Senin, 12 Februari 2018 12:57 wib
Jaringan mereka luas, mereka punya banyak teman tukang ganggu (hukum) negara kita di luar. Kemampuan mobilisasinya tinggi termasuk pada guru besar yang tidak paham persoalan
more →
Senin, 12 Februari 2018 11:57 wib
Ada dugaan kuat oknum-oknum tertentu yang dapat dikatakan memiliki kekuatan untuk mengendalikan lembaga hukum di Indonesia. Salah satu tugas mereka adalah mengintervensi sehingga
more →
Senin, 12 Februari 2018 10:57 wib
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan bahwa serangan kepada Rumah Ibadah dan simbol-simbolnya; Pastur, pendeta, Ustadz, ulama dan kyai adalah serangan kepada bangsa, kepada
more →
Senin, 12 Februari 2018 09:57 wib
Serangan yang ditujukan ke para ulama, tokoh agama Islam dan lainnya diduga kuat bukan laku yang kebetulan. Mereka adalah para perusak bangsa dan negara yang nyatanya tengah hadir d
more →
Sabtu, 10 Februari 2018 13:21 wib
Sejarah tidak akan terulang jika pemimpin senantiasa sadar dengan apa yang dilakukannya. Pemimpin ini juga dapat berbuat perbaikan jika tahu bahwa
more →
Sabtu, 10 Februari 2018 12:21 wib
Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diingatkan untuk mengevaluasi perjalanan hukumnya yang belakangan ini dinilai tidak sesuai dengan nafas demokrasi Indonesia. Ada mahasiswa
more →
Sabtu, 10 Februari 2018 11:21 wib
Dalam KUHAP, penangkapan dan penahan dilakukan dalam proses penyidikan ketika sudah cukup bukti bahwa seseorang telah melakukan tidak pidana. Sehingga dengan kata kain, orang ditangkap
more →
Sabtu, 10 Februari 2018 10:21 wib
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menduga bahwa cukup banyaknya orang yang ditangkap oleh aparat di atas rezim Joko Widodo ini hanya untuk menakut-nakuti rakyat. Bahkan dalam dugaan
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 21:36 wib
Partai Gerindra menganggap kemunculan Pasal 263 tentang Penghinaan Terhadap Presiden dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), membawa Indonesia
more →
Jum'at, 9 Februari 2018 21:17 wib
Pakar hukum pidana mengingatkan pemerintah agar tidak berlaku di luar hukum dalam perkara zakat 2,5 persen untuk para PNS. Pakar hukum ini misalkan saja memberikan contoh
more →
