Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.819 views

Kebijakan Darurat Sipil, ‘Hand Sanitizer’ Ala Penguasa?

 

Oleh:

Novia Roziah

Anggota Komunitas Muslimah Rindu Jannah

 

JUMLAH pasien terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Indonesia masih mengalami peningkatan. Hingga senin (30/3), angkanya mencapai 1.414 kasus. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 122 orang, dengan jumlah yang sembuh 75 orang. cnnindonesia.com.

Sehari sebelumnya, jumlah kasus positif Corona mencapai 1.285 pasien dengan 114 meninggal dan 64 sembuh. Peningkatan jumlah kasus ini membuat sejumlah daerah menerapkan karantina wilayah alias ‘lockdown’ mandiri, secara total maupun parsial, untuk menangkal penyebarannya. Sementara –pemerintah pusat masih bergeming. Cnninonesia.com

Saat rapat terbatas terkait penanganan virus corona (30/3), Senin lalu. Jokowi memerintahkan jajarannya untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PSSB perlu didampingi kebijkan darurat sipil (Detiknews.com).

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi.

 

Darurat Sipil Adalah Keadaan Bahaya

Darurat Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Sukarno pada 16 Desember 1959. (Detik.com).

Tujuan diberlakukannya darurat sipil adalah untuk mengatasi ancaman berupa pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam yang tak dapat dihadapi perlengkapan biasa.

Merujuk pada aturan ini, presiden selaku penguasa darurat sipil berhak mengambil sejumlah langkah untuk menekan ancaman terhadap RI.katadata.id

Keputusan Jokowi terkait rencana penerapan kebijakan darurat sipil menuai kritik.  Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Dr Oce Madril menilai, kebijkan Darurat Sipil tidak tepat diterapkan untuk mendukung PSBB dalam menekan virus corona. Kumparan.id

Mengenai penerapan Darurat Sipil, Oce menilai seharusnya Jokowi bisa menggunakan regulasi lain sebagai dasar untuk mendukung PSBB. Contohnya adalah UU Penanggulangan Bencana Tahun 2007 dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dibuat oleh Jokowi sendiri.

“Ada pilihan-pilihan mekanisme dalam kedua UU tersebut untuk mengatasi Darurat Bencana dan masalah wabah. Mekanisme dalam kedua UU itu jauh lebih ‘sipil’ daripada Darurat Sipil menurut Perppu 1959,” jelas Oce.

Pakar hukum tata Negara Bivitri Susanti menilai rencana penerapan darurat sipil untuk menghadapi penyebaran virus corona sangat berlebihan. Saat ini, yang dibutuhkan adalah aksi nyata untuk menjalankan kedua UU tersebut (UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana), Kedua UU ini belum diterapkan secara maksimal sebab sampai sekarang, belum ada peraturan pemerintah (PP) dan penetapan kedaruratan masyarakat. (Tempo.co).

Dugaan Cuci Tangan di Balik Wacana Darurat Sipil

Apabila Darurat Sipil yang akan diterapkan nanti merujuk pada Perppu tahun 1959, maka akan bertolak belakang dengan penanganan Darurat Bencana. Sebab dalam perppu tersebut dimaksudkan penertiban dengan dasar menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Sedangkan pada UU Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung

Jadi Darurat Sipil ala Perppu 1959 itu arahnya ke ‘penertiban’ dengan dalih keamanan dan/ketertiban umum, sementara Darurat  Bencana atau Darurat Kesehatan ala UU 24/2007 dan UU 6/2018 arahnya ke ‘menjamin kebutuhan dasar’

Perbedaan dua arah yang begitu jelas  antara Perppu dan UU ini seolah-olah memberikan gambaran pada masyarakat bahwa Pemerintah pusat terkesan  enggan menjamin kebutuhan rakyat. Meski Indonesia, tidak dalam kondisi terancam keamanannya tetap saja langkah yang mau diambil adalah pemberlakuan Darurat Sipil, bahkan  mengesampingkan UU tahun 2018 yang dibuat sendiri oleh Presiden. Maka tidak heran, ketika rencana darurat sipil di sampaikan sontak menuai kritik  dari berbagai kalangan.

Bahkan hingga tulisan ini selesai diketik,  hastag #tolakdaruratsipil  masih menjadi trending nasional di twitter. Salah satu cuitan netizen yang banyak mendapat retweet dari pengguna twitter yang lain @4smara17 men tweet “Darurat sipil? Kalo darurat sipil Diberlakukan Presiden dan Polisi bisa menangkapi siapa saja tanpa proses hukum. Jadi sebenarnya kita itu sedang perang dengan virus atau perang dengan rakyat sendiri?!!”

Sikap Pemimpin dalam Menangani Wabah

Seharusnya Pemerintah belajar dari sikap Rasul. Seorang pemimpin dan negarawan sejati. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul saw, memerintahkan untuk berobat. Artinya, harus ada ikhtiar agar penyakit termasuk wabah segera hilang.

Rasulullah memberikan tuntunan:

“Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat.” (HR Bukhari)

Dalam riwayat lain Rasul bersabda:

“Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah keluar darinya.”

Ini berarti, harus dilakukan karantina atau isolasi atas wilayah yang terkena wabah. Larangan masuk dan keluar wilayah itu juga mencakup sarana transportasi.

Penduduk wilayah yang terkena wabah bukan hanya diperintahkan untuk berdiam di rumahnya.  Mereka juga dilarang untuk keluar dari wilayah atau negerinya. Keluar hanya untuk memenuhi keperluan yang sangat penting. Aktivitas ini juga dibarengi dengan sikap  sabar dan mengharap ridha Allah dan meyakini akan qadha Allah, dengan memiliki sikap seperti ini maka untuk dia adalah pahala setara pahala syahid.

Sedangkan untuk keperluan dasarnya, islam juga menjamin setiap kebutuhan agar terpenuhi. Rasul bersabda:

“Amir (pemimpin) masyarakat adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-tirmidzi dan Ahmad.)

Dalam Islam pemimpin (pemerintah) wajib mengurus urusan rakyat, termasuk pemeliharaan urusan kesehatan mereka. Bahkan Islam  juga mewajibkan Negara menjamin pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat secara gratis.

Jadi posisi pemimpin dalam Islam adalah sebagai periayah urusan rakyatnya. Rela berlelah demi tercapainya seluruh kebutuhan rakyat. Mencurahkan segenap daya dan upaya untuk mengeluarkan rakyatnya dari kesulitan. Bukan bersikap sebaliknya. Allahu a’lam bishhawab.* 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Analysis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Bank Irak Tawarkan Pinjaman Sebesar 10 Juta Dinar Bagi Yang Ingin Menikahi Istri Kedua

Bank Irak Tawarkan Pinjaman Sebesar 10 Juta Dinar Bagi Yang Ingin Menikahi Istri Kedua

Ahad, 25 Oct 2020 17:15

Seruan Protes dan Boikot Produk Prancis Menggema Menyusul Komentar Anti-Islam Macron

Seruan Protes dan Boikot Produk Prancis Menggema Menyusul Komentar Anti-Islam Macron

Ahad, 25 Oct 2020 15:45

Kaji Buku ‘Muslimah Anti Viral’, FMDKI Ajak Muslimah Indonesia Perkuat Keislaman di Era Digital

Kaji Buku ‘Muslimah Anti Viral’, FMDKI Ajak Muslimah Indonesia Perkuat Keislaman di Era Digital

Ahad, 25 Oct 2020 15:25

Anjuran Menutup Aurat untuk Anak

Anjuran Menutup Aurat untuk Anak

Ahad, 25 Oct 2020 13:55

Komisi VI DPR Aceh Serahkan Hasil Uji Calon Anggota Baitul Mal Aceh ke Pimpinan Dewan

Komisi VI DPR Aceh Serahkan Hasil Uji Calon Anggota Baitul Mal Aceh ke Pimpinan Dewan

Ahad, 25 Oct 2020 12:50

HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Ahad, 25 Oct 2020 12:04

Efektivitas Audit Internal Syariah dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Efektivitas Audit Internal Syariah dan Kualitas Pelaporan Keuangan

Ahad, 25 Oct 2020 11:57

Pasukan Keamanan Afghanistan Klaim Tewaskan Pemimpin Senior Al-Qaidah Abu Muhsin Al-Masri

Pasukan Keamanan Afghanistan Klaim Tewaskan Pemimpin Senior Al-Qaidah Abu Muhsin Al-Masri

Ahad, 25 Oct 2020 11:46

Selama Tidak Diwajibkan, MUI Dukung Materi Khutbah Kemenag

Selama Tidak Diwajibkan, MUI Dukung Materi Khutbah Kemenag

Ahad, 25 Oct 2020 11:20

Juara UFC Khabib Nurmagomedov Umumkan Pensiun Setelah Mengalahkan Justine Gaethje

Juara UFC Khabib Nurmagomedov Umumkan Pensiun Setelah Mengalahkan Justine Gaethje

Ahad, 25 Oct 2020 09:40

ICRC: Tahanan Palestina Yang Melakukan Mogok Makan Memasuki 'Fase Kritis'

ICRC: Tahanan Palestina Yang Melakukan Mogok Makan Memasuki 'Fase Kritis'

Sabtu, 24 Oct 2020 21:15

Kelompok Perdagangan Arab Boikot Produk Prancis

Kelompok Perdagangan Arab Boikot Produk Prancis

Sabtu, 24 Oct 2020 20:46

Soal Vaksin Covid 19, PKS: Pemerintah Jangan Ugal-ugalan

Soal Vaksin Covid 19, PKS: Pemerintah Jangan Ugal-ugalan

Sabtu, 24 Oct 2020 20:28

PLO: Serangan Israel Meningkat Sejak Perjanjian Normalisasi Ditandatangani Dengan Negara Arab

PLO: Serangan Israel Meningkat Sejak Perjanjian Normalisasi Ditandatangani Dengan Negara Arab

Sabtu, 24 Oct 2020 20:00

Legislator: Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan untuk UMKM

Legislator: Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan untuk UMKM

Sabtu, 24 Oct 2020 19:59

Anggota Baleg Sebut UU Cipta Kerja Dipaksakan hingga Banyak Revisi

Anggota Baleg Sebut UU Cipta Kerja Dipaksakan hingga Banyak Revisi

Sabtu, 24 Oct 2020 19:16

Informasi dan Komunikasi Soal Vaksin Harus Tegas dan Transparan

Informasi dan Komunikasi Soal Vaksin Harus Tegas dan Transparan

Sabtu, 24 Oct 2020 18:53

China Janji Blokir Penyebar Konten Amoral, Pakistan Cabut Blokir TikTok

China Janji Blokir Penyebar Konten Amoral, Pakistan Cabut Blokir TikTok

Sabtu, 24 Oct 2020 17:11

Surat Yasin Jantungnya Al-Qur’an?

Surat Yasin Jantungnya Al-Qur’an?

Sabtu, 24 Oct 2020 17:00

Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Presidential Threshold sebagai Akar Masalah Kekisruan Pilpres 2019

Jum'at, 23 Oct 2020 23:31


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X