Menuduh Kiai Ma'ruf dan Dinilai Lakukan Penyadapan, Ini Hukuman untuk Ahok

JAKARTA (voa-islam.com)- Terdakwa penista agama Islam, Ahok selain diduga melanggar UU ITE juga diduga melanggar UU Telekomunikasi. Dan itu bisa semakin terlihat.

Hal ini misalkan saja dapat diketahui dari pernyataan bahwa ada telepon dari salah seorang mantan petinggi negeri di Indonesia. "Ahok dan kuasa hukum Ahok dapat dimintai tanggungjawab perolehan info bahwa ada telepon dan saksi; hukum pidana fokus pada prosedur, bukan konten sadapan.

UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, larangan penyadapan ilegal. Ancaman pidana pelanggaran Pasal 3 UU ITE, ancaman pidana 10 tahun dengan denda Rp. 800 juta," tulis Prof. Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana, melalui akun Twitter @rajasundawiwaha.

Selain itu, dalam UU tahun 1999 soal Telekomunikasi Ahok juga diduga melanggarnya.

"UU No. 36 tahun 1999 Telekomunikasi, Pasal 40 larangan penyadapan berdasarkan UU ITE dan UU Telekomunikasi. Cukup alasan saksi kiai Ma'ruf Amin atau kuasa hukum melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Mardani Ali Sera Ajak Ulama Ikut Rembug Reboan
• Tuduh Ketua MUI Pusat Bicara dengan SBY, Ahok Langgar UU ITE
• Mahfud MD Tersinggung dan Protes Ahok Hardik Kiai Ma'ruf Amin
• Mantan Staf Presiden Ini Takut Dinilai SARA Menulis Sejarah Perkumpulan Islam di Rezim Jokowi
• Survey: Debat Cagub DKI Sesi Dua Turunkan Suara Ahok
• Jokowi Terlalu Paksakan Bela Ahok hingga Harus Berikan Grasi ke Antasari Azhar
• Ahli Hukum: Patrialis Ditangkap KPK karena Himbau Jangan Pilih Ahok
• Pemberian Grasi Jokowi ke Antasari Bersifat Politis, Bukan Kemanusiaan