Ahad, 10 Zulqaidah 1445 H / 22 Desember 2019 11:54 wib
4.442 views
Korban Tewas Dalam Protes Menentang Undang-undang Anti-Muslim di India Capai 23 Orang
UTTAR PRADESH, INDIA (voa-islam.com) - Korban tewas dalam protes menentang undang-undang kontroversial anti-Muslim di India telah mencapai 23, ketika sembilan orang lagi tewas pada hari Sabtu (21/12/2019) di negara bagian utara Uttar Pradesh.
Lima belas orang telah tewas di negara bagian itu selama protes sejauh ini, kata jurubicara kepolisian Praveen Kumar, seraya menambahkan bahwa "mayoritas yang tewas adalah kaum muda".
"Beberapa dari mereka meninggal karena luka-luka peluru, tetapi luka-luka ini bukan karena tembakan polisi. Polisi hanya menggunakan gas air mata untuk menakut-nakuti gerombolan yang gelisah," klaim Kumar.
Dia mengatakan sekitar selusin kendaraan dibakar di tengah protes di distrik Rampur, Sambhal, Muzaffarnagar, Bijnor dan Kanpur, tempat kantor polisi juga dibakar.
Negara bagian Uttar Pradesh yang terpadat di India, menampung 204 juta orang, dikendalikan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi.
Pasukan anti-teror dikerahkan dan layanan internet ditangguhkan selama 48 jam di negara bagian itu.
Pada hari Jum'at, enam orang, termasuk seorang bocah lelaki berusia delapan tahun, terbunuh dalam protes di negara bagian itu dengan populasi Muslim yang besar.
Polisi mengatakan pada hari Sabtu bahwa lebih dari 600 orang ditahan. Selain itu, lima orang ditangkap dan 13 kasus polisi diajukan karena memposting materi "tidak menyenangkan" di media sosial.
Polisi telah memberlakukan hukum era kolonial Inggris, yang disebut Bagian 144, yang melarang perkumpulan lebih dari empat orang di seluruh negara bagian. Undang-undang itu juga diberlakukan di tempat lain di India untuk menggagalkan gerakan protes yang berkembang menuntut pencabutan undang-undang kewarganegaraan kontroversial.
Dalam sebuah rekomendasi yang dikeluarkan pada Jum'at malam, Kementerian Informasi dan Penyiaran India meminta "kepatuhan ketat" oleh para penyiar negara itu dalam melaporkan konten yang dapat mengobarkan kekerasan lebih lanjut.
Ribuan demonstran, termasuk mahasiswa dan sejumlah besar perempuan, telah bersumpah untuk terus berjuang sampai Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) yang disahkan pekan lalu dicabut.
CAA menyediakan jalur cepat menuju kewarganegaraan bagi penganut Hindu, Sikh, Parsis, Budha, Jain dan Kristen dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh yang "teraniaya", tetapi tidak termasuk Muslim.
Para kritikus mengatakan undang-undang itu bertujuan meminggirkan 200 juta Muslim India dan merupakan bagian dari agenda Hindu radikal Perdana Menteri Narendra Modi, sebuah klaim yang tidak mau diakui oleh BJP.
Ketika hari libur di ibukota New Delhi pada hari Sabtu, para demonstran mengangkat ponsel mereka sebagai obor di Masjid Jama, masjid terbesar di India. Daerah itu menyaksikan protes keras pada Jum'at malam.
Di Patna di negara bagian Bihar timur, tiga demonstran menderita luka tembak dan enam lainnya terluka akibat melempari batu setelah bentrok dengan kontra-pengunjuk rasa, kata polisi.
Sebuah protes yang semua pesertanya wanita diadakan di kota Guwahati di Assam di timur laut, tempat gelombang protes dimulai di tengah kekhawatiran para imigran akan "melemahkan" budaya lokal mereka.
Enam orang tewas di Assam - empat akibat ditembak polisi - tempat protes pertama kali dimulai, menyebar ke daerah lain termasuk kota selatan Mangaluru di mana dua orang tewas pada hari Kamis.
'Bukan protes sektarian'
Serangan balik terhadap CAA menandai pertunjukan perbedaan pendapat terkuat sejak Modi pertama kali terpilih pada 2014.
"Apa yang menarik adalah bahwa banyak kekerasan dan kematian yang terjadi telah terjadi di daerah-daerah yang diatur oleh BJP atau partai-partai yang berpihak pada BJP," kata Subina Shrestha dari Al Jazeera, yang berbicara dari ibukota India.
"Beberapa anggota pemerintah koalisi telah memberikan pernyataan menghasut, sementara yang lain dalam koalisi mengatakan bahwa undang-undang ini tidak tepat waktu," katanya, seraya menambahkan bahwa demonstrasi massa di seluruh negeri belum bersifat "sektarian".
"Banyak dari orang-orang ini adalah pelajar, warga sipil yang datang ke jalanan dalam solidaritas dengan kaum Muslim. Mereka sekarang berbicara tentang krisis konstitusi, krisis eksistensial, dan dasar-dasar yang menjadi dasar konstitusi India."
Aktivis hak asasi manusia di Uttar Pradesh mengatakan polisi setempat melakukan penggerebekan di rumah dan kantor mereka untuk mencegah mereka merencanakan demonstrasi baru.
Diskriminasi terhadap Muslim
Tarun Khaitan, profesor hukum dan teori hukum di Universitas Oxford, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah BJP "telah memangkas fundamental konstitusi India" sejak berkuasa pada 2014.
"Tapi tindakan ini melakukannya dengan sangat terang dan tegas sehingga tidak ada alasan masuk akal.
Khaitan mengatakan undang-undang tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi India "karena untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi India yang independen, kita akan menulis agama sebagai kualifikasi ke dalam undang-undang kewarganegaraan kita".
Dia mengatakan warga India yang memprotes telah memutuskan bahwa mereka harus menyelamatkan "konstitusi demokratis pluralistik, sekuler," negara itu.
Dalam tanggapannya terhadap kritik, pemerintah BJP mengklaim undang-undang itu tidak akan berdampak pada warga negara India, termasuk Muslim.
"Saya mengimbau saudara-saudara Muslim kita untuk tidak jatuh karena kebohongan disebarkan oleh partai-partai oposisi," kata Menteri Minoritas federal Mukhtar Abbas Naqvi.
BJP akan meluncurkan kampanye 10 hari untuk menjangkau setiap keluarga untuk menjelaskan undang-undang itu, kata juru bicara partai Bhupender Yadav. (Aje)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
