Keinginan Pemerintah Usut Pelanggaran HAM Jelang Pilpres Bernuansa Politis

JAKARTA (voa-islam.com)- Politisi senior PBB, MS Ka’ban mengatakan bahwa pengusutan dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang akan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam bernuansa politis. Bahkan Ka’ban menyebutnya semacam opini yang hanya ingin menjegal salah satu lawan di Pilpres 2019 mendatang.

Tim Menkopolhukam untuk pengusutan pelanggaran HAM masa lalu nuansa politis terlalu kental ketimbang penegakan hukum bahkan muncul opini pencegalan capres, ini akan sia-sia bahkan ibarat menepuk air didulang terpercik ke muka sendiri. Urusan Westerling,zenazah Danau Toba gak clear,” katanya, baru-baru ini, di akun Twitter pribadi miliknya.

Ka’ban juga menyatakan bahwa keinginan Menkopolhukam atas itu juga takkan berpengaruh apa-apa, semisal elektabilitas Jokowi. “Pengusutan pelanggaran HAM berat di masa lalu berketepatan menjelang pencapresan dan Menkopolhukam Wiranto berpihak pada Presiden Jokowi tidak mendongkrak Rupiah terhadap Dolar dan tidak

mendongkrak elektabilitas petahana.”

Ka’ban menyarankan, daripada keinginan itu, lebih baik mengurus kasus lain, misal adanya tindakan penghadangan di bandara senagai tempat vital.

“Alangkah elok jika penghadang ustaz dan ustazah di Bandara diusut tuntas.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Prihatin Dipersekusi Projo di Batam, Prabowo Sambangi Neno Warisman
• Video Wawancara Neno Warisman di Mushola Bandara Batam, Tak Bisa Keluar!
• Gatot Nurmantyo Kunjungi Rumah Akbar Tanjung
• Jawara Bekasi Damin Sada Dukung Ustaz Abdul Somad Maju Cawapres Pasangan Prabowo
• Ulama dan Umat adalah Modal Dahsyat Genjot Elektabilitas dan Logistik
• Gerakan #2019GantiPresiden Taat Rekomendasi Itjma Ulama
• Sidang Mediasi Pertama PBB dengan KPU Gagal
• Pasca Ijtima, GNPF Ulama Serahkan Rekomendasi Ke Prabowo dan Salim Segaf Al Jufri