PBB Akan Akhiri Pengecualian Larangan Perjalanan Bagi 13 Pejabat Taliban

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengakhiri pengecualian larangan perjalanan bagi 13 pejabat Taliban pada Jum'at, sambil menunggu kesepakatan apa pun oleh anggota Dewan Keamanan tentang kemungkinan perpanjangan, kata para diplomat kepada AFP.

Di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB 2011, 135 pejabat Taliban dikenakan sanksi yang mencakup pembekuan aset dan larangan bepergian.

Tetapi 13 dari mereka diberikan pengecualian dari larangan perjalanan untuk memungkinkan mereka bertemu dengan pejabat dari negara lain di luar negeri.

Pada bulan Juni, Komite Sanksi Afghanistan Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang mengeluarkan dua menteri pendidikan Taliban dari daftar pengecualian atas pembatasan rezim terhadap hak-hak perempuan.

Pada saat yang sama, mereka memperbarui pengecualian untuk yang lain sampai 19 Agustus, ditambah satu bulan lagi jika tidak ada anggota yang keberatan.

Irlandia keberatan minggu ini, menurut sumber diplomatik.

Cina dan Rusia telah menyerukan perpanjangan, sementara Amerika Serikat telah meminta pengurangan daftar pejabat yang diizinkan untuk bepergian dan tujuan yang dapat mereka kunjungi.

Proposal terbaru di atas meja akan memungkinkan hanya enam pejabat untuk melakukan perjalanan karena alasan diplomatik, sumber diplomatik mengatakan kepada AFP.

Jika tidak ada anggota Dewan yang keberatan pada Senin sore, itu akan berlaku selama tiga bulan.

Sementara itu, pengecualian untuk 13 pejabat tersebut berakhir pada Jum'at tengah malam.

Di antara 13 orang tersebut adalah Wakil Perdana Menteri Abdul Ghani Baradar dan Wakil Menteri Luar Negeri Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Mereka berperan penting dalam negosiasi dengan pemerintah AS saat itu presiden Donald Trump yang menghasilkan kesepakatan pada tahun 2020 yang membuka jalan bagi penarikan Amerika dari Afghanistan.

Seorang juru bicara misi Cina di PBB, yang saat ini menjabat sebagai presiden bergilir Dewan Keamanan, minggu ini menyebut posisi Barat yang menghubungkan larangan perjalanan dengan hak asasi manusia "kontraproduktif."

Pengecualian itu "diperlukan sebanyak sebelumnya," kata juru bicara itu, menambahkan bahwa jika menerapkan kembali larangan perjalanan adalah keinginan semua anggota Dewan lainnya, "jelas mereka tidak belajar sama sekali." (TNA)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

World News lainnya:

• Tentara Bayaran Wagner Rusia Bantu Pemerintah Mali Perangi Al-Qaidah
• Pengadilan AS Vonis Penjara Seumur Hidup Anggota 'Beatles' Islamic State El Shafee Elsheikh
• Australia Kecewa Indonesia Kurangi Hukuman Pelaku Bom Bali
• Supermodel Bella Hadid Sering Kehilangan Pekerjaan Karena Dukungannya Terhadap Palestina
• Seorang Remaja Israel Terancam Dipenjara Karena Menolak Ikut Wajib Militer
• Kepala HAM PBB Sebut Pengungsi Rohingya Tidak Aman Kembali Ke Myanmar
• Sedikitnya 21 Orang Tewas Dalam Serangan Bom Bunuh Diri Di Sebuah Masjid Di Kabul Afghanistan
• Hamas Bantah Lakukan Negosiasi Dengan Arab Saudi Terkait Tahanan Palestina Di Penjara Saudi