voa-islam.com

Sabtu, 10 Oktober 2020 09:59 wib

Riset IDEAS Temukan Empat Pasal Berpotensi Sengsarakan Buruh di UU Ciptaker

Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menyoroti beberapa pasal di dalam undang-undang Cipta Kerja yang berdampak kepada kesejahteraan buruh. Dari sekian banyak dampak yang mungkin terjadi, IDEAS memilih beberapa pasal khusus yang sesuai dengan ketersediaan data. more →

Sabtu, 10 Oktober 2020 09:28 wib

Demo Tolak UU Ciptaker Makin Meluas, FPKS: Pemerintah Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan

Penolakan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker makin meluas ke daerah-daerah. Bukan hanya datang dari kalangan buruh, mahasiwa dan pelajar, bahkan kini melibatkan akademisi dan pimpinan daerah. Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher merasa prihatin dan menyebut pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi. more →

Sabtu, 10 Oktober 2020 07:19 wib

Pengesahan UU Cipta Kerja, Fahira: Kami Sudah Berjuang Maksimal Tapi Kewenangan DPD RI Terbatas

Anggota DPD RI Fahira Idris menegaskan, dirinya sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja telah meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk menunda dulu semua pembahasan di semua klaster yang ada dalam RUU ini hingga pandemi ini bisa dikendalikan. more →

Jum'at, 9 Oktober 2020 22:05 wib

PP Persis: Omnibus Law Diputuskan Secara Tergesa-gesa, Ada Apa?

PP Persis Mendukung Gerakan moral para pekerja, mahasiswa dan masyarakat dengan tetap mengutamakan keselamatan dari penularan Covid-19 dan menghindari tindakan anarki more →

Jum'at, 9 Oktober 2020 21:59 wib

IDEAS: UU Ciptaker Mudahkan Perusahaan Rekrut dan Lepas Buruh

Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Askar Muhammad menilai bahwa kerangka besar yang terkandung di dalam undang-undang Cipta Kerjakhususnya klaster ketenagakerjaan adalah membangun pasar tenaga kerja yang fleksibel. Dimana hal tersebutakan mempermudah perusahaan untuk merekrut dan melepas tenaga kerja. more →

Kamis, 8 Oktober 2020 23:40 wib

Self Declare Halal pada Omnibus Law Tidak Sejalan dengan Maqashid Syariah

Pada Undang-undang Omnibus Cipta Kerja klaster Jaminan Produk Halal yang baru saja disahkan disebutkan ketentuan dibolehkannya pelaku UKM melakukan self declare halal bagi produknya. more →

Kamis, 8 Oktober 2020 22:45 wib

Terkait UU Omnibus Law, Legislator: Bonus 5 Kali Gaji Cuma PHP Pemerintah

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto membantah adanya kabar bahwa dalam UU Cipta Kerja terdapat pasal tentang pemberian bonus 5 kali gaji bagi karyawan. Menurut Mulyanto, sejak awal ketika UU Cipta Kerja ini masih dalam bentuk draft rancangan, ketentuan soal bonus 5 kali gaji sama sekali tidak tercantum. RUU Cipta Kerja hanya mencantumkan adanya program Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) yang akan memberikan tunjangan sebesar 6 kali gaji jika karyawan diberhentikan kerja. “Saya jamin tidak ada pasal yang menyebut soal bonus 5 kali gaji itu. Dari sekian kali pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, tidak ditemukan ketentuan soal bonus 5 kali gaji. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ada ketentuan soal bonus 5 kali gaji ini maka bisa dibilang sebagai hoax. Saya kan ikuti terus setiap pembahasan RUU Cipta Kerja ini,” kata Mulyanto. Sebelumnya, Pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fawziyah mengatakan bahwa dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sudah disahkan sebagai Undang-Undang terdapat klausul soal pemberiam bonus 5 kali gaji kepada karyawan. Pemberian bonus ini dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang akan diatur kemudian. Menurut Erlangga dan Ida, pemberian bonus ini sebagai kompensasi atas perubahan formula penghitungan pesangon. Mulyanto menyesalkan keterangan yang disampaikan Erlangga dan Ida tersebut. Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI, Erlangga dan Ida harus bisa menjelaskan kepada publik terkait keterangannya. Mulyanto mempertanyakan dasar argumen Erlangga dan Ida sehingga berani mengatakan ada pasal soal bonus 5 kali gaji itu. “Faktanya memang tidak ada klausul bonus itu. Jadi sudah sepantasnya Menko Erlangga dan Menteri Ida menjelaskan kepada publik terkait janjinya tempo hari,” ujar Mulyanto. Anggota Komisi VII DPR RI ini menduga ucapan Erlangga dan Ida beberapa waktu lalu hanya sekedar pemanis agar RUU Cipta Kerja diterima publik. “Jangan-jangan itu cuma PHP agar RUU Cipta Kerja diterima masyarakat terutama kalangan buruh. Karena faktanya memang dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR kemaren tidak ada klausul bonus itu,” imbuh Mulyanto. more →

Kamis, 8 Oktober 2020 22:11 wib

UU Omnibus Jaminan Halal, IHW Nilai Negara Lucuti Kewenangan Ulama

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menyoroti pengesahan Undang-undang Cipta Kerja terkait klaster Jaminan Produk Halal. more →

Kamis, 8 Oktober 2020 21:14 wib

KBPII Kecam Pemaksaan Pembahasan dan Pengesahan Omnibus Law

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR dan Pemerintah menuai banyak kontroversi. Meski ada hal baik untuk mendorong roda ekonomi, namun banyak hal yang akan merugikan kepentingan rakyat kecil dan mengancam kelestarian lingkungan. more →

Kamis, 8 Oktober 2020 14:37 wib

Heboh Stand Kuliner Babi di Hijab Fest Halal Food, Ini Langkah MUI Jateng

Ketua MUI Jateng, KH. Ahmad Darodji meminta agar berbagai pihak memahami betul urgensi produk halal. Dia tidak ingin kesalahan dalam penyelenggaraan pameran Hijab Fest Halal Food Culinary di Paragon Mall, beberapa waktu lalu terulang kembali. more →