Senin, 8 Mei 2017 21:06 wib

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan Presiden Joko Widodo telah melanggar Undang-Undang karena tak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
more →
Senin, 8 Mei 2017 20:22 wib

Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Ia mengatakan bahwa kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas.
more →
Senin, 8 Mei 2017 19:27 wib

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menuding Hak Angket DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralasan lemah dan akal-akalan. Bahkan menurut dirinya, Hak
more →
Senin, 8 Mei 2017 18:49 wib

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra merespon adanya informasi bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan oleh pemerintah. Menurut Yusril, pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan organisasi keislaman tersebut
more →
Senin, 8 Mei 2017 17:27 wib

Aksi Simpatik 55, termasuk aksi Bela Islam yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu sama sekali bisa jadi sudah terbukti tidak berkaitan apapun, kecuali murni hanya persoalan hukum
more →
Senin, 8 Mei 2017 15:49 wib

Setelah mengeluarkan keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah akan terus melakukan kajian kepada ormas-ormas yang dinilai mengganggu keamanan dan mengancam eksistensi Indonesia. Termasuk mengkaji Front Pembela Islam (FPI).
more →
Senin, 8 Mei 2017 15:27 wib

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menghimbau agar lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya tidak perlu melakukan pencitraan
more →
Senin, 8 Mei 2017 15:05 wib

Menkopolhukam Wiranto menggelar konferensi pers mengenai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ormas itu dibubarkan karena dianggap membahayakan NKRI.
more →
Senin, 8 Mei 2017 13:27 wib

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga hukum diduga memiliki beberapa kejanggalan, terlebih soal makin nampak maraknya
more →
Senin, 8 Mei 2017 11:27 wib

Salah satu Anggota DPR RI dari Komisi III yang medukung Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa hak yang tersebut bukan saja untuk Presiden RI
more →