Rabu, 19 Syawwal 1445 H / 30 Juni 2010 11:36 wib
3.070 views
Mendompleng Tunggangan Baru
Muka-muka baru dan orang bermasalah bermunculan dalam kepengurus baru Partai Demokrat. Di antara mereka ada nama Ulil Abshar Abdalla dan Rachland Nashidiq. Hanya sekadar cari kursi dan popularitas di jalur politik?
Ibarat kereta, partai adalah kendaraan yang paling aman dan nyaman untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Tampuk kekuasaan, kursi perwakilan, gengsi, hingga pengaruh di masyarakat serasa akan lebih mudah diraih dengan kendaraan massal bernama partai politik itu. Maka tak heran jika orang berlomba-lomba masuk partai politik dan mau berepot-repot menjadi pengurusnya. Bahkan tak jarang, para pendompleng yang ingin sekadar nunut berkuasa pun bertenggeran di sana-sini.
Hal itu pula yang terjadi pasca pengumuman kepengurusan baru Partai Demokrat, dua pekan lalu. Maklumlah, dalam daftar pengurus baru partai berlambang tiga berlian biru itu terdapat sosok-sosok yang bermasalah. Tengoklah. Di sana ada nama-nama oknum seperti anggota DPR Jhony Allen Marbun, Ramadhan Pohan dan Ruhut Sitompul, anggota KPU Andi Nurpati, Koordinator Jaringan Islam Liberal Ulil Abshar Abdalla, serta Koordinator Imparsial Rachland Nashidik.
Mari kita tengok satu per satu. Jhony Alen Marbun adalah orang yang disebut-sebut bekas anggota DPR dari PAN, Abdul Hadi Djamal, sebagai penerima gratifikasi Rp 1 miliar pada kasus pembangunan darmaga dan bandara di Indonesia Timur. Namun, Jhonny berkilah. “Saya sudah mengkonfirmasi ke KPK, karena sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Jangan ada perspektif kalau dipanggil KPK itu selalu salah,” ujarnya.
Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, masuknya Johny sebagai Wakil Ketua Umum akan menjadi blunder politik Partai Demokrat. “Johny adalah sobat sejoli Anas di Badan Anggaran DPR. Dia punya kontribusi finansialnya yang besar dalam kampanye Anas menuju PD-1. Ini bukti bahwa politisi generasi baru pun turut melanggengkan politik dagang sapi,” ujarnya. Dengan posisi barunya, Johny akan lebih sulit 'tersentuh'.
Ramadhan Pohan dikenal sebagai provokator yang membuat peneliti George Junus Aditjondro marah dan melemparkan bukunya ke wajah Ramadhan, beberapa bulan lalu, saat bedah buku Gurita Cikeas di Doekoen Café, Jakarta Selatan. Gara-gara provokasi itu, George dijadikan tersangka dalam kasus penganiayaan. Padahal alasan utama menjerat George adalah gara-gara ia merilis buku Gurita Cikeas yang menyeret keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam sidang-sidang Panitia Khusus bail out Bank Century senilai 6,7 Trilyun, Ruhut Sitompul adalah tokoh antagonis pengacau suasana. Dengan gaya teatrikal, ia menyerang para pakar, saksi dan para pejabat yang dihadirkan dalam sidang Pansus. Dengan berbagai cara ia berupaya mengaburkan substansi dalam mencari kebenaran. Gara-gara kelakuannya, masyarakat yang mengikuti perdebatan di Pansus menjadi antipati kepada DPR secara keseluruhan.
Andi Nurpati nekat masuk Demokrat meski masih anggota KPU. Ia bahkan sempat ngotot tak mau mundur sebelum menerima Keppres pencopotannya dari Presiden. “Saya dulu kan diangkat dengan Keppres,” ujar anggota KPU yang menurut bekas teman kuliahnya sempat mengalami gangguan kejiwaan itu. Maka beberapa pimpinan partai mencurigai keterlibatannya dalam mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2009 lalu, termasuk Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Suciwati, isteri mendiang aktifis HAM Munir, menyayangkan keikutsertaan Direktur Eksekutif Imparsial, Rachlan Nasidik dalam kepengurusan Partai Demokrat. “Saya ragu Rachland bisa memperjuangkan HAM melalui partai,” ujarnya. Namun, ia tetap meminta Rachland untuk tetap menagih janji SBY yang akan menuntaskan kasus pembunuhan Munir, suaminya.
Suciwati pun berharap agar idealisme Rachland sebagai aktivis tidak luntur seperti para aktivis lain. Sebab, banyak aktifis HAM dan LSM yang sudah lebih dahulu melompat ke dunia politik kini duduk manis di DPR dan seolah lupa pada perjuangan mereka di LSM sebelumnya. “Sebab Rachland masuk bukan karena dilamar, namun karena melamar ke Partai Demokrat,” ujarnya.
Proses masuknya Rachland ke Partai Demokrat ini memang berbeda dengan Koordinator KONTRAS Usman Hamid. Menurut Suci, Usman diminta Anas untuk bergabung dengan Partai Demokrat, namun Usman menolak. “Belum saatnya saya terjun ke dunia politik,” kata Usman. Ia mengaku akan lebih arif, jika saat ini ia masih tetap berada di luar sistem partai politik dan terus berjuang di jalanan.
Namun, menurut beberapa aktifis LSM, penolakan Usman bukan karena alasan prinsip. “Dia menolak karena Rachland ada di kepengurusan,” kata mantan Ketua YLBHI Munarman. Memang, selama ini meski sama-sama aktifis LSM, sama-sama pernah menjadi anggota Tim Pencari Fakta kasus Munir, dan sama-sama aktifis AKKBB, mereka selama ini tak pernah akur, dan bahkan sampai tak pernah bertegur sapa.
Ulil Abshar Abdalla adalah pentolan Jaringan Islam Liberal yang kerap mengeluarkan statemen melecehkan syari’at Islam. Misalnya, ia mengeluarkan pernyataan bahwa banyak doktrin Islam yang tidak diperlukan lagi seperti soal Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan sebagainya. Karena itu sempat dikabarkan bahwa beberapa organisasi Islam menyatakan: Ulil halal darahnya gara-gara pernyataannya itu. Gara-gara rumor itu Ulil ketakutan dan kabur ke Boston, sekaligus untuk mengejar gelar Doktor di Harvard University.
Namun nama Ulil kini menclok di Partai Demokrat sebagai Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan. “Saya diajak Mas Anas,” kata Ulil, di acara silaturahmi pengurus baru DPP Partai Demokrat, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (19/06). Menurut dia, masuk dalam pengurus partai adalah salah satu cara efektif untuk memperbaiki negeri.
Karena alasan itu pula, Ulil memilih mesin politik yang efektif. “Partai ini menjanjikan untuk sukses. Pasalnya, kalau punya gagasan untuk perbaikan negeri ini, carilah partai yang kira-kira bisa menjadi mesin efektif untuk menuangkan gagasan-gagasan tersebut,” kata Koordinator JIL itu. Namun, Ulil buru-buru menepis anggapan bahwa dirinya memiliki ambisi pribadi. Dia mengaku hanya ingin menyumbang saran dan gagasan kepada Partai Demokrat. Sebab, di mata Ulil, Partai Demokrat adalah partai yang modern dan tidak konvensional.
Tapi nanti dulu! Bukankah selama ini masyarakat Indonesia belum pernah mendengar kabar bahwa Ulil telah lulus sekolah? Di website JIL maupun di Freedom Institut di mana Ulil aktif juga tak pernah ada berita tentang syukuran keberhasilannya menggondol gelar Doktor. Lalu benarkah Ulil telah berhasil merebut gelar Doktor di Pesantren Islam dengan pendekatan Barat di Harvard, sebagaimana dibangga-banggakannya dalam surat tahun 2007 yang dimuat dalam website mertuanya, KH Musthofa Bisri?
Sayangnya, sumber Suara Islam, seorang diplomat sekaligus seorang Doktor lulusan Harvard, mengatakan bahwa Ulil sebenarnya telah gagal menyelesaikan studinya di Harvard. “Saya dengar dia drop out,” kata sang diplomat itu. Jika hal itu benar, maka untuk kedua kalinya Ulil mendapat gelar DO. Saat kuliah di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab), dua puluh tahun yang lalu, ia pun gagal meraih gelar License Culture (LC) setelah drop out.
Lalu, mengapa dengan percaya diri Ulil ikut bergabung ke Partai Demokrat dan mengetuai sebuah lembaga yang sangat mentereng?
Usut punya usut, ternyata kepindahan Ulil dari dunia aktifis dan kemudian meloncat ke kereta politik Partai Demokrat itu juga bukan dilandasi sebab dan alasan yang kuat. Rupanya, semua itu dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat, dalam hal ini Asia Foundation dan USAID yang menghentikan bantuan berkalanya ke Jaringan Islam Liberal. “Penyebabnya karena kebijakan lama GW Bush tidak dilanjutkan Obama,” kata jurnalis senior Amran Nasution.
Tampaknya gara-gara paceklik dana itu pula, website JIL kini jadi sering bermasalah. Sering kali website JIL itu tak bisa dibuka atau memunculkan tulisan “under construction”. Padahal, aktifitasnya sama sekali tak ada. Kemungkinan administraturnya sudah tak aktif mengupdate isi website, sementara beberapa aktifisnya pun kini tak lagi bersuara lantang seperti beberapa waktu lalu. Nah, karena itu pula tampaknya Ulil kemudian memutuskan untuk mendompleng kereta Anas di Partai Demokrat.
Maka tak heran jika para pengamat mengritik susunan pengurus Partai Demokrat periode 2010-2015. Selain banyak nama bermasalah, susunan pengurus itu dipenuhi anggota-anggota Fraksi Demokrat dan tim sukses yang kurang menjanjikan. “Sebagai Ketua Umum yang terpilih secara demokratis, Anas seharusnya berani membuat terobosan dengan memasukkan figur-figur praktisi dan pakar-pakar muda dari berbagai displin,” kata Arie Sudjito.
Sorotan atas pengurus baru Partai Demokrat juga disampaikan Jaringan Nusantara. Dalam susunan kepengurusan, Anas dianggap hanya mementingkan kelompoknya, khususnya koneksi HMI. Ia gagal mengakomodasi organisasi-organisasi pendukung SBY seperti Barindo, JN, Majelis Dzikir Nurussalam, dan lain-lain. “Anas sepertinya lupa bahwa ketika SBY diserang DPR karena kasus Century, organisasi seperti JN-lah yang berdiri di depan dalam membela SBY,” kata Koordinator Pelaksana JN Heru Dharsono.
Rupanya gara-gara rebutan tunggangan baru, bibit perpecahan telah bersemi.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
