Kamis, 7 Mei 2015 11:00 wib
Entah kenapa sejak presiden Jokowi berkuasa datang bertubi tubi malapetaka tiada henti bagi rakyat kecil terutama para pedagang kecil yang berdagang di pasar pasar tradisional di Tanah Air
more →
Kamis, 7 Mei 2015 10:10 wib
Amien Rais menjamin PAN tidak berniat masuk pemerintahan dengan cara mendekati presiden dan mendesaknya melakukan evaluasi kabinet
more →
Kamis, 7 Mei 2015 09:30 wib
Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk meletakkan dasar pendidikan nasional secara stabil jangan menjadikan anak Indonesia sebagai kelinci percobaan kebijakan pendidikan
more →
Kamis, 7 Mei 2015 08:15 wib
Dibawah rezim Jokowi ekonomi Indonesia ambruk. Sekarang sangat jelas melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu satu tahun tingkat pengangguran di Indonesia mengalami pertambahan sebanyak 300 ribu jiwa.
more →
Rabu, 6 Mei 2015 05:00 wib
Nico Harjanto mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 3 bulan terakhir lalu menyatakan terdapat sejumlah menteri yang harus segera diganti
more →
Selasa, 5 Mei 2015 23:54 wib
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tidak hanya dilemahkan, tetapi malah dimatikan
more →
Selasa, 5 Mei 2015 21:35 wib
Demi menekan angka pornografi dan pornoaksi, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara akan memantau para pengguna warnet atau warung internet.
more →
Senin, 4 Mei 2015 15:16 wib
Firman Soebagyo yang menjadi bagian daria kubu ARB menilai Komisi Pemilihan Umum telah diintervensi oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini. Di mana dengan keluarnya keputusan bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HA
more →
Sabtu, 2 Mei 2015 14:04 wib
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengatakan (Kontras) menganggap intruksi Presiden Joko Widodo yang dihiraukan
more →
Sabtu, 2 Mei 2015 13:07 wib
)- Pakar hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengkritisi Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan nada intervensi kepada pihak kepolisian terkait atas penahanan penyidik senior KPK Novel Baswedan
more →
