Ulah Rezim Jokowi Bebeskan Visa, Politisi: Mereka Ada di Pelosok dan Ada KTP

JAKARTA (voa-islam.com)- Salah satu kader partai penguasa mengkritisi ulah Pemerintahan Jokowi melakukan kontrol terhada rakyatnya sendiri. Kader ini juga menilai bahwa pemerintahan dinilai terlalu pede terhadap keputusan yang diambil, salah satunya terkait bebas visa untuk beberapa negara.

Ia mengatakan hal ini karena belakangan banyak imigran atau warga Asing (baca: Cina) yang cukup massif datang ke Indonesia tetapi kebanyakan mereka menyalahi prosedur kunjungan.

"Indonesia terlalu reaktif. Di era sekarang ini sangat sulit melakukan kontrol, terlebih masyarakat luar yang melakukan wisata tanpa visa. Itu sulit.

Dan pemerintah kita saat ini terlalu percaya diri dengan membebaskan visa. Maka jelas saja mereka menyalahgunakannya," kata Effendi Simbolon, beberapa waktu di Jakarta.

Reaksi pemerintah pun akhirnya terjadi. Pemerintah justru buru-buru dan terkesan tidak kontrol dengan membuat satgas-nya. "Setelah mereka (warga asing) masuk, barulah kita membuat satgas," sambungnya.

Padahal, lanjutany, warga Asing itu sudah banyak yang "duduki" daerah-daerah Indonesia, khususnya di pelosok negeri. Pun ia mengatakan identitas mereka juga telah berubah menjadi WNI.

"Mereka itu sudah ada di pelosok dan sudah buat KTP. Siapa yang mampu kontrol itu? Ini jelas menambah pekerjaan lagi. Seharusnya jangan bebaskan visa," harapnya tutup. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Peran Wapres Tidak Efektif, Jangan Heran Kebijakan Jokowi Beratkan Rakyat
• Pemerintahan Jokowi Parno dengan Media Online dan Media Sosial
• [VIDEO] Paginya FPI Beri Nasi Bungkus ke Massa GMBI, Pulangnya Malah Dikeroyok
• Teguh Juwarno Kritik Rencana BUMN Dipegang CEO Asing
• Saksi: Ada Indikasi Ahok Jadikan Persidangan untuk Bangun Opini Publik Demi Kepentingan Politik
• Pengamat: Anak Revolusi Gadungan Takut Radikalisme Kerakyatan, Siapa Dia?
• Karena Status Hukum, Non Muslim Diprediksi Tidak Akan Pilih Ahok
• Komnas HAM: Silakan 11 Situs yang Diblokir Pemerintah Ajukan Gugatan Hukum