Sabtu, 29 Juli 2017 21:00 wib
Wacana pemerintah ingin menggunakan dana haji dari jamaah yang masih waiting list untuk pembangunan infrastruktur menuai banyak kecaman dari masyarakat.
more →
Sabtu, 29 Juli 2017 11:09 wib
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Kebolehan ini mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih.
more →
Sabtu, 29 Juli 2017 11:05 wib
Ketua Umum Partai Bulan-Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengatakan partainya menolak keputusan Pemerintah untuk menggunakan dana haji, termasuk dana abadi umat yag terhimpun di dalamnya digunakan Penerintah untuk membiayai infrastruktur.
Dana haji yang kini disimpan oleh Pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji maupun dana simpanan/cicilan ONH yang dibayarkan oleh calon haji.
"Dana yang kini jumlahnya melebihi 80 trilyun itu seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan," kata Yusril dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (28/7/2017)
Pemerintah Jokowi,menurut Ketua Umum PBB itu, kini memang tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang jor-joran. Sementara utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3% yang ditetapkan undang-undang.
more →
Sabtu, 29 Juli 2017 11:02 wib
Empat ormas dan enam anggota ormas yang bertindak sebagai perorangan, telah resmi mengajukan gugatan untuk melakukan Judicial Review Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) keormasan Nomor 2 tahun 2017, Jumat siang (28/7) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat, Jakarta.
Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pembela Fatwa ? MUI (GNPF-MUI), Kapitra Ampera, ditunjuk menjadi kuasa hukum Uji Materi Perppu Ormas ini memimpin ormas-ormas dan perseorangan yang melakukan gugatan secara bersama, mendatangi Mahkamah Konstitusi. Gugatan atas Perppu ini pertama kali dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menjadi korban langsung pasca pemberlakuan Perppu, sedangkan gugatan kedua dilakukan oleh PERSIS yang diketuai Drs. Jeje Jainudin, MA.
more →
Sabtu, 29 Juli 2017 10:45 wib
Rencana pemanfaatan dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk investasi pada pembangunan infrastruktur menuai kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa Pemerintah atau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus meminta izin terlebih dulu kepada jemaah selaku pemilik dana.
more →
Sabtu, 29 Juli 2017 10:37 wib
Tokoh Reformasi 98 dari Solo, Mudrick Sangidu menilai pemerintah tidak cukup alasan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya HTI belum memiliki riwayat kudeta sebagaimana yang diakukan PKI.
more →
Jum'at, 28 Juli 2017 21:13 wib
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesiaa (HTI) hadir di aksi menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di silang Monas, Jakarta yang diadakan oleh para Alumni 212, Jum?at (28/07/2017) siang. Dalam pernyataannya
more →
Jum'at, 28 Juli 2017 19:47 wib
Ustadz Bernard Abdul Jabbar dan ribuan umat Islam menolak adanya kehadiran Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja diterbitkan oleh Pemerintah Jokowi. Menurut dia, terbitnya Perppu
more →
Jum'at, 28 Juli 2017 19:43 wib
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di kabupaten dan kota di Jawa Tengah dipastikan sudah 'tiarap'. Jawa Tengah dipastikan bersih dari aktivitas HTI.
more →
Jum'at, 28 Juli 2017 18:33 wib
Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM turut hadir memberikan orasi pada aksi menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang digelar Presidium Alumni 212 di Silang Monas, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
more →
