Kamis, 13 Juli 2017 14:29 wib

Perppu yang dikeluarkan oleh Joko Widodo menurut salah satu pengamat politik mirip seperti era Bung Karnoi membubarkan ormas (partai) Masyumi kala itu. Dan pembubaran saat itu
more →
Kamis, 13 Juli 2017 13:29 wib

Anggota DPR RI dihimbau agar menolak secara ramai-ramai Perppu yang dikeluarkan oleh Joko Widodo. Selain tidak ada kegentingan, Perppu ini juga dinilai mencederai demokrasi
more →
Kamis, 13 Juli 2017 12:29 wib

Penampilan Joko Widodo yang acapkali dianggap sederhana nampaknya kini mulai banyak diragukan oleh khalayak umum, terlebih saat ini ia mengeluarkan Perppu
more →
Kamis, 13 Juli 2017 12:06 wib

Melalui konferensi pers yang diselenggarakan pada Rabu, 12 Juli 2017, Menkopolhukam Wiranto mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
more →
Kamis, 13 Juli 2017 12:01 wib

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tertanggal 10 Juli 2017 untuk mengatur organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. Penerbitan Perppu ini juga merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.
more →
Kamis, 13 Juli 2017 11:29 wib

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 soal organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh Joko Widodo menuai kontroversi di kalangan
more →
Kamis, 13 Juli 2017 11:15 wib

Analis Sosial Budaya The Community of Ideological Islamic Analys (CIIA), DR. Rida Hesti R menilai Perppu No. 2 Tahun 2017 dapat menumbuhkan apriori terhadap perjuangan penegakkan agama apabila penerapan tidak diiringi dengan langkah pembinaan.
more →
Kamis, 13 Juli 2017 11:12 wib

Wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah nyata melahirkan kontraksi di beragam kalangan. Tidak hanya HTI, tapi kabarnya semua kelompok ormas yang dianggap kontra Pancasila dan UUD45 juga hendak dibubarkan
more →
Kamis, 13 Juli 2017 10:45 wib

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat bahwa paham radikalisme bukan hanya pada agama, tapi ada juga paham radikalisme sekuler.
Paham radikalisme sekuler itu, kata Kyai Ma'ruf, ingin menggeser atau menghilangkan peran agama di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
more →
Kamis, 13 Juli 2017 10:41 wib

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan bahwa lembaganya dapat memahami urgensi diterbitkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 dalam rangka menertibkan organisasi kemasyarakan.
Karena, UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU No. 17 Tahun 2013 dianggap tidak memadai. Sementara mekanisne perubahan UU melalui DPR membutuhkan waktu yang cukup lama.
more →