JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas mengadakan pertemuan, Kamis. Banyak pihak bertanya apa ganeda pertemuan yang berlangsung di kantor Kepresidenan itu. Soal pemakzulankah?

"Tidak mungkin saya bicarakan itu (pemakzulan, red) dalam pertemuan," ujar Taufiq dalam konferensi pers usai pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, tujuan kedatangan pimpinan MPR kepada Presiden hanya untuk menyampaikan agenda paripurna MPR pada 1 Maret 2010 yaitu membahas dan mengesahkan tata tertib MPR yang sudah harus selesai enam bulan sejak pimpinan MPR periode 2009-2014 dilantik.

Selain itu, pimpinan MPR juga ingin mengundang Presiden Yudhoyono untuk menghadiri peringatan Hari Pancasila yang akan diselenggarakan MPR pada 1 Juni 2010. MPR juga mengajak pemerintah untuk menyosialisasikan empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Taufiq dalam konferensi pers justru menyampaikan pandangan pribadinya bahwa ia tidak setuju dengan pemakzulan. "Saya pemakzulan belum bisa terima secara pribadi. Buat saya, semua kemahalan dan kepedihan saja," ujarnya.

Menurut suami Megawati Soekarnoputri itu, tidak ada satu pun fraksi di DPR bicara soal pemakzulan dalam kesimpulan akhir panitia khusus hak angket Bank Century. Taufiq mengatakan, lembaga eksekutif sebaiknya tidak mencampuri wewenang lembaga yudikatif dalam persoalan Bank Century.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin yang mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono tidak muncul satu pun kata pemakzulan. "Untuk klarifikasi, tidak ada satu pun pembicaraan tentang itu, baik inisiatif kami pimpinan MPR maupun dari Presiden. Jadi sama sekali tadi tidak membicarakan, bahkan satu kata pun tidak muncul pemakzulan," tuturnya.

Menurut Lukman, tujuan pimpinan MPR mendatangi Presiden Yudhoyono sekaligus memberi penjelasan kepada publik bahwa anggapan sidang MPR bisa melakukan apa saja tidak benar. "Jadi 1 Maret itu agendanya adalah tunggal membahas dan mengesahkan tata tertib MPR, tidak ada agenda lain. Jadi supaya 'clear'," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR yang hadir adalah Taufiq Kiemas, Melani Leimena Suharli, Hajrianto Tohari, Lukman Hakim Saefuddin, dan Ahmad Farhan Namid. Sedangkan Presiden didampingi antara lain oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.