Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
4.920 views

Setop Stigma Negatif pada People Power

JAKARTA (voa-islam.com)- Bulan Mei punya arti istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini, dua puluh satu tahun lalu, kita memasuki babak baru kehidupan demokrasi, era reformasi yang ditandai keterbukaan dan kebebasan. Satu per satu fondasi demokrasi kita perbaiki, mulai dari membuka kebebasan pers, membuka keran kebebasan berpendapat, membuka pintu hadirnya partai politik baru, menerapkan kebijakan otonomi daerah, mengoreksi dwifungsi ABRI, melakukan reformasi berbagai lembaga kenegaraan, hingga memperbaiki sistem Pemilu.

Sayangnya, sesudah lebih dari dua dekade, perjalanan kita berdemokrasi sepertinya justru malah mengalami kemunduran. 

Selama 5 tahun berada di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, saya mencatat ancaman terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan sipil, justru kian meningkat. Ini tentu saja bukan penilaian personal. Kita bisa mengacu data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia memang terus mengalami kemunduran. Di antara berbagai indikator, terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia. 

Menurut Freedom House, kembali munculnya ancaman kebebasan sipil di masa Jokowi telah membuat Indonesia turun status dari negara 'bebas' (free) menjadi negara 'bebas sebagian' (partly free). Ini sebenarnya sebuah bentuk kemunduran yang memalukan. Peringkat demokrasi kita terjun bebas 20 peringkat dari sebelumnya di posisi 48 (2016) menjadi 68 (2018). Peringkat demokrasi kita saat ini bahkan lebih jelek dari Timor Leste (eks Timor Timur) yang berhasil naik peringkat dari ‘partly free’ menjadi ‘free’.

Penilaian lembaga-lembaga internasional tadi sejalan dengan Indeks Demokrasi Indonesia yang disusun BPS (Badan Pusat Statistik). Menurut data BPS akhir tahun lalu, variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia memang turun. Kalau kita periksa, variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen. 

Kita sama-sama bisa melihat, selama lima tahun pemerintahan Jokowi telah terjadi pemasungan demokrasi, pembungkaman masyarakat, persekusi terhadap aktivis dan ulama yang kritis terhadap Pemerintah, serta penangkapan tokoh-tokoh dengan tudingan makar. Jadi, sesudah dua puluh tahun Reformasi, kini kita sedang berada di titik balik otoritarianisme. Bedanya, dulu otoritarianisme disokong oleh militer, maka kini disokong oleh polisi. Akhir-akhir ini ancaman terhadap kebebasan berpendapat serta  kebebasan berekspresi memang kian menguat. 

Demokrasi kita tiba-tiba saja jadi mengharamkan demonstrasi. Hak rakyat untuk menyatakan pendapat, misalnya memprotes kecurangan Pemilu, bahkan bukan hanya telah dihalang-halangi, tapi mengalami intimidasi sedemikian rupa.

Ancaman itu selain terlontar dari sejumlah menteri juga aparat kepolisian. Terakhir bahkan masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris.

Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta. Menurut saya, ini sudah kelewatan. Seharusnya aparat kepolisian memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu. Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan “melindungi dan mengayomi”.

Sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara, sekaligus pemimpin partai politik, saya ingin mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara kita tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara, memmosisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat. Polisi adalah aparat negara, bukan alat politik rezim. Jangan sampai polisi digunakan oleh penguasa sebagai alat pemukul lawan-lawan politik.

Itu tak boleh terjadi. Hal-hal semacam itulah yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum selama ini.

Saat ini keadilan merupakan isu sensitif. Sebagai penegak hukum, jangan sampai polisi mengabaikan rasa keadilan masyarakat, apalagi mempermainkannya. Bisa mahal sekali harganya. Itu sebabnya, menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, saya meminta agar Pemerintah, juga aparat kepolisian, tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat.

“People power” itu merupakan bagian dari demokrasi. Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian.

*Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon on Twitter

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Hidup Sebatang Kara, Nenek Mailah Tinggal di Kandang Domba. Ayo Bantu.!!

Hidup Sebatang Kara, Nenek Mailah Tinggal di Kandang Domba. Ayo Bantu.!!

Di usia 63 tahun saat tubuhnya renta sakit-sakitan, ia hidup sebatang kara. Memasuki musim hujan, rumahnya porak-poranda diterjang puting beliung. Ia terpaksa tinggal di kandang Domba tetangganya....

Terbentur Dana, Santri Hafiz Qur'an Terancam Batal Kuliah ke Luar Negeri. Ayo Bantu.!!

Terbentur Dana, Santri Hafiz Qur'an Terancam Batal Kuliah ke Luar Negeri. Ayo Bantu.!!

Hilmi Priyatama, santri juara penghafal Qur'an 30 juz ini lulus beasiswa di Universitas Internasional Afrika Sudan. Namun ia terancam batal berangkat karena terkendala biaya transport, pemberkasan...

Mushalla Annur Garut Sudah Rampung 60 Persen, Masih Dibutuhkan Dana 20 Juta Lagi, Ayo Bantu.!!

Mushalla Annur Garut Sudah Rampung 60 Persen, Masih Dibutuhkan Dana 20 Juta Lagi, Ayo Bantu.!!

Pembangunan mushalla sudah rampung 60 persen dari pondasi hingga kubah. Masih kekurangan dana 20 juta rupiah untuk finishing agar berfungsi sebagai pusat ibadah, pembinaan aqidah, markas dakwah...

Korsleting Listrik, Pesantren Nurul Hidayah Banten Ludes Terbakar, Ayo Bantu.!!!

Korsleting Listrik, Pesantren Nurul Hidayah Banten Ludes Terbakar, Ayo Bantu.!!!

Musibah kebakaran menghanguskan kamar santri, mushaf Al-Qur'an, kitab kuning, pakaian, alat tulis dsb. Diperlukan dana 25 juta rupiah untuk membangun asrama santri berupa rumah panggung dari...

Mushalla Al-Fatihah Tasikmalaya Selesai Dibangun, Total Biaya 66 Juta Rupiah

Mushalla Al-Fatihah Tasikmalaya Selesai Dibangun, Total Biaya 66 Juta Rupiah

Alhamdulillah mushalla yang hampir roboh dan tidak layak, selesai dibangun permanen. Total dana yang disalurkan sebesar Rp 66.813.500 semoga jadi amal jariyah, pahala terus mengalir tiada akhir...

Latest News

Gamis Syari Cantik Murah Terbaru

Kumpulan Video Aksi Bela Islam
Must Read!
X