Laporan: UEA dan Mesir 'Paksa' Haftar Batalkan Kesepakatan Perjanjian Damai di Moskow

MOSKOW, LIBYA (voa-islam.com) - Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir memainkan peran penting dalam penarikan Jenderal Khalifa Haftar dari pembicaraan damai yang ditengahi di Moskow antara dua saingan dalam konflik Libya, sumber-sumber diplomatik mengungkapkan Senin.

Upaya UEA dan Mesir untuk mengacaukan Libya setelah Musim Semi Arab berlanjut dengan kecepatan tinggi. Memberikan dukungan politik yang berkelanjutan dan bantuan militer yang ditawarkan oleh kedua negara kepada kekuatan tidak sah Jenderal Haftar, karena bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional, kedua negara tersebut diduga memainkan peran utama dalam upaya frustasi pada gencatan senjata, yang sebelumnya dianggap sebagai kesepakatan yang dilakukan oleh Moskow.

Menurut informasi para pejabat intelijen UEA dan Mesir memaksa Haftar untuk membatalkan perjanjian yang dirancang untuk mewujudkan perdamaian abadi di Libya.

Bentrokan berlanjut di beberapa bagian ibukota negara itu, Tripoli, Selasa (14/1/2020) pagi, ketika komandan pemberontak Khalifa Haftar meninggalkan Moskow tanpa menandatangani perjanjian gencatan senjata yang dirancang pada perundingan pada Senin, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan. Haftar juga menyatakan tentangan kerasnya terhadap kehadiran pasukan Turki di Libya, yang terjadi setelah GNA mengajukan permintaan resmi dari Turki ke arah ini.

Partai-partai berkumpul di Moskow pada hari Senin, terutama untuk mengawasi pembentukan gencatan senjata, yang diharapkan memberi jalan bagi dimulainya kembali proses politik yang seharusnya. Sejak pemerintah berbasis di Tripoli, didukung oleh Turki dan AS, dan Haftar gagal untuk berkompromi, bagaimanapun, semua mata telah beralih ke pertemuan puncak tentang krisis Libya yang direncanakan berlangsung pada hari Ahad di Berlin.

Menurut sumber-sumber diplomatik, KTT pemimpin akan dihadiri oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, pemimpin Rusia Vladimir Putin, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Aljazair Abdulmadjid Tebboune.

Sumber mengatakan bahwa langkah Haftar itu disambut dengan takjub oleh Turki, dan bahkan lebih dari itu Rusia, menambahkan bahwa UEA dan perwira intelijen Mesir menghambat kemungkinan kesepakatan dipenuhi.

Uni Emirat Arab sebelumnya telah melanggar Embargo Senjata PBB terhadap pasukan yang loyal kepada komandan Libya Haftar, sebagaimana terungkap dalam laporan PBB yang berasal dari 2017, yang menyatakan bahwa negara itu telah lama memberikan Haftar dengan semua jenis dukungan militer, memicu konflik yang sedang berlangsung . Laporan itu mengatakan bahwa di antara bantuan yang diberikan oleh UEA, adalah helikopter serang MI-24P pada bulan April 2015. Penyelidik telah mengkonfirmasi bahwa satu helikopter MI-24P dilacak kembali ke Belarus, yang mengonfirmasi telah mengirimkan empat pesawat ke UEA pada tahun 2014.

Laporan itu juga mengatakan bahwa pengiriman 93 kendaraan pengangkut lapis baja dan 549 kendaraan lapis baja dan non-lapis baja dilakukan ke Tentara Nasional Libya (LNA) pimpinan Haftar pada April 2016 melalui pelabuhan di Arab Saudi dan Mesir. Selain itu, laporan itu termasuk citra satelit dari pangkalan udara al-Khadim, sebelah timur Benghazi, menunjukkan pesawat tanpa awak yang "kemungkinan besar" dikendalikan oleh UEA.  (TDS)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Video Baru Menunjukkan 2 Rudal Iran Hantam Pesawat Penumpang Ukraina
• Islamic State Lancarkan Serangan Besar-besaran ke Pasukan Suriah di Homs
• Pasukan AS Sembunyi di Bunker Era-Saddam Saat Rudal Balistik Iran Menghujani Pangkalan Mereka
• Erdogan Ancam Beri Haftar 'Pelajaran' Jika Tidak Hentikan Serangan ke Tripoli
• Hamas Sebut Otoritas Palestina Tangkap 195 Anggotanya dalam Sepekan
• AS Kirim Pulang 21 Kadet Militer Saudi Setelah Penembakan Mematikan di Pangkalan Florida
• Militer Israel Rugi Jutaan Shekel Akibat Banjir Rendam Jet-jet Tempur yang Diparkir di Hangar
• Laporan: AS Pertimbangkan Bunuh Soleimani Sejak 2018