Menginjak Merah Putih Digiring Ke Mapolres, Menginjak Akidah Islam Kok Dilindungi?

Jakarta (SI ONLINE) - Penegakan hukum di negeri mayoritas muslim ini memang terbalik-balik. Salah kaprah. Yang salah malah dibiarkan bahkan dilindungi dengan alasan Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama. Sementara yang benar justru mendapatkan vonis penjara. Penyelesaian kasus Ahmadiyah memperlihatkan hal di atas secara nyata.

Ahmadiyah yang secara terang-terangan menginjak-nginjak akidah Islam dan mengacak-acak ajaran Islam, hingga kini belum dibubarkan. Tokoh-tokohnya belum ditangkap. Mereka dibiarkan bebas menjerumuskan umat Islam ke dalam kesesatan. Bahkan diberi panggung dalam konferensi pers di Kementerian Polhukam.

Aliran yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi dan kota Qadiyan sebagai tempat suci itu, malah dibela habis-habisan dengan mengatasnamakan HAM. Padahal aturan untuk membubarkan aliran sesat itu sudah jelas, pihak yang berwenang untuk membubarkan juga jelas dan alasan pembubarannya pun sangat banyak. Tapi yang berwenang bergeming.

Coba bandingkan bila simbol negara ini yang diinjak-injak, apa yang akan terjadi?. Pelakunya segera ditangkap dan diinterogasi di kantor polisi.

Hal ini terjadi di Tasikmalaya, Ahad kemarin (24/4/2011). Sejumlah pemain dan pengurus PKS daerah Tasikmalaya akhirnya 'ditangkap' dan diinterogasi di Kantor Mapolres Tasikmalaya, gara-gara aksi teatrikal yang mereka lakukan menginjak-injak kain merah putih berukuran 2x6 meter. Aksi tersebut dilakukan dalam acara Ultah PKS ke-13 di Tasikmalaya.

Menurut Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Gupuh Setiono, saat peringatan HUT PKS di Stadion Dadaha ada penampilan seni perkusi yang menggunakan kain merah putih ukuran 2x6 meter. Menurut Gupuh, kain tersebut digunakan sebagai alas dan terinjak-injak oleh pemain.

"Sehingga kami ambil tindakan penghentian acara," terangnya.

Usai acara dihentikan, para pemain digiring ke Mapolresta untuk dimintai keterangan. "Masih kami dalami peristiwa ini apakah ada unsur pidananya atau tidak," tutur Gupuh.

Sementara menurut Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, acara teatrikal dalam HUT PKS di Tasikmalaya merupakan sumbangan spontan dari pelajar SMU Muttaqien. PKS juga menjelaskan kain merah putih dalam aksi itu bukan dimaksudkan sebagai bendera Indonesia.

"Karena spontan, maka tarian dilakukan di luar gedung GOR. Namun tak disangka di ujung tarian ada kain seperti bendera merah putih terinjak oleh peserta tari," ujar Mahfudz.

Apakah tindakan menginjak-injak kain merah putih berukuran 2x6 meter itu mengandung unsur pidana?. Menurut pakar hukum pidana UII Yogyakarta, Mudzakir, aksi itu tidak mengandung unsur pidana. Menurut Mudzakir, batasan bendera sudah tegas diatur dalam undang-undang, yaitu aturan ukuran bendera.

"Tidak ada unsur pidana karena yang dimaksud dengan bendera negara sudah diatur tegas ukurannya dalam UU No 24/2009 tentang UU Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan," kata Mudzakir seperti diberitakan detikcom, Ahad (24/4/2011).

Menurutnya, insiden di Tasikmalaya dengan ukuran kain 2x6 meter, tidak memenuhi unsur bendera. "Kalau ukuranya 2x6 meter itu bukan bendera. Kalau bukan bendera, menginjaknya bukan pidana," terang tim perumus perubahan KUHP/KUHAP ini.

Aturan yang tegas tentang ukuran bendera ini untuk menghindari kriminalisasi penggunaan warna merah putih. Seperti kain merah putih yang dipakai Pramuka, umbul-umbul, ikat kepala dan sebagainya.

"Kalau siapa saja yang memakai kain merah putih, banyak sekali yang dikriminalkan dong. Pemain olahraga banyak banget tuh," tutur Mudzakir.

Ya, itulah paradoks penegakan hukum di Indonesia. Jika ada yang menginjak-injak kain merah putih, mereka langsung digiring ke kantor polisi. Tetapi ribuan orang Ahmadiyah yang menginjak-injak akidah Islam dibebaskan berkeliaran. Agaknya akidah Islam lebih rendah kedudukannya dibanding simbol negara.

Red: Shodiq Ramadhan
Sumber: detikcom