Sabtu, 24 Juni 2017 11:03 wib
Dalam terminologi administrasi pemerintahan, KPK termasuk lembaga non struktural (LNS) yang jumlahnya ada 106, yang sebagian sudah dibubarkan. KPK juga dapat disebut sebagai
more →
Sabtu, 24 Juni 2017 09:03 wib
Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tetap professional. Tidak bermain di ranah politik. Atau jangan bermain di tempat
more →
Sabtu, 24 Juni 2017 07:03 wib
Fahri Hamzah menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu reaktif menanggapi hak angket yang dikeluarkan oleg DPR RI. KPK juga menurut Fahri tidak perlu bersikap seperti
more →
Jum'at, 23 Juni 2017 12:31 wib
Salah satu mantan menteri mengingatkan Joko Widodo memperhatikan serius setiap tindak tanduk bawahannya. Mantan menteri ini mengingatkan karena dimungkinkan ada dari bawahan
more →
Jum'at, 23 Juni 2017 11:31 wib
Ditempatkannya narapidana penista agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mako Brimob telah melanggar hukum. Salah satu pakar pidana pun menanyakan kebijakan tersebut yang
more →
Jum'at, 23 Juni 2017 10:31 wib
Pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa seseorang yang tidak hadir paska pemanggilan oleh Pansus, maka yang bersangkutan dapat dikenakan persoalan hukum dan atau
more →
Jum'at, 23 Juni 2017 09:31 wib
Bukan hanya dinilai melanggar hukum penempatan narapidana penista agama, Ahok di Mako Brimob, melainkan juga kelayakan tempat tersebut tidak layak karena kondisi yang tidak
more →
Jum'at, 23 Juni 2017 08:31 wib
Menteri Hukum dan HAM seharusnya paham bahwa menempatkan napi di rutan adalah pelanggaran hukum serius. Kenapa napi harus ditempatkan di LP, karena dalam sistem hukum
more →
Jum'at, 23 Juni 2017 07:31 wib
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S. Pane mengkritisi keputusan yang menempatkan narapidana penista agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Mako Brimob, bukan di lapas
more →
Jum'at, 23 Juni 2017 05:31 wib
Hak Angket yang digulirkan oleh DPR RI ke KPK mendapatkan perhatian cukup tinggi. Selain dari masyarakat awam yang berpikir bahwa Hak DPR RI ke KPK bagian dari
more →
