Kembali Terjadi Kasus Suap, Kinerja Perpajakan Harus Dievaluasi Besar-Besaran

JAKARTA (voa-islam.com)--Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementrian Keuangan. Kondisi itu memudarkan kembali kepercayaan publik kepada pemerintah di tengah kondisi pandemi saat ini.

Beberapa tahun lalu, publik sempat dihebohkan dengan kasus korupsi yang mencoreng citra otoritas pajak. Tidak seperti fenomena Gayus Tambunan saat ini malah diduga melibatkan oknum petinggi Direktorat Jenderal Pajak.

Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati menyatakan, "Ini ironi, ditengah kesulitan pandemi kembali terjadi kasus dugaan suap puluhan miliar yang menyengsarakan rakyat, uang yang harusnya masuk ke kas negara demi kesejahteraan rakyat" dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (5/3/2021)

Disisi lain, Anggota DPR RI Komisi XI ini menambahkan, legitimasi pemerintah untuk memungut pajak akan semakin melemah jika peran pemerintah untuk kemaslahatan rakyat masih banyak belum dirasakan.

“Sulit untuk membangun kesadaran pajak yang baik, ketika pengelola negara sendiri tidak menunjukkan moralitas, reputasi, dan kinerja yang baik untuk melakukan tanggung jawab dasarnya dalam pengelolaan negara dan melayani public,” ujar Anis.

Menurutnya perlu evaluasi besar besaran dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah. "Data shoftfall pajak setiap tahun yang tidak kunjung membaik bisa jadi indikator adanya permasalahan segera harus dibenahi, pengawasan internal dari Kementrian Keuangan perlu diperkuat" katanya.

Menurut Anis masalah shortfall penerimaan perpajakan ini tidak hanya terjadi tahun 2020 efek pandemi Covid-19. "Bahkan bisa kita lihat shortfall pajak di tahun 2018 mencapai Rp108,1 triliun dan di tahun 2019 mencapai Rp245,5 triliun," ujarnya.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Sejalan dengan Muhammadiyah, Fraksi PKS Tegaskan Agama Jadi Bagian Integral Visi Pendidikan Nasional
• Pemerintah Rencana Impor 1 Juta Ton Beras, Legislator Pertanyakan Food Estate
• Fahri: Elit Politik di Indonesia tidak Tunjukkan Keseriusan Berdemokrasi
• Kasus Suap Pajak di Tengah Pandemi, Anis: Rapor Merah Pemerintah
• HNW: Penting Presiden Jokowi Buat Perpres Baru Pencabutan Investasi Miras
• Dibandingkan Investasi Miras, Partai Gelora Usulkan Pengembangan Industri Herbal dan Jamu
• Soal Penjualan Saham Bir, Fahira Idris: Warga Jakarta Tunggu Itikad Baik DPRD
• Fraksi PKS Apresiasi Pembatalan Aturan Legalisasi Industri Miras