Mencederai Semangat Reformasi, PP KAMMI Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA (voa-islam.com)--Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menolak dengan tegas wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i dan Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI Ammar Multazim dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/02/2022).

Zaky mengungkapkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan membuka ruang otoritarianisme dan menciderai semangat reformasi.

"Jika wacana ini terus disuarakan akan membuka kembali ruang otoritarianisme. Dan jelas menciderai semangat reformasi. Seharusnya kita tunduk pada konstitusi bukan ambisi kekuasaan. Oleh karena itu wacana semacam ini jelas harus ditolak" terang Zaky Ketua Umum PP KAMMI.

Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Ammar Multazim, menilai saat ini tidak ada urgensinya perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

"Memang dapat dilakukan dengan cara amandemen UUD 1945. Namun harus ada alasan kuat. Sejauh ini tidak ada urgensi memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda Pemilu. Alasan yang disampaikan yang dijadikan dasar wacana perpanjangan masa jabatan tidaklah rasional," jelasnya.

Lagi pula, menurut Ammar, wacana ini kontraproduktif. Sebab menurutnya proses dan tahapan Pemilu 2024 sudah ditetapkan, harusnya Partai Politik mulai fokus mempersiapkan diri dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Tahapan dan jadwal Pemilu 2024 kan sudah ditetapkan. Jadinya kan wacana seperti ini kontraproduktif. Jangan mundur lagi dengan menawarkan wacana yang tidak jelas. Seharusnya Partai Politik mulai fokus mempersiapkan kandidat yang akan diusung dalam kontestasi Pemilu 2024," ujar Ammar.

Ammar juga mengingatkan kemungkinan adanya potensi aksi demonstrasi besar-besaran jika wacana ini terus digulirkan.

"Pemerintah harusnya berkaca beberapa kebijakan yang diambil belakangan menuai protes keras seperti RUU KUHP dan UU KPK tahun 2019, begitu juga Omnibus Law pada tahun 2021 memaksa ribuan massa aksi protes turun ke jalan. Jika wacana ini terus digulirkan atau sampai diakomodir, besar kemungkinan akan terjadi protes aksi demonstrasi dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi," ungkapnya

Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu mengemuka di ruang publik. Wacana ini menjadi isu hangat sebab muncul dari tiga elit ketua umum partai politik yakni PKB, Golkar dan PAN.*[Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ketua Umum KSPSI Ingatkan Agar Dana JHT Tak Digunakan untuk Biayai Proyek
• Kurangi Beban Utang Negara, Pemerintah Diminta Tunda Pemindahan IKN dan Kereta Cepat
• Bukhori Beberkan Tiga Catatan Kritis SE Menag Soal Penggunaan Pengeras Suara Masjid/Mushala
• Pemerintah Diingatkan, Indonesia Akan Hadapi Jurang Fiskal dan Ekonomi yang Berat Pada 2023
• Gugatan Kandas di MK, Fahira Idris: Perjuangan Hapus PT 20 Persen Kini Ada di Parpol
• Legislator Sesalkan Pernyataan Menag Samakan Azan dengan Gonggongan Anjing
• Jokowi Perintahkan JHT Direvisi, Fahira Idris: Patut Diapresiasi
• Ibu Kota Negara Pindah, Kekhususan Jakarta Harus Dipertahankan