Pansus DPR: Tidak Ada Teroris di Poso, yang Ada Warga Poso Tidak Suka Polisi

JAKARTA (voa-islam.com)—Ketua Pansus DPR RI untuk revisi UU Antiterorisme, M Syafii menilai tudingan kekhawatiran pelanggaran HAM oleh TNI jika dilibatkan secara penuh dalam penanganan terorisme justru didengungkan oleh kepolisian.

"Itu pasti isu dari Polri, yang sekarang jelas terjadi Polri melakukan pelanggaran HAM," ujar Syafii di komplek DPR, Senin (25/7/2016), seperti dikutip Okezone.

Politikus Partai Gerindra itu pun membeberkan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke Poso, Sulawesi Tengah. Syafii mengaku terkejut ketika mendengar penuturan sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat yang menyatakan bahwa tidak ada teroris di bumi Poso. Sebaliknya, yang muncul ialah kebencian terhadap kepolisian.

"Kami kunjungan di Poso, semua elemen mengatakan tidak ada teroris, yang ada kebencian terhadap Polri," imbuh Syafii.

Adapun alasan kebencian tersebut lantaran Korps Bhayangkara seringkali masuk ke rumah warga dan langsung mematikan lampu. Selanjutnya, mereka menutup mulut warga sebelum akhirnya melakukan pemukulan secara membabi buta.

"Karena mereka datang ke rumahnya orang matiin lampu, dilakban, dipukuli, itu pengakuan seluruh tokoh masyarakat di Poso," sambungnya

Syafii pun mengaku heran dengan tudingan kemunculan terorisme di Poso. Terlebih isu tersebut digabungkan usai terjadinya konflik di salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah.

"Tokoh agama setempat sepakat yang membantai Islam dituntut hukuman dong, ini tidak ada follow up ujug-ujug muncul teroris," tandasnya.* [Okz/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• KMP Sudah Temui Ajalnya, Jokowi Diminta Tidak Ingkari Janji-janjinya
• Persepsi Dinilai Memuaskan Publik, Jokowi Tidak Layak Dikudeta
• Kekecewaan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah dengan Peradaban Islam Saat Ini Menyayat Hati
• Dana dari Tax Amnesty Dinilai Ilegal dan Haram
• Maling Diampuni Lewat Tax Amnesty, Buruh Gugat ke MK
• Karena Doktrin Kill or to be Killed, Kapolri Tolak TNI Dilibatkan Penuh dalam Penanganan Terorisme
• Pengadilan Belanda Minta RI Minta Maaf ke PKI, PBB: PKI dan Pendukungnya Menyesatkan
• Pertumbuhan Ekonomi yang Dijalankan Pemerintah hanya Membantu Konglomerat