Senin, 9 Zulqaidah 1445 H / 1 Desember 2014 14:30 wib
16.286 views
Hamas: Pemerintah Persatuan Palestina telah Kadaluarsa
GAZA CITY, PALESTINA (voa-islam.com) - Gerakan perlawanan Palestina yang berbasis di Jalur Gaza, Hamas, mengatakan pada hari Ahad (30/11/2014) bahwa pemerintah persatuan nasional yang dideklarasikan oleh Hamas dan Fatah musim panas ini telah habis jangka waktunya.
Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Kota Gaza bahwa masa enam bulan pemerintah persatuan telah habis, dan bahwa dialog harus dilanjutkan pada tingkat nasional untuk membahas masa depan pemerintah tersebut.
"Setiap keputusan tentang apakah pemerintah harus dibubarkan atau dilanjutkan atau direshuffle harus dilakukan hanya melalui dialog dan mufakat nasional, kata Abu Zuhri.
"Hamas "tidak tertarik dalam memprovokasi, melainkan berupaya mempertahankan persatuan nasional," katanya.
Dia menekankan bahwa gerakan Hamas "tidak mengontrol Jalur Gaza sama sekali. ... Jika pemerintah konsensus nasional tidak mau bertanggung jawab atas Gaza, ini tidak berarti pemerintah (persatuan) dibebaskan dari tanggung jawab ini."
Abu Zuhri juga mengkritik Otoritas Palestina karena terus melakukan penangkapan bermotif politik.
Sejauh ini di bulan November, 80 warga Palestina telah ditahan di Tepi Barat karena afiliasi politik mereka, katanya, menambahkan bahwa 70 dari mereka masih dalam tahanan Otoritas Palestina.
"Hamas mengecam pelanggaran meningkat dan tindak pidana oleh dinas keamanan OP terhadap para pendukung Hamas dan perlawanan Palestina," tambahnya.
Dia meminta Presiden Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Rami Hamdallah untuk menghentikan kampanye penahanan tersebut.
Sementara itu seorang pejabat senior Fatah, menanggapi pernyataan jubir Hamas, mengatakan kepada Ma'an bahwa tidak pernah ada kesepakatan bahwa pemerintah persatuan Palestina akan berlangsung hanya enam bulan.
Faisal Abu Shahla mengatakan bahwa pemerintah konsensus nasional ditugaskan untuk melaksanakan sejumlah tugas, termasuk pemilihan umum, "dalam setidaknya enam bulan," tetapi itu tidak pernah setuju bahwa masa berlaku pemerintah akan berakhir jika tidak menyelesaikan tugas-tugas dalam jangka waktu tersebut.
"Jika gerakan Hamas telah mencabut perjanjian rekonsiliasi dan penghentian persaingan, itu merupakan kasus yang berbeda," kata Abu Shahla.
Pejabat Fatah menambahkan bahwa diskusi rekonsiliasi lebih lanjut masih menunggu tanggapan dari Hamas mengenai serangan dengan bahan peledak terhadap properti para pemimpin Fatah di Gaza dan pembatalan upacara memperingati mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat di Kota Gaza pada awal November.
Gerakan Hamas telah berulang kali menecam dan menolak bertanggung jawab atas serangan bom pada 7 November, yang merusak kendaraan dan rumah-rumah anggota Fatah di Gaza tetapi tidak menyebabkan korban. Kelompok ini juga melalaikan tanggung jawab untuk pembatalan upacara memperingati ulang tahun ke-10 kematian Arafat yang direncanakan di Gaza. Gerakan itu mengatakan tidak bisa memberikan pasukan keamanan untuk peringatan Arafat mengingat bahwa PA tidak membayar gazi para petugas keamanan Gaza selama berbulan-bulan setelah kesepakatan persatuan.
Sebuah pemerintahan persatuan Gaza-Tepi Barat telah disetujui oleh Hamas dan PLO yang dipimpin Fatah pada bulan April, dan dilantik pada bulan Juni, mengakhiri tujuh tahun perselisihan politik antara ke dua faksi.
Namun para kritikus mengatakan pemerintah persatuan itu belum membuat perubahan nyata di lapangan di Gaza.
Selain itu, para kritikus menambahkan, sampai penandatanganan pemerintah persatuan dilakukan, Hamas masih tetap menjalankan pemerintahan sendiri di Jalur Gaza, sehingga muncul tuduhan bahwa Hamas tetap mengontrol Gaza meski ada pemerintah persatuan nasional. (an/maan)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
