Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.744 views

Kubu Prabowo Harus Penuhi 6 Syarat Jika akan Tuntut Diskualifikasi Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2019 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Gugatan ini diajukan kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menolak hasil rekapitulasi suara karena memenangkan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Salah satu isi tuntutan kubu Prabowo adalah meminta MK mendiskualifikasi Jokowi - Ma'ruf Amin. Alasannya, kubu Prabowo menuding terjadi kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

Badan Pengawas Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pelanggaran TSM menjadi salah satu yang terberat. Peserta Pemilu bisa didiskualifikasi jika terbukti melakukan kecurangan TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: terstruktur, sistematis dan masif.

“Bukti materiil dan non-materiil untuk TSM berbeda dengan pelanggaran administrasi biasa. Pada pelanggaran TSM maka harus ada tiga unsur yang terpenuhi,” kata Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018, diterimanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan materil. Berikut ini syarat yang harus dipenuhi untuk mendiskualifikasi salah satu peserta Pilpres akibat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

1. Terpenuhi Syarat Formil dan Materil

Syarat formil terdiri dari identitas pelapor. Sedangkan syarat materil harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya dan riwayat uraian peristiwa.

2. Alat Bukti yang Menunjukkan Pelanggaran Paling Sedikit 50 Persen Lokasi Pemilihan

Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan saksi, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan dan keterangan ahli.

3. Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi yang Membuktikan Pelanggaran Bersifat TSM

Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung atau mengalami peristiwa pelanggaran administrasi pemilu TSM. Bukti keterangan saksi dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

4. Alat Bukti Berupa Dokumen

Selanjutnya, alat bukti berupa surat atau tulisan terdiri dari dokumen hasil pengawasan pemilu, dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta. Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu TSM.

Yang disebut dengan alat bukti dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. “Termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,” kata Fritz.

5. Alat Bukti Berupa Keterangan Pelapor, Terlapor, dan Ahli

Alat bukti selanjutnya berupa bukti keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bukti terakhir yakni keterangan ahli yang merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dalam sidang pemeriksaan.

6. Laporan Paling Lambat Tujuh Hari Sejak Terjadinya Pelanggaran

Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus disampaikan paling lama 7 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM. Jika melewati batas waktu, maka laporan tersebut tidak dapat diterima.[tempo/fq/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Danang Remaja Yatim Kritis Digerogoti Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Danang Remaja Yatim Kritis Digerogoti Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Lengkap sudah ujian hidup remaja yatim asal Indramayu ini. Terlahir yatim sejak balita, ia dibesarkan tanpa belaian kasih ayah dan ibu. Kini di usia remaja, ia diuji dengan penyakit tumor ganas...

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Mushalla berumur 80 tahun ini didirikan Kyai Asmuri pada zaman penjajahan Belanda sebagai markas ibadah dan perjuangan pemuda kampung Mojosari Sragen. Kini kondisinya lapuk, reyot, dan keropos...

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Sejak hijrah dari Kristen, Maria terbuang dari keluarga besar dengan berbagai tuduhan dan fitnah keji. Tanpa dukungan keluarga, mahasiswi kedokteran Universitas Brawijaya ini butuh biaya kuliah...

Hidup Sebatang Kara, Rumah Nenek Halimah Ludes Kebakaran. Ayo Bantu..!!

Hidup Sebatang Kara, Rumah Nenek Halimah Ludes Kebakaran. Ayo Bantu..!!

Di usia uzurnya Nenek Halimah makin rajin beribadah dan banyak ujian iman. Rumah gubuknya ludes terbakar. Dibutuhkan dana Rp 13 juta, untuk membangun rumah sederhana agar bisa istirahat dan khusyuk...

Keluarga ini Terancam Pemurtadan dan Rentenir, Ayo Bantu Modal Usaha..!!

Keluarga ini Terancam Pemurtadan dan Rentenir, Ayo Bantu Modal Usaha..!!

Berbagai ikhtiar dilakukan pasangan Eddy Saputra dan istrinya untuk mengatasi beratnya himpitan ekonomi, tapi selalu menemui jalan buntu. Bantuan justru datang dari orang yang membahayakan akidah:...

Latest News
Komunitas Pemuda dan Ormas di Depok Bersatu Tolak LGBT

Komunitas Pemuda dan Ormas di Depok Bersatu Tolak LGBT

Jum'at, 24 Jan 2020 15:21

Materi Khutbah Jumat Akan Diatur Kemenag, Anggota DPR RI: Khatib Bukan Alat Pemerintah

Materi Khutbah Jumat Akan Diatur Kemenag, Anggota DPR RI: Khatib Bukan Alat Pemerintah

Jum'at, 24 Jan 2020 14:05

Stres Sosial Lagi Nge-tren?

Stres Sosial Lagi Nge-tren?

Jum'at, 24 Jan 2020 12:54

Dua Misi Musuh Islam terhadap Kaum Muslimin

Dua Misi Musuh Islam terhadap Kaum Muslimin

Jum'at, 24 Jan 2020 11:48

IHW Usulkan Sertifikasi Halal Jangan Gratis

IHW Usulkan Sertifikasi Halal Jangan Gratis

Jum'at, 24 Jan 2020 09:45

Pakar Dermatolog Tidak Anjurkan Mandi Air Panas

Pakar Dermatolog Tidak Anjurkan Mandi Air Panas

Jum'at, 24 Jan 2020 09:31

Milad ke-7, Kiprah Indonesia Halal Watch Diapresiasi LPPOM MUI

Milad ke-7, Kiprah Indonesia Halal Watch Diapresiasi LPPOM MUI

Jum'at, 24 Jan 2020 08:43

Komisi Fatwa MUI Tegaskan Tidak Membahas Fatwa Netflix

Komisi Fatwa MUI Tegaskan Tidak Membahas Fatwa Netflix

Jum'at, 24 Jan 2020 07:10

Celana 'Basah' Saat Bangun Tidur, Tidak ingat Mimpi, Harus Mandi?

Celana 'Basah' Saat Bangun Tidur, Tidak ingat Mimpi, Harus Mandi?

Kamis, 23 Jan 2020 22:45

Studi: 86 Persen Remaja Kecanduan Gim Online

Studi: 86 Persen Remaja Kecanduan Gim Online

Kamis, 23 Jan 2020 22:20

Empati di Tengah Bencana

Empati di Tengah Bencana

Kamis, 23 Jan 2020 22:19

WhatsApp Bakal Punya Fitur Stiker Animasi

WhatsApp Bakal Punya Fitur Stiker Animasi

Kamis, 23 Jan 2020 22:13

Utusan Khusus AS Ancam Pemimpin Baru Pasukan Quds IRGC Akan Bernasib Sama dengan Soleimani

Utusan Khusus AS Ancam Pemimpin Baru Pasukan Quds IRGC Akan Bernasib Sama dengan Soleimani

Kamis, 23 Jan 2020 20:35

Pejabat IRGC Sarankan Iran Sandera Orang Amerika Untuk Selesaikan Masalah Sanksi

Pejabat IRGC Sarankan Iran Sandera Orang Amerika Untuk Selesaikan Masalah Sanksi

Kamis, 23 Jan 2020 20:06

Harun Masiku Novel Baru

Harun Masiku Novel Baru

Kamis, 23 Jan 2020 18:15

KPK Makin Tak Berdaya

KPK Makin Tak Berdaya

Kamis, 23 Jan 2020 15:10

Pasukan Pemberontak Pimpinan Haftar Ancam Tembak Pesawat Sipil di Libya

Pasukan Pemberontak Pimpinan Haftar Ancam Tembak Pesawat Sipil di Libya

Kamis, 23 Jan 2020 14:45

Pentafood: Urun Modal Usaha Bebas Riba, Bagi Hasil 5x Sebulan

Pentafood: Urun Modal Usaha Bebas Riba, Bagi Hasil 5x Sebulan

Kamis, 23 Jan 2020 14:38

Mahkamah Agung India Tolak Tuntutan Untuk Menunda UU Kewarganegaraan Anti-Muslim

Mahkamah Agung India Tolak Tuntutan Untuk Menunda UU Kewarganegaraan Anti-Muslim

Kamis, 23 Jan 2020 13:57

Anggota Wudhu' Bercahaya, Inilah Cara Rasulullah Kenali Umatnya

Anggota Wudhu' Bercahaya, Inilah Cara Rasulullah Kenali Umatnya

Kamis, 23 Jan 2020 13:44


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X

Rabu, 22/01/2020 23:58

Politik Dinasti