Taliban Perluas Program 'Bekerja Untuk Makanan'

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Taliban mengatakan sedang memperluas program "bekerja untuk makanan", di mana gandum yang disumbangkan digunakan untuk membayar puluhan ribu pekerja sektor publik.

Itu terjadi ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meminta bantuan kemanusiaan sebesar $4,4 miliar (£3,2 miliar) untuk Afghanistan.

PBB mengatakan dana itu dibutuhkan tahun ini karena lebih dari separuh penduduk negara itu membutuhkannya.

Krisis ekonomi dan kemanusiaan Afghanistan semakin dalam sejak Taliban mengambil alih kendali pada Agustus.

Pengumuman terbaru Taliban menggarisbawahi krisis keuangan yang melanda negara itu.

Ini juga dapat menimbulkan pertanyaan di antara para donor tentang Taliban yang menggunakan bantuan kemanusiaan untuk mendanai pemerintah mereka, bahkan ketika aturan ketat tetap berlaku atas uang yang masuk ke Afghanistan.

Namun, beberapa bantuan kemanusiaan terus berlanjut setelah pengambilalihan Taliban karena pemerintah asing berusaha mencegah jutaan orang kelaparan.

Namun, bantuan itu dimaksudkan untuk melewati pemerintah Afghanistan dan sebagian besar didistribusikan oleh organisasi internasional.

Sekarang, gandum yang sebagian besar disumbangkan oleh India kepada pemerintah Afghanistan yang didukung AS sebelumnya digunakan oleh Taliban untuk membayar sekitar 40.000 pekerja 10kg gandum per hari, kata pejabat pertanian negara itu.

Program tersebut, yang sebagian besar digunakan untuk membayar pekerja di ibu kota Kabul, akan diperluas ke seluruh negeri, tambah mereka.

Taliban telah menerima pengiriman 18 ton gandum dari Pakistan dengan janji 37 ton lagi dan sedang dalam pembicaraan dengan India lebih dari 55 ton, menurut Fazel Bari Fazli, wakil menteri administrasi dan keuangan di Kementerian Pertanian Afghanistan.

Dia tidak mengatakan berapa banyak gandum yang baru disumbangkan dapat digunakan untuk membayar pekerja dan berapa banyak yang akan didistribusikan sebagai bantuan kemanusiaan.

Dalam beberapa bulan terakhir, keuangan negara telah terpukul keras oleh sejumlah masalah besar seperti sanksi yang diberikan kepada anggota Taliban, aset bank sentral yang dibekukan, dan penangguhan bantuan asing, yang hingga tahun lalu mendukung perekonomian.

Juga pada hari Selasa (11/1/2022), PBB meluncurkan permohonan bantuan kemanusiaan sebesar $4,4 miliar untuk Afghanistan.

"Kami memasuki tahun 2022 dengan tingkat kebutuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara wanita, pria, dan anak-anak Afghanistan. 24,4 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan - lebih dari setengah populasi," kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

PBB menyoroti bahwa, di atas serangkaian krisis yang diderita negara itu, Afghanistan sekarang berada di tengah-tengah salah satu kekeringan terburuk dalam beberapa dekade.

Sementara itu, pemerintahan Biden mengatakan akan memberikan bantuan kemanusiaan senilai $308 juta lagi kepada rakyat Afghanistan.

Ini membawa jumlah total bantuan AS untuk Afghanistan dan pengungsi Afghanistan di wilayah tersebut menjadi hampir $782 juta sejak Oktober.

Gedung Putih mengatakan bantuan itu ditujukan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh pandemi serta "kekeringan, kekurangan gizi, dan musim dingin". (BBC)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Islamic World News lainnya:

• Presiden Kazakhstan Klaim Negaranya Kalahkan Upaya Kudeta, Salahkan Gerilyawan Asing Atas Kekerasan
• Menlu Taliban Bertemu Pemimpin Oposisi Di Pengasingan, Termasuk Putra Mendiang Ahmad Shah Massoud
• HRW: 2 Muslim Uyghur Yang Terancam Dideportasi Dari Saudi Ke Cina Beresiko Ditahan Dan Disiksa
• Hamas Tangkap Tersangka Pembunuh Ilmuan Palestina Di Malaysia
• Ribuan Orang Kehilangan Tempat Tinggal Setelah Kebakaran Landa Kamp Pengungsi Rohingya Di Bangladesh
• Taliban Tangkap Profesor Terkemuka Afghanistan Karena Menghasut Orang Menentang Sistem
• Saudi Minta Negara Teluk Bantu Suplai Rudal Patriot Di Tengah Meningkatnya Serangan Syi'ah Houtsi
• Lebih Dari 5.100 Orang Ditangkap Sejak Protes Kekerasan Dimulai Di Kazakhstan