Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.349 views

Legislator: Anggaran Penggadaan Vaksin Covid-19 Perlu Diawasi dan Dikawal

JAKARTA (voa-islam.com)--Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) sebagai dasar hukum pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020).

Anis Byarwati, legislator senior PKS, menanggapi positif rencana yang sedang disiapkan pemerintah ini. “Paling tidak, regulasi ini menunjukkan adanya kepastian hukum terkait seluk-beluk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasinya,” tutur Anis.

Terkait dengan kebutuhan anggaran, sebagaimana dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa perhitungan total kebutuhan vaksin senilai Rp37 triliun untuk 2020-2022 dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020 dan pada RAPBN 2021 telah dialokasikan Rp18 triliun. Anis mengatakan “Perlu kita awasi dan kita kawal penggunaan anggaran negara ini sesuai dengan peruntukannya.”

Selain itu, pada Agustus 2020 Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa anggaran untuk pengadaan vaksin COVID-19 sudah dialokasikan, yaitu diambil dari program PEN khususnya klaster kesehatan yang penyerapannya masih lambat. Perkiraan anggaran sebesar Rp 23,3 triliun diusulkan utk pemanfaatan program kesehatan, salah satunya dialokasikan untuk pengadaan vaksin COVID-19.

Anis mengingatkan serapan dana PEN yang masih rendah. Anggota komisi XI DPR RI ini mengatakan, “Saya mendorong Pemerintah untuk bekerja lebih sigap dalam melakukan belanja negara."

Hal ini disampaikannya karena realisasi anggaran PEN, per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun, atau 36,6% terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp605,2 triliun. Jika dilihat per kelompok program, realisasinya adalah kesehatan (Rp18,45 triliun atau 33,47%), perlindungan sosial (Rp134,4 triliun atau 57,49%), sektoral K/L atau pemda (Rp20,53 triliun atau 49,26%), insentif usaha (Rp22,23 triliun atau 18,43%), dan dukungan UMKM (Rp58,74 triliun atau 41,34%). Program pembiayaan korporasi bahkan sama sekali belum terealisasi dari anggaran 53,57 Trilyun.

“Serapan dana yang masih rendah ini saya kira menjadi catatan buruk bagi Pemerintah,” tandasnya.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (29/9/2020), Anis menyampaikan analisanya, jika pertumbuhan realisasi hanya 20% per bulan hingga akhir tahun, maka realisasi serapan dana PEN hanya akan mencapai 50-60% saja. Dan jika sekarang baru ada 1 program saja yang mencapai 50%, maka sampai akhir tahun diperkirakan maksimal hanya 50% serapan anggaran yang sudah disediakan. Artinya, akan ada dana lebih dari 300 Trilyun yang tidak terserap untuk penanganan Covid. “Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan tujuan utama Program PEN belum terasa dan belum dinikmati rakyat,” kata Anis.

“Jadi, kita dorong Pemerintah bekerja sigap, melakukan belanja dan mengoptimalkan dana serapan PEN, dan kita dorong Pemerintah dapat merealisasikan rencana pengadaan vaksin ini, karena inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat,” pungkasnya.* [Syaf/voa-islam.com]

Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) sebagai dasar hukum pengadaan dan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020).

Anis Byarwati, legislator senior PKS, menanggapi positif  rencana yang sedang disiapkan pemerintah ini. “Paling tidak, regulasi ini menunjukkan adanya kepastian hukum terkait seluk-beluk pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasinya,” tutur Anis.

Terkait dengan kebutuhan anggaran, sebagaimana dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa perhitungan total kebutuhan vaksin senilai Rp37 triliun untuk 2020-2022 dengan estimasi uang muka Rp3,8 triliun pada 2020 dan pada RAPBN 2021 telah dialokasikan Rp18 triliun. Anis mengatakan “Perlu kita awasi dan kita kawal penggunaan anggaran negara ini sesuai dengan peruntukannya.” 
Selain itu, pada Agustus 2020 Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa anggaran untuk pengadaan vaksin COVID-19 sudah dialokasikan, yaitu diambil dari program PEN khususnya klaster kesehatan yang penyerapannya masih lambat. Perkiraan anggaran sebesar Rp 23,3 triliun diusulkan utk pemanfaatan program kesehatan, salah satunya dialokasikan untuk pengadaan vaksin COVID-19.

Anis mengingatkan serapan dana PEN yang masih rendah. Anggota komisi XI DPR RI ini mengatakan, “Saya mendorong Pemerintah untuk bekerja lebih sigap dalam melakukan belanja negara,”tegasnya. Hal ini disampaikannya karena realisasi anggaran PEN, per 17 September 2020 sebesar Rp254,4 triliun, atau 36,6% terhadap pagu anggaran PEN yang sebesar Rp605,2 triliun. Jika dilihat per kelompok program, realisasinya adalah kesehatan (Rp18,45 triliun atau 33,47%), perlindungan sosial (Rp134,4 triliun atau 57,49%), sektoral K/L atau pemda (Rp20,53 triliun atau 49,26%), insentif usaha (Rp22,23 triliun atau 18,43%), dan dukungan UMKM (Rp58,74 triliun atau 41,34%). Program pembiayaan korporasi bahkan sama sekali belum terealisasi dari anggaran 53,57 Trilyun. “Serapan dana yang masih rendah ini saya kira menjadi catatan buruk bagi Pemerintah,” tandasnya.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (29/9/2020), Anis menyampaikan analisanya, jika pertumbuhan realisasi hanya 20% per bulan hingga akhir tahun, maka realisasi serapan dana PEN hanya akan mencapai 50-60% saja. Dan jika sekarang baru ada 1 program saja  yang mencapai 50%, maka sampai akhir tahun diperkirakan maksimal hanya 50% serapan anggaran yang sudah disediakan. Artinya, akan ada dana lebih dari 300 Trilyun yang tidak terserap untuk penanganan Covid. “Rendahnya serapan anggaran ini menyebabkan tujuan utama Program PEN belum terasa dan belum dinikmati rakyat,” kata Anis.

 “Jadi, kita dorong Pemerintah bekerja sigap, melakukan belanja dan mengoptimalkan dana serapan PEN, dan kita dorong Pemerintah dapat merealisasikan rencana pengadaan vaksin ini, karena inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat,” pungkasnya.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Hidup Sebatang Kara, Muallaf  Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hidup Sebatang Kara, Muallaf Suliatin Diterpa Berbagai Ujian Hidup, Ayo Bantu.!!

Hijrah menjadi Muslimah, mantan Kristen Pantekosta ini ditimpa banyak ujian mulai dari keluarga hingga kerasnya pekerjaan. Hidup sebatang kara, ia bekerja keras sebagai buruh pembuat batu bata. ...

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Latest News
MUI Serukan Boikot Perancis!

MUI Serukan Boikot Perancis!

Sabtu, 31 Oct 2020 20:56

Pemukim Ilegal Yahudi Israel Gunakan Gergaji Listrik untuk Putus Suplai Listrik ke Warga Palestina

Pemukim Ilegal Yahudi Israel Gunakan Gergaji Listrik untuk Putus Suplai Listrik ke Warga Palestina

Sabtu, 31 Oct 2020 20:35

Jakarta Jadi Kota Pertama di Asia Tenggara Sabet Juara Sustainable Transport 2020

Jakarta Jadi Kota Pertama di Asia Tenggara Sabet Juara Sustainable Transport 2020

Sabtu, 31 Oct 2020 20:25

Azerbaijan Sebut Armenia Berencana Gunakan Amunisi Fosfor di Nagorno-Karabakh

Azerbaijan Sebut Armenia Berencana Gunakan Amunisi Fosfor di Nagorno-Karabakh

Sabtu, 31 Oct 2020 20:05

[VIDEO] MUI: Boikot Produk Prancis Wajib

[VIDEO] MUI: Boikot Produk Prancis Wajib

Sabtu, 31 Oct 2020 19:57

Puluhan Ribu Umat Muslim Turun ke Jalan Mengecam Islamofobia Prancis

Puluhan Ribu Umat Muslim Turun ke Jalan Mengecam Islamofobia Prancis

Sabtu, 31 Oct 2020 19:48

Terkait Zakat Pengurang Pajak, Anis: Pelaksanaannya Perlu Kajian Mendalam

Terkait Zakat Pengurang Pajak, Anis: Pelaksanaannya Perlu Kajian Mendalam

Sabtu, 31 Oct 2020 19:36

Future Impossible Tense

Future Impossible Tense

Sabtu, 31 Oct 2020 18:00

MUI Serukan Umat Boikot Produk Prancis hingga Macron Minta Maaf

MUI Serukan Umat Boikot Produk Prancis hingga Macron Minta Maaf

Sabtu, 31 Oct 2020 09:12

Empat Struktur Penting Efektivitas Audit Internal Syariah di Lembaga Keuangan Islam

Empat Struktur Penting Efektivitas Audit Internal Syariah di Lembaga Keuangan Islam

Sabtu, 31 Oct 2020 08:57

Bersolek untuk Siapa?

Bersolek untuk Siapa?

Sabtu, 31 Oct 2020 08:43

Kopi Sehat UBM: Menjernihkan Pikiran

Kopi Sehat UBM: Menjernihkan Pikiran

Sabtu, 31 Oct 2020 08:15

Anis Matta Beri Motivasi Santri Agar Bisa Jadi Pemimpin Politik

Anis Matta Beri Motivasi Santri Agar Bisa Jadi Pemimpin Politik

Sabtu, 31 Oct 2020 08:10

Merindu Generasi Al Fatih

Merindu Generasi Al Fatih

Sabtu, 31 Oct 2020 08:04

Institut Tazkia Gelar Wisuda ke-16, Alumni Diharapkan Perkuat Ekonomi Islam

Institut Tazkia Gelar Wisuda ke-16, Alumni Diharapkan Perkuat Ekonomi Islam

Sabtu, 31 Oct 2020 07:45

Masyarakat Cinta Rasulullah SAW Tuntut Pengusiran Dubes Perancis

Masyarakat Cinta Rasulullah SAW Tuntut Pengusiran Dubes Perancis

Jum'at, 30 Oct 2020 22:48

HRW Sebut Armenia Gunakan Senjata Terlarang Internasional Pada Penduduk Sipil Azerbaijan

HRW Sebut Armenia Gunakan Senjata Terlarang Internasional Pada Penduduk Sipil Azerbaijan

Jum'at, 30 Oct 2020 22:15

Masyarakat Cinta Rasulullah Dukung Boikot Produk Prancis

Masyarakat Cinta Rasulullah Dukung Boikot Produk Prancis

Jum'at, 30 Oct 2020 22:10

Organisasi HAM Internasional Keberatan Atas Pencalonan Kepala Polisi UEA Sebagai Pimpinan INTERPOL

Organisasi HAM Internasional Keberatan Atas Pencalonan Kepala Polisi UEA Sebagai Pimpinan INTERPOL

Jum'at, 30 Oct 2020 21:53

Kamar Dagang Qatar: Memprovokasi Muslim Menghancurkan Hubungan Perdagangan

Kamar Dagang Qatar: Memprovokasi Muslim Menghancurkan Hubungan Perdagangan

Jum'at, 30 Oct 2020 20:45


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X

Jum'at, 30/10/2020 11:22

FUI: Tindakan Macron Bodoh dan Berbahaya