Tren Konflik Agraria Meningkat karena Pemerintah dan DPR Tidak Bersinergi

JAKARTA (voa-islam.com)- Sekjen KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), Iwan Nurdin menyebutkan bahwa tahun 2015 telah terjadi konflik yang berbau agraria sebanyak 252 kasus. Dan dari konflik tersebut telah memakan daerah seluas 4.000.430 hektar.

“Melibatkan sebanyak 108.714 Kepala Keluarga (KK). Tahun 2015 mencapai 252 konflik dengan memakan wilayah sebesar 4.000.430,” sampainya, Selasa (05/01/2016), di Cikini, Jakarta Pusat.

Di antara konflik-konflik itu beberapanya adalah perkebunan yang paling besar, yakni sebanyak 127 konflik. Pembangunan infrastruktur 70 konflik, kehutanan 24 konflik, pertrambangan 14 konflik, serta untuk pertanian dan kelautan memiliki masing-masing 4 konflik.

Jika diukur dari 11 tahun, konflik ini ia katakan telah melahirkan 1772 konflik. Dan menurutnya hal demikian terjadi lantaran DPR RI dan Pemerintah tidak saling bersinergi dan tidak memiliki kekuatan.

“Trennya itu meningkat terus. Dalam kurun waktu 11 tahun terdapat 1772 konflik. Ini karena tidak ada kekuatan untuk DPR dan Pemerintah. Trennya meningkat terus. Tahun 2015 itu perkebunan dan kehutanan pertama sebanyak 51 persen,” jelasnya.

Adapun konflik agraria yang paling perlu diperhatikan itu ialah daerah Riau, yakni terdapat 36 kasus. Lalu disusul Jawa Timur dengan 34 kasus. Sedangkan Sumatra Selatan menduduki posisi ketiga dengan memiliki 23 kasus. Sedangkan sisanya terdapat di Sulawesi Tenggara yaitu sebanyak 16 kasus. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• BEM UNJ Di-DO karena Ada Skandal Antara Rektor dan Gubernur DKI Jakarta?
• Fahira Idris: UNJ Akan Menyesal karena Telah Mengeluarkan Ronny Setiawan
• Di-DO, UNJ: Ronny Lakukan Tindakan Kejahatan Berbasis Teknologi & Mengancam
• Surat Terbuka untuk UNJ, Fahri Hamzah: Anda Rektor atau Diktator?!
• Ketua BEM UNJ Di-DO Rektor, Fahri Hamzah: Layak Ditumbangkan!
• Bersikap Kritis, Ketua BEM UNJ Dipecat Rektor
• Petani Dikriminalisasi, maka Jangan Salahkan Petani Banyak ke Kota
• FPI: Berani Usik Usaha Miras di Negeri Ini, maka Harus Siap Dihabisi Penguasa