Sabtu, 10 Februari 2018 12:21 wib
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diingatkan untuk mengevaluasi perjalanan hukumnya yang belakangan ini dinilai tidak sesuai dengan nafas demokrasi Indonesia. Ada mahasiswa
more →
Sabtu, 10 Februari 2018 11:21 wib
Dalam KUHAP, penangkapan dan penahan dilakukan dalam proses penyidikan ketika sudah cukup bukti bahwa seseorang telah melakukan tidak pidana. Sehingga dengan kata kain, orang ditangkap
more →
Sabtu, 10 Februari 2018 10:21 wib
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menduga bahwa cukup banyaknya orang yang ditangkap oleh aparat di atas rezim Joko Widodo ini hanya untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan dalam dugaan
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 22:28 wib
Setelah sukses mendatangkan Dr Zakir Naik untuk menggelar safari dakwah di Indonesia selama beberapa hari pada tahun lalu, kemudian dilanjutkan dengan menghadirkan Mufti Kerajaan Perlis Malaysia, Dr. Mohd Asri Zainul Arifin (Dr. Maza), sekarang Sahabat Dakwah Internasional (SDI) pada bulan Maret mendatang akan mengundang Syaikh Yusuf Estes.
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 21:36 wib
Partai Gerindra menganggap kemunculan Pasal 263 tentang Penghinaan Terhadap Presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), membawa Indonesia
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 21:17 wib
Pakar hukum pidana mengingatkan pemerintah agar tidak berlaku di luar hukum dalam perkara zakat 2,5 persen untuk para PNS. Pakar hukum ini misalkan saja memberikan contoh
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 20:17 wib
Keinginan pemerintah melalui Kemenag untuk menetapkan zakat 2,5 persen bagi PNS muslim dipertanyakan keadilannya oleh salah satu politisi. Pasalnya, sejauh ini yang terungkap isu zakat 2,5
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 16:47 wib
Politisi Golkar, Indra J. Piliang menanggapi soal adanya isu dikembalikannya pasal penghinaan Presiden di rezim saat ini. Dengan nampak ironi, malah Indra menyarankan yang mesti
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 15:47 wib
Tidak cukup hanya bicara bahwa ?Saya Pancasila, Kita Pancasila, dan Saya Indonesia? jika kenyataannya segala tindak tanduk kebijakan dan atau sikap dianggap otoriter oleh masyarakat
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 14:47 wib
Bunyi Pasal 27 UUD 1945. (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
more →
