REPUBLIKA.CO.ID, PARIS–-Debat Burka di parlemen Prancis terus berkepanjangan. Menteri Hukum Prancis, Michelle Alliot-Marie's terus berupaya agar Burka dilarang di negaranya. Menurut dia, penggunaan burka telah melukai nilai-nilai masyarakat Prancis yang sekuler. Dia pun berharap agar larangan untuk mengenakan burka itu jadikan undang-undang.

Amnesti Internasional pun sudah mengingatkan Prancis untuk menolak rancangan undang-undang tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh kelompok anti-rasis, MRAP. Kelompok ini menganggap bahwa undang-undang pelarangan burka sangat tidak berguna dan mengundang bahaya.

Namun Marie's tetap ngotot dengan pelarangan itu. Saking ngototnya untuk memperjuangan aturan pelarangan burka, Marie's sampai-sampai mendata Muslimat di Prancis yang mengenakan burka. Kata dia, saat ini di Prancis terdapat 1.900 Muslimat yang mengenakan busana penutup wajah itu. Dengan jumlah yang dinilai tidak signifikan, dia lantas menganggap bahwa pelarangan burka semestinya bisa lebih mudah untuk dijalankan.

Lebih jauh dia pun menyatakan bahwa pelarangan burka ini tidak ada kaitannya dengan agama. Padahal jelas-jelas mereka yang mengenakan burka itu menjadikan agama sebagai alasan utamanya. Selain itu, dia juga menjual isu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kaum wanita sebagai alasan untuk melarang burka.

"Ini adalah persoalan soal harga diri, kesetaraan, dan transparansi," kata dia dalam pidatonya di parlemen Prancis. Jika disahkan, aturan itu tidak akan dinamai undang-undang pelarangan burka, tapi undang-undang pelarangan menutup wajah di depan publik. Mereka yang melanggar aturan tersebut dikenai denda sebesar 185 dolar AS atau sekitar Rp 1,6 juta.

Terang saja, perdebatan ini menjadikan para aktivis masjid di Prancis menjadi risau. Said Aalla, ketua persatuan masjid di Strasbourg, mempertanyakan upaya penegakan aturan itu. Dia khawatir, pelarang burka, kemudian menjadikan alat untuk menstigma Islam sebagai agama yang melanggar aturan dan harus dijauhi.