Akhirnya Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi Para Tokoh dan Ulama yang Dikriminalisasi

JAKARTA (voa-islam.com)- Alumni 212 kembali mendatangi Komnas HAM di Jakarta. Kedatangan kali ini untuk menjemput rekomendasi yang pernah diadukan oleh Komnas HAM soal beberpa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa.

“Sebelumnya, kami mendengar kabar bahwa aka nada rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Komnas HAM. Makanya kami ke sini untuk menjemputnya atas kasus-kasu yang pernah kami disampaikan ke Komnas HAM,” kata Presidium ustad Ansufri Idrus Sambo, Jum’at (14/07/2017), di gedung Komnas HAM, Jakarta.

Menurutnya, setidaknya ada puluhan orang atas rekomenadasi dari Komnas HAM terkait kasus-kasus yang dihadapi. “Ada 20 orang lebih yang dikriminalisasi yang sudah direkomendasi. Dan hasil dari rekomendasi itu adalah berisi tentang bagaimana telah terjadi pelanggaran hukum terhadap para tokoh-tokoh, ulama, aktivis, bahkan ormas Islam yang dikriminalisasi,” tambahnya.

Akan tetapi, karena kurang personil dari Komnas HAM, yakni para komisioner, maka rekomendasi itu tidak dapat dipegang. Artinya tandatangan dari para komisioner tidak lengkap.

“Tapi karena kurang tandatangan, atau lebih ke administrasi, yang mana seharusnya lima tandatangan tetapi hanya baru dapat dua komisioner. Sehingga sisa tiga yang belum dapat. Mudah-mudahan Minggu depan sudah dapat tandatangan semuanya, yang artinya rekomendasi sudah selesai,” tutupnya harap. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Perjuangankan Kebebasan untuk Anak-Cucu, Politisi Ini Siap Jihad Lawan Kejahatan Negara
• Aktivis Senior Tidak Rela dan akan Melawan jika Pancasila Ditafsirkan Resmi oleh Negara
• Banyak Tuduhan dan Ketakutan Dipimpin Militer Nyatanya Isapan Jempol
• Fahri Terkejut karena Presiden Sipil Tampil seperti Pemimpin Tiran
• Amien Rais: Jangan Kaget, Ada Jenderal Polisi Dibalik Penyerangan Novel Baswedan
• NKRI Format Final, Pemerintah Tidak Perlu Persoalkan Istilah Thagut dan Khilafah
• Wakil Ketua DPR: DPR Berhak Menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017
• Perppu No. 2 2017 Mengancam Kebebasan Berserikat & Potensi Pemerintah Sewenang-wenang

+Pasang iklan