Senin, 20 Syawwal 1445 H / 19 Oktober 2015 07:00 wib
15.040 views
Surya Paloh, Capella, Elit NasdemTermakan Oleh Permainannya, dan Partai-Partai Busuk
JAKARTA (voa-islam.com) - Waktu di deklarasikan Partai Nasdem, Suryo Paloh, berteriak-teriak matanya sambil 'melotot' di depan para pengurus Nasdem, berjanji akan melakukan 'RESTORASI' Indonesia. Kenyataannya, bukan melakukan 'RESTORASI', tapi ikut menegakan korupsi dan rezim korup. Di mulai dari elitnya.
NasDem ingin kasus Bansos itu, tidak akan membelit ellitnya. Tapi, Nasdem salah perhitungan dengan kasus Bansos Pemprov Sumtera Utara yang ditangani oleh KPK. Padahal NasDem menginginkan kasus ini ditangani Kejaksaan Agung yang kader Nasdem.
“Tadinya Sekjen NasDem sudah diatur agar tidak ditangkap oleh KPK. Dengan skenario Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dipisah penangkapannya, karena kasus suap yang di lakukan OC Kaligis di PTUN bersama dengan Gatot tidak dieksekusi oleh KPK,” kata mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zen dalam keterangan kepada intelijen, Sabtu (17/10).
Menurut Kivlan, ada dugaan skenario awal, Patrice Capella ditangkap Kejaksaan Agung agar orangnya bisa diamankan terlebih dahulu.
“Sementara Patrice oleh Jaksa Agung yang notabene juga orang NasDem mengatur dengan cara Gatot ditangkap oleh Jaksa Agung, maka Patrice bisa disimpan dan tidak ditangkap,” papar Kivlan.
Kata Kivlan, apalagi ada pertemuan antara Jaksa Agung, Surya Paloh, Gatot dan juga Patrice di kantor Nasdem. “Kelihatan sudah pernainan NasDem yang kotor tapi sok mau Bersih,” jelas Kivlan.
Kivaln meminta KPK untuk berani menangkap Surya Paloh karena ada dugaan mengatur perkara di kantor Partai NasDem. “Kalau KPK Berani tangkap juga dong SP (Surya Paloh) dengan dugaan pengatur perkara di Kantor NasDem,” papar Kivlan.
Ia mengutarakan, berdasarkan ICW, sesuai dengan UU tipikor dan UU kepartaian NasDem bisa dibubarkan, termasuk PDIP yang kadernya paling banyak terlibat korupsi dibandingkan dengan parpol lain .
“Bisa bubar NKRI karena sudah tidak ada partai lagi. Terbukti inisiatip RUU KPK datang dari PDI P dan Golkar untuk mengamputasi KPK,” pungkas Kivlan. Mencuatnya nama Jaksa Agung HM Prasetyo saat persidangan pada 1 Oktober 2015 lalu terhadap terdakwa OC Kaligis.
Dibagian lain, saat Jaksa Penuntut Umum membacakan transkrip pembicaraan antara Gatot Puji Nugroho, Evy Susanti serta Mustafa, salah seorang staf Gatot.
Saat diputar pembicaraan antara Evy Susanti dan Mustafa, muncul nama Gedung Bundar yang merujuk Kantor Kejaksaan Agung (Jakgung). Evy menuturkan bila pengacaranya OC Kaligis menjamin bila kasus Bansos dibawa ke Kejaksaan, maka kasus yang menimpa suaminya tersebut bakal aman.
"Bapak (OC Kaligis) mau jamin amankan supaya itu mau dibawa ke gedung bundar. Jadi kalau itu sudah menang nggak akan ada masalah katanya di gedung bundarnya, Pak gitu," ujar Evy saat berbincang dengan Mustafa.
Di sinilah nama Jaksa Agung HM Prasetyo dikaitkan dengan kasus pengamanan Bansos yang telah menyeret Sekjen NasDem Patrice Rio Capella. Seperti diketahui, Jaksa Agung diketahui juga berlatar belakang dari Partai NasDem, satu partai dengan Patrice Rio Capella serta OC Kaligis.
Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan saat ditanya tentang nama Jaksa Agung yang diseret-seret dalam perkara pengamanan perkara dana bansos di Provinsi Sumatera Utara mengaku belum mengetahui persoalan tersebut. "Saya belum dapat berita yang jelas mengenai itu. Saya pikir saya tidak ingin berandai-andai soal itu," kelit Luhut ditemui usai menggelar rapat tertutup dengan Pimpinan DPR, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Seruan agar komisi anti-rasuah memeriksa Jaksa Agung HM Prasetyo muncul dari sejumlah aktivis anti-korupsi. Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi meminta agar KPK segera memanggil Prasetyo untuk mengklarifikasi tentang lembaga yang ia pimpin dalam kasus Bansos di Sumatera Utara. "Penetapan Sekjen NasDem sebagai tersangka, ada kemungkinan hubungan dengan gedung bundar," ujar Uchok.
Tidak sekadar itu, Uchok juga meminta agar Presiden Jokowi mendorong Jaksa Agung untuk terbuka dalam kasus Bansos di Sumatera Utara. "Presiden Jokowi jangan diam saja. Presiden Jokowi untuk mendorong Jaksa Agung terbuka dalam kasus ini. Bila perlu suruh Jaksa Agung ke KPK," sebut Uchok.
Belum lagi, kalau mau dibuka makelaran Surya Paloh, yang mempertemukan pengusaha Cina Sam Pa dengan Presiden Jokowi, yang akhirnya ditandatangi pembelian minyak dari Sonangol yang dimiliki oleh Sam Pa yang berpusata di Hongkong, sedangkan sekarang Sam Pa, sekarang di tahan di Cina, karena kejahatannya. Bagaimana Surya Paloh?
Sekarang Nasdem sudah tamat. Ibarat 'bangkai tikus', sudah membuat jijjik setiap orang yang melihatnya. MetroTV sudah malu memberitakannya, dan pura-pura tidak tahu, terhadap kasus yang menimpa Surya Paloh dan Capella. Tapi, giliran menimpa kader partai lain, MetroTV habis-habisan mengulitinya, padahal elite Nasdem juga busuk, seperti 'bangkai tikus'. (sasa/voa-islam.com)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
