Hakim Boleh Beda Tuntutan dengan JPU dalam Kasus Penistaan Agama

JAKARTA (voa-islam.com)- Banyak yang masih berpendapat bahwa kasus penistaan agama dengan terdakwa Ahok ada hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta lalu. Padahal tidak demikian, ini murni persoalan hukum.

"Pengadilan BTP (Basuki Tjahaja Purnama) sama sekali tak ada kaitannya dengan Pilkada DKI," kata politisi PBB, MS Ka'ban, lewat akun Twitter pribadi miliknya.

Umat Islam, khusus yang ikuti aksi massa lalu tentu menurutnya berharap ada keadilan atas sikap terdakwa, Ahok. Di mana Ahok harus diperlakukan sama sebagaimana pelaku lainnya.

"Seluruh umat Islam, khususnya yang berjamaah dalam 411, 212 menunggu keputusan hakim tentang penista Islam (BTP) apakah benar-benar adil."

Tetapi keadilan itu boleh jadi dikatakan sirna saat melihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Ahok. Ahok hanya dituntut satu tahun hukuman dengan dua tahun masa percobaan. Artinya banyak pengamat menilai ini jauh dari harapan sebagaimana mestinya.

"Menurut hakim pengadilan negeri, kebetulan bertemu dalam satu acara, beliau mengatakan hakim sesuai dengan hati nurani boleh memutuskan berbeda dari tuntutan jaksa.

Oleh karena harapan tuntutan adil dari jaksa sudah hilang, tinggal keputusan hakim jadi harapan. Keputusan hakim sidang BTP setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Itulah keberpihakan hakim pada kebenaran dan keadilan." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ahok Didorong Jadi Gubernur Bali, Tapi Warga Inginkan Putra Daerah dan Harus Hindu
• Kewarasan Oknum yang Tuding Anies-Sandi Didukung Golongan Ekstrimis Dipertanyakan
• Amien Rais: Jokowi Campuri Urusan Hakim pada Kasus Ahok, Jangan Harap Terpilih Lagi Jadi Presiden
• Seperti Ahok, Gerindra akan Kritik Keras Anies jika Ingkar Janji ke Rakyat
• Reklamasi Tetap Ditolak Anies-Sandi, yang Sudah Terlanjur Ada Dialihfungsikan
• Inilah Kebingungan Profesor & Doktor Menyaksikan Tuntutan JPU ke Ahok
• Jaksa Agung Itu Kader Partai Nasdem, Mantan Menteri: Kok Jadi Jubir Ahok?
• Jika Gunakan Pasal 156, Harusnya Ancaman Hukuman Ahok Itu Empat Tahun