Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
2.861 views

Sarat dengan Liberalisme dan Mengabaikan Pancasila, PP KAMMI Tolak RUU P-KS

PRESS REALEASE 

PENGURUS PUSAT KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

TOLAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DPR RI, 26 AGUSTUS 2019

Dengan ini Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan penolakan pengesahan RUU P-KS karena sarat dengan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama dan moralitas bangsa Indonesia.

Pandangan KAMMI setidak-tidaknya diturunkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1) RUU P-KS dengan sengaja mengabaikan falsafah Pancasila dan UUD N RI 1945 seraya mengambil falsafah feminisme.

    1. Sehingga RUU P-KS, di bawah term “Kekerasan Seksual” mengandung kekeliruan yang sangat fatal dalam merumuskan “siapa korban dalam pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan”.
    2. Pelacur sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual karena menyuburkan zina di tengah-tengah masyarakat.
    3. Pezina sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual karena merusak tatanan kekeluargaan.
    4. Pelaku penyimpangan seksual sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual yang menjadi penyakit masyarakat.
    5. RUU P-KS mengabaikan konteks dimana seseorang dapat saja merupakan pelaku kenakalan atau kejahatan seksual sebelum menjadi korban. Seharusnya pemberantasan terhadap pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan dalam masyarakat mempertimbangkan akar dari adanya kekerasan seksual yaitu kebobrokan moral dan rentannya ketahanan keluarga.
    6. Hal ini karena RUU P-KS tidak memuat agama dan moral sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 J UUD N RI 1945 sebagai asas penegakan hukum sehingga konsep pemidanaannya hanya bertumpu pada kejadian akhir dari suatu situasi kejahatan pada nilai kesusilaan di dalam masyarakat.
    7. Pengabaian ini pada kelanjutannya merupakan upaya untuk menancapkan pemahaman feminisme yang tidak sesuai dengan Pancasila, sebagaimana tergambarkan dalam Naskah Akademik-nya.
    8. Selanjutnya Naskah Akademik RUU P-KS tidak menginginkan adanya penerapan kausalitas hukum dalam proses penyidikan. Ini merupakan penerapan dari paham permisif yang mendobrak penemuan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    9. Dalam kasus pemaksaan aborsi misalnya, penentuan bahwa seseorang melakukan aborsi karena pemaksaan seseorang, dimungkinkan hanya berbasis keterangan satu sisi pelaku aborsi. Hal ini sangat mungkin menjadi alat bagi pelaku aborsi untuk menghindari jeratan hukum berdasarkan UU tentang Kesehatan.

2) RUU P-KS memuat kata-kata ambigu yang berbahaya dalam penafsiran hukumnya, yang sebagian di antaranya sebagai berikut:

Perbuatan lainnya

Biaya lainnya yang diperlukan

Hasrat seksual

Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban

Relasi kuasa

Keluarga dan kelompoknya

Relasi gender

Hak penguatan psikologis

Relasi

Pendamping lain

Gender

Berspektif hak asasi manusia dan gender

Korporasi

Dokumen

Saksi

Kepentingan terbaik

Kepentingan terbaik

Penyidik menghitung untuk menentukan jenis dan jumlah Ganti kerugian bagi Korban

Lingkungan bebas kekerasan seksual

Situasi khusus lainnya

Organisasi bantuan hukum

Perbudakan seksual

Dsb…

Menimbang banyaknya kata-kata ambigu di atas, naskah RUU P-KS tidak layak untuk diterapkan sebagai naskah hukum yang seharusnya lugas dan tidak multitafsir.

3) Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah Pasal 136 RUU P-KS yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipidana ganti kerugian karena melakukan kekerasan seksual. Persoalaannya, korporasi yang dimaksud di dalam RUU P-KS adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

    1. Pertama, korporasi dalam hukum bisnis sudah pasti berbadan hukum karena kekayaan yang terorganisasi secara terpisah dari orang per orang hanya dapat dilakukan oleh badan hukum. Mengapa RUU P-KS memuat definisi yang tidak lazim lewat kata-kata bersayap?
    2. Kedua, tidak ada korporasi berbadan hukum yang dapat secara sengaja didirikan untuk melakukan perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan karena sudah pasti menyalahi kausa halal dalam hukum perdata Indonesia.
    3. Ketiga, korporasi dalam makna yang sesuai dengan definisi dalam RUU P-KS di atas paling mungkin di-implementasikan pada industri gelap seperti prostitusi.
    4. Sehingga penafsiran hukum atas Pasal 136 sangat logis diterapkan sebagai perlindungan bagi para pelacur yang bekerja di “korporasi” demikian. Dalam hal kasus demikian menjadi preseden peradilan, bukan tidak mungkin Indonesia digiring untuk melegalkan Industri perzinaan melalui RUU ini.

4) RUU P-KS mengabaikan ketahanan keluarga.

    1. RUU P-KS hanya melihat kejadian pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan sebagai peristiwa hukum yang terpisah dari struktur ketatamasyarakatan organik Indonesia.
    2. Pengabaian terhadap institusi keluarga turut pula menafikan nilai-nilai kehidupan yang berakar urat dalam masyarakat Indonesia.

5) RUU P-KS berpotensi menyuburkan penyimpangan seksual (LGBTQ) dan perzinaan.

    1. Bertolak belakang dengan jangkauan penegakan hukumnya yang begitu luas pada aspek pencegahan, pemidanaan, peradilan, dan pemulihan, RUU P-KS sengaja menyempitkan materi pengaturan pada kekerasan seksual.
    2. Sehingga sistem hukum yang terkait pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan hanya akan menyempit pada perspektif kekerasan seksual.
    3. Konsep sistem hukum yang dimuat dalam RUU P-KS meniadakan konsep “kausa halal” karena unsur “paksaan” menjadi variabel utama dalam mendefinisikan telah terjadinya perbuatan kriminal pada kesusilaan.
    4. RUU P-KS pada keseluruhannya akan mengacaukan penafsiran hukum atas perbuatan yang halal dan tidak halal menurut hukum. Dalam hal pelacuran dengan paksaan maka tidak diperbolehkan, dalam hal pelacuran tidak paksaan maka diperbolehkan.
    5. RUU P-KS merumuskan bahwa “saksi adalah orang yang mendengar dari korban”, bukan hanya yang melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa hukum. Hal ini menyalahi logika hukum yang menghendaki adanya validitas fakta hukum.

6) RUU P-KS memuat aspek pendidikan yang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa.

    1. Konsep bobrok yang tergambarkan sebagaimana di atas merupakan bahan kurikulum pendidikan yang pada kelanjutannya harus dimuat di bawah RUU P-KS.
    2. Kurikulum pendidikan dalam konteks kekerasan seksual ini sangat berbahaya karena tidak mempersoalkan mana perbuatan seksualitas yang dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan karena hanya bertumpu pada keberadaan “persetujuan” yang dipisahkan dari tuntunan agama dan moral.

 

Sehingga tuntutan di dalam Aksi ini adalah untuk “MENOLAK PENGESAHAN RUU P-KS” dan “MENDESAK PANJA RUU P-KS DI KOMISI 8 DPR RI UNTUK MENIADAKAN PEMBAHASAN RUU P-KS”.

 

Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI

Mira Fajri

Ketua Bidang Perempuan PP KAMMI

Reviana Revitasari

Ketua Umum PP KAMMI

Irfan Ahmad Fauzi

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Jumat Barokah: Mari Berbagi Wakaf Qur’an & Tebar Hidangan kepada Santri Pelosok Garut

Insya Allah besok Jum’at IDC berbagi Sedekah Jum’at dan Wakaf Mushaf Al-Qur'an kepada para Santri TPQ Masjid Al-Iman Garut. Mari berburu keberkahan sedekah Jumat dan wakaf Al-Qur'an....

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah  Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Kampung Peundeuy Banten Terhenti, Ayo Sedekah Jariyah.!!!

Pembangunan Mushalla Nurul Hikmah di Tangerang Banten ini terhenti karena terkendala biaya. Diperlukan biaya 30 juta rupiah untuk merampungkan agar ibadah dan syiar Islam makin semarak....

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Hijrah dari Gubuk Rombeng, Ayo Bangun Rumah Dakwah Ustadz Karita

Ustadz Karita dan Ustadzah Nurjanah totalitas berdakwah memajukan pendidikan agama di Leuwigede Indramayu. Karena keterbatasan ekonomi, mereka tinggal di gubuk dari karung bekas. Ayo Bantu..!!!...

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Ayo Wakaf Tempat Wudhu ke Masjid Al-Iman Talegong, Alirkan Pahala Abadi.!!

Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah, ibadah dan pengajian warga Kampung Warung Gantung Talegong Garut, Jawa Barat. Namun sampai saat ini belum memiliki tempat wudhu. Ayo Wakaf..!!!...

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Berburu Keutamaan Jum’at dan Yatim, Mari Berbagi Hidangan dan Santunan kepada Santri Yatim Penghafal Al-Qur'an

Menggabung keutamaan Jum’at dan Cinta Yatim, IDC akan berbagi ke Pesantren Tahfizhul Qur’an Darul Hijrah Cikarang. ...

Latest News
Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Turki Akan Kirim 3.250 Personel Keamanan Ke Qatar Untuk Amankan Piala Dunia 2022

Rabu, 19 Jan 2022 17:27

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Hancur-hancuran Pindah Ibu Kota Negara

Rabu, 19 Jan 2022 07:17

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

DPR Sahkan RUU IKN dan RUU TPKS, PP KAMMI: Jangan Arogan

Rabu, 19 Jan 2022 06:57

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Calon Presiden Prancis Didenda € 10.000 Karena Sebut Migran Anak 'Pencuri' dan 'Pemerkosa'

Selasa, 18 Jan 2022 21:20

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Mantan Ajudan Tuduh Boris Johnson Bohong Terkait Pesta Di Downing Street Selama Penguncian COVID-19

Selasa, 18 Jan 2022 20:44

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

KH. Aceng Zakaria: Umat Islam Harus Tahu Ekonomi Syariah dan Ekonomi Non-Syariah

Selasa, 18 Jan 2022 14:50

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Sekum Persis: Umat Ini Harus Baik Ekonominya

Selasa, 18 Jan 2022 12:45

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Selasa, 18 Jan 2022 12:19

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Terkait Khalid Basalamah, Tokoh Muda Alkhairaat Kritik HPA dan Pemkot Palu

Selasa, 18 Jan 2022 10:20

Muslimat Dewan Da’wah Lampung Gelar Tablig Akbar Peradaban Qur’an

Muslimat Dewan Da’wah Lampung Gelar Tablig Akbar Peradaban Qur’an

Selasa, 18 Jan 2022 10:14

Bea Cukai Saudi Gagalkan Penyeludupan 8.3 Juta Pil Narkoba Jenis Captagon

Bea Cukai Saudi Gagalkan Penyeludupan 8.3 Juta Pil Narkoba Jenis Captagon

Senin, 17 Jan 2022 23:00

Kuwait Tunda Rencana Untuk Mulai Latih Tentara Wanita Menyusul Penolakan Dari Otoritas Agama

Kuwait Tunda Rencana Untuk Mulai Latih Tentara Wanita Menyusul Penolakan Dari Otoritas Agama

Senin, 17 Jan 2022 22:45

Marak Klithih, Butuh Penguatan Beragama

Marak Klithih, Butuh Penguatan Beragama

Senin, 17 Jan 2022 22:31

Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman Klaim Serang UEA

Pemberontak Syi'ah Houtsi Yaman Klaim Serang UEA

Senin, 17 Jan 2022 22:15

Perpres Bank Tanah Penuh Pelanggaran

Perpres Bank Tanah Penuh Pelanggaran

Senin, 17 Jan 2022 14:47

Ghozali, Mendulang Milyaran Rupiah dari Foto Selfi

Ghozali, Mendulang Milyaran Rupiah dari Foto Selfi

Senin, 17 Jan 2022 14:31

Korupsi, Kado Pahit dari Manifestasi Kapitalisme

Korupsi, Kado Pahit dari Manifestasi Kapitalisme

Senin, 17 Jan 2022 13:57

Hebat! Dua Tahun, Cendekiawan Muslim Adian Husaini Hasilkan 1000 Artikel Ilmiah

Hebat! Dua Tahun, Cendekiawan Muslim Adian Husaini Hasilkan 1000 Artikel Ilmiah

Senin, 17 Jan 2022 11:38

Muswil VII FLP Jatim, Muchlisin BK Terpilih Jadi Ketua

Muswil VII FLP Jatim, Muchlisin BK Terpilih Jadi Ketua

Senin, 17 Jan 2022 10:34

Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Senin, 17 Jan 2022 10:19


MUI

Must Read!
X