Kenapa e-KTP Kelebihan Cetak? Ada Penggelembungan Data?

JAKARTA (voa-islam.com)- Pada umumnya, orang tidak mengungkap hubungan antara e-KTP tercecer dengan para supplier-nya dan Kementrian yang membayar pengadaannya. Orang sibuk membahas keterangan Nazaruddin tentang uang beredar di antara anggota DPR tapi lupa memeriksa permainan tender yang bikin tercecer.

#SkandalEKTP itu ada dua: pertama yang sekarang heboh tetapi gak mau diungkap soal kenapa ada kelebihan cetak? Bagaimana kalau ada penggelembungan jumlah pemilih di database?” demikian cuitan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Kedua, lanjut dia, yang dramanya sudah selesai dengan dipenjaranya SN sahabat NZ. Drama selesai tapi kepalsuan tidak, kata Fahri.

“Keanehan dalam #SkandalEKTP ini adalah karena KPK tidak mau menelusuri proses tender sampai adanya pemenang yang punya akses kepada data penduduk/Pemilih Indonesia, pencetakan dan yang menyebabkan semua kekacauan sampah EKTP hingga lahirkan keraguan pada #Pemilu2019.

Dalam skandal e-KTP Yang diributkan malah menurut Fahri sesuatu yang awam. Soal bagi-bagi uang dari pengusaha sebelum tender. 

“Belum ada peredaran uang negara. Keributan ini bukan tentang kerugian negara tapi soal bagi-bagi fee antara pengusaha sebelum ranah negara. Sementara masalah inti lupa.”

Seandainya KPK mau mendalami surat menyurat antara Kemendagri dan LKPP yang diketuai oleh Agus Raharjo (kerja KPK sekarang) tentu menurut dia beda cerita. “Akan terungkap bagaimana modus penyimpangan data kependudukan yang sangat berpotensi lahirkan kecurangan dalam pemilu. #SkandalEKTP.”

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Berkali-kali Kasus Tercecernya e-KTP
• Dapat Remisi Natal, Ahok Sang Penista Agama akan Bebas pada 24 Januari 2019
• Pemindahan BPN ke Jateng, Fadli: Kita Berusaha Kuasai Basis Lawan
• Strategi Sandi untuk Pemerataan Ekonomi
• Pemilu tidak Perlu Dilanjutkan
• BPN Prabowo-Sandi akan Ambil Langkah Hukum Soal 31 Juta Pemilih Tambahan
• Keadilan Ekonomi dan Kebebasan Sipil Alami Kemunduran
• Hari HAM di Rezim Jokowi, Fadli Singgung Kasus Ini