Sabtu, 18 Juni 2016 11:10 wib
Terkait kesimpangsiuran kabar Perda-Perda mana saja yang dibatalkan, Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris mempertanyakan hal ini kepada Dirjen Otonomi Sumarsono.
more →
Sabtu, 18 Juni 2016 10:18 wib
Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mendapat kritik dari praktisi hukum. Salah satu kritik tersebut disampaikan oleh Rozaq Asyhari, Pusat Advokasi Hak Azasi Manusia (PAHAM) Indonesia.
more →
Jum'at, 17 Juni 2016 17:41 wib
Cinta yang tulus cinta yang murni ingin melihat mereka menjadi manusia seutuhnya ingin melihat mereka menjadi manusia yang bahagia, ingin melihat mereka menjadi manusia
more →
Jum'at, 17 Juni 2016 16:50 wib
Front Pembela Islam (FPI) menyambangi kantor kelompok media Kompas di kawasan Pal Merah, Jakarta, Kamis (16/6/2016). .
more →
Jum'at, 17 Juni 2016 15:13 wib
Untuk berjuang membebaskan Palestina dan Al Aqsa dari kekejaman Israil, mari kita persiapkan diri untuk melawan mereka. "Kita harus berjihad melawan Israil," gelora Taqiuddin.
more →
Jum'at, 17 Juni 2016 10:58 wib
kegiatan santunan dan bakti sosial yang didakan KAMMI Dewata dapat membantu saudara-saudara muslim yang membutuhkan uluran tangan
more →
Jum'at, 17 Juni 2016 10:11 wib
Menurut Fahira Idris , dirinya mendukung kebijakan Pemerintah mengevaluasi dan membatalkan Perda-Perda bermasalah karena menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan
more →
Jum'at, 17 Juni 2016 09:50 wib
Pasca penggusuran paksa kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyisakan luka bagi warga yang menjadi korban penggusuran yang tidak manusiawi itu.
more →
Jum'at, 17 Juni 2016 08:11 wib
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah memublikasikan ribuan Perda yang akan dibatalkan. Atas alasan, salah satunya berbau intoleran, karena itu pemerintah harus bijak agar tidak
more →
Jum'at, 17 Juni 2016 06:57 wib
Polemik pembatalan 3.143 perda yang dianggap bermasalah oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus bergulir terutama pembatalan Perda yang dianggap bernuansa intoleran.
more →
