Jargon Maritim hanya Isapan Jempol Rezim Jokowi dan Tarif Tol Tak Lazim?

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintahan Joko Widodo dinilai inkonsisten soal pembangunan maritim yang sempat digadang-gadangkan. Pasalnya, ingin memajukan maritime tetapi justru yang digenjot adalah yang berada di darat.

“Inkonsistensi juga bisa kita lihat dari jargon pembangunan maritim. Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat?!” kritisi Fadli Zon melalui akun Twitter pribadi miliknya, Sabtu (30/12/2017).  Lebih aneh lagi menurut Fadli manakala pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta.

“Lagi pula, penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adalah hal yang ironis, karena kemudian publik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya. Lihat saja ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk panjang 12 km.

Jadi, masyarakat harus membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya.”

Selain tarif, pengelolaan jalan tol di Indonesia dilihatnya juga ganjil, karena status jalan tol di kita sepertinya tak mengenal masa kadaluwarsa. Sesudah konsesinya habis, biasanya hanya operatornya yang berganti, tapi jalan tolnya tetap digunakan sebagai jalan tol oleh pemerintah, bukan diubah jadi jalan umum biasa. Ini sebenarnya tak lazim dan merugikan masyarakat.

“Bagi saya, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tak punya konsep. Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Catatan Akhir Tahun Ekonomi Rezim Jokowi: Antara Wacana dengan Praktik Tidak Nyambung
• Catatan Hukum Akhir Tahun 2017 Fadli Zon: Hukum Semakin jadi Alat Kekuasaan
• Tangani Hoax, Fadli: Keadilan Bisa Hilang jika Aparat Penegak Hukum Kerja atas Pesanan
• Ini Contoh Kasus Kenapa Hukum di Rezim Jokowi Disebut Fadli jadi Alat Kekuasaan
• Noda Hitam di Tahun 2017: Kasus Ahok dan Upaya Kriminalisasi Lawan Politik
• Permainkan Hukum dapat Dilihat dari Diistimewakannya Ahok Pemerintah
• Penegakkan Hukum menjadi Sumber Utama Ketidakpuasaan Rakyat di Rezim Jokowi
• Hukum di Rezim Jokowi Dinilai Menjadi Alat Kekuasaan