyarakat Indonesia.

5) RUU P-KS berpotensi menyuburkan penyimpangan seksual (LGBTQ) dan perzinaan.

    1. Bertolak belakang dengan jangkauan penegakan hukumnya yang begitu luas pada aspek pencegahan, pemidanaan, peradilan, dan pemulihan, RUU P-KS sengaja menyempitkan materi pengaturan pada kekerasan seksual.
    2. Sehingga sistem hukum yang terkait pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan hanya akan menyempit pada perspektif kekerasan seksual.
    3. Konsep sistem hukum yang dimuat dalam RUU P-KS meniadakan konsep “kausa halal” karena unsur “paksaan” menjadi variabel utama dalam mendefinisikan telah terjadinya perbuatan kriminal pada kesusilaan.
    4. RUU P-KS pada keseluruhannya akan mengacaukan penafsiran hukum atas perbuatan yang halal dan tidak halal menurut hukum. Dalam hal pelacuran dengan paksaan maka tidak diperbolehkan, dalam hal pelacuran tidak paksaan maka diperbolehkan.
    5. RUU P-KS merumuskan bahwa “saksi adalah orang yang mendengar dari korban”, bukan hanya yang melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa hukum. Hal ini menyalahi logika hukum yang menghendaki adanya validitas fakta hukum.

6) RUU P-KS memuat aspek pendidikan yang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa.

    1. Konsep bobrok yang tergambarkan sebagaimana di atas merupakan bahan kurikulum pendidikan yang pada kelanjutannya harus dimuat di bawah RUU P-KS.
    2. Kurikulum pendidikan dalam konteks kekerasan seksual ini sangat berbahaya karena tidak mempersoalkan mana perbuatan seksualitas yang dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan karena hanya bertumpu pada keberadaan “persetujuan” yang dipisahkan dari tuntunan agama dan moral.

 

Sehingga tuntutan di dalam Aksi ini adalah untuk “MENOLAK PENGESAHAN RUU P-KS” dan “MENDESAK PANJA RUU P-KS DI KOMISI 8 DPR RI UNTUK MENIADAKAN PEMBAHASAN RUU P-KS”.

 

Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI

Mira Fajri

Ketua Bidang Perempuan PP KAMMI

Reviana Revitasari

Ketua Umum PP KAMMI

Irfan Ahmad Fauzi

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya persalinan cessar dilunasi, Ummi Nurhayati dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit. Semoga para donatur berlimpah rizki, dan dede bayi ini kelak menjadi generasi mujahidah dakwah untuk...

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Rumah Yatim Piatu Santri Tahfizh Qur’an ini Doyong Terancam Ambruk. Ayo Bantu...!!

Debby Silvana dan Melani Silvana menjadi yatim saat sedang butuh belaian kasih orang tua. Kini mereka tinggal di rumah triplek yang reyot dan doyong terancam roboh. Ayo Bantu bedah rumah yatim.!!...

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Latest News
Ketuk langit Allah dengan 'JUMAT BERKAH EXPRESS BERBAGI'

Ketuk langit Allah dengan 'JUMAT BERKAH EXPRESS BERBAGI'

Sabtu, 11 Jul 2020 09:20

Jadi Remaja yang Smart di Tengah Pandemi

Jadi Remaja yang Smart di Tengah Pandemi

Sabtu, 11 Jul 2020 07:04

[VIDEO] Komunisme Berbahaya Bagi Kemanusiaan dan Keutuhan NKRI

[VIDEO] Komunisme Berbahaya Bagi Kemanusiaan dan Keutuhan NKRI

Sabtu, 11 Jul 2020 06:37

[VIDEO] Ayo Sukseskan Dakwah Politik Islam

[VIDEO] Ayo Sukseskan Dakwah Politik Islam

Sabtu, 11 Jul 2020 05:37

Presiden Gadungan

Presiden Gadungan

Sabtu, 11 Jul 2020 05:00

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

Presiden Jokowi Memang Harus Ngeri!

Jum'at, 10 Jul 2020 22:41

PBB: 700 Orang Baru-baru Ini Tewas di 2 Kamp Suriah yang Menahan Keluarga Pejuang IS

PBB: 700 Orang Baru-baru Ini Tewas di 2 Kamp Suriah yang Menahan Keluarga Pejuang IS

Jum'at, 10 Jul 2020 22:00

Batalkan Dekrit Pemerintah 1934, Turki Buka Jalan untuk Jadikan Hagia Shopia Sebagai Masjid

Batalkan Dekrit Pemerintah 1934, Turki Buka Jalan untuk Jadikan Hagia Shopia Sebagai Masjid

Jum'at, 10 Jul 2020 21:46

MUI-KPI-Kemenpora akan Gelar Anugerah Syiar Ramadan Virtual

MUI-KPI-Kemenpora akan Gelar Anugerah Syiar Ramadan Virtual

Jum'at, 10 Jul 2020 21:33

Mesir Perkuat Vonis Seumur Hidup untuk Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohammed Badie

Mesir Perkuat Vonis Seumur Hidup untuk Pemimpin Ikhwanul Muslimin Mohammed Badie

Jum'at, 10 Jul 2020 21:30

Israel Buat Tawaran Baru Untuk Pertukaran Tahanan dengan Hamas

Israel Buat Tawaran Baru Untuk Pertukaran Tahanan dengan Hamas

Jum'at, 10 Jul 2020 21:15

Menelisik Gaduhnya RUU HIP, DPR Versus Rakyat?

Menelisik Gaduhnya RUU HIP, DPR Versus Rakyat?

Jum'at, 10 Jul 2020 21:00

[VIDEO] Umat Islam Jangan Buta Politik

[VIDEO] Umat Islam Jangan Buta Politik

Jum'at, 10 Jul 2020 20:36

Jihadis Tembak Mati Seorang Pemimpin BJP di Kashmir

Jihadis Tembak Mati Seorang Pemimpin BJP di Kashmir

Jum'at, 10 Jul 2020 20:36

Tahun Pelajaran 2020/2021, Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru

Tahun Pelajaran 2020/2021, Madrasah Gunakan Kurikulum PAI Baru

Jum'at, 10 Jul 2020 19:15

 Anis Soroti Beban BI dalam Skema Burden Sharing

Anis Soroti Beban BI dalam Skema Burden Sharing

Jum'at, 10 Jul 2020 18:59

Jokowi Merasa Ngeri

Jokowi Merasa Ngeri

Jum'at, 10 Jul 2020 18:40

Pegawai Kantor Pers Federal Jerman Diduga Jadi Agen Mata-mata Untuk Dinas Intelijen Mesir

Pegawai Kantor Pers Federal Jerman Diduga Jadi Agen Mata-mata Untuk Dinas Intelijen Mesir

Jum'at, 10 Jul 2020 10:45

Indonesia, Ketersediaan Dokter dan Wabah Covid19

Indonesia, Ketersediaan Dokter dan Wabah Covid19

Kamis, 09 Jul 2020 22:13

HRW Minta Bangladesh Pindahkan 300 Lebih Pengungsi Rohingya dari Pulau Bashan Char

HRW Minta Bangladesh Pindahkan 300 Lebih Pengungsi Rohingya dari Pulau Bashan Char

Kamis, 09 Jul 2020 21:30


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X

Jum'at, 10/07/2020 18:40

Jokowi Merasa Ngeri