HTI: Bukan Hanya di Tolikara, Wilayah Lain Pun Kristen GIDI Intoleran

JAKARTA (voa-islam.com)- Juru Bicara Hizbuh Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto menegaskan bahwa kasus Tolikara adalah perbuatan keji dan biadab. Umat Islam yg saat itu sedang atau ingin melaksanakan ibadah sholat diserang oleh jemaat Geraja Injil Di Indonesia (GIDI) tersebut menunjukkan intoleransi di negeri bumi Cendrawasih itu.

"Bayangkan, Kapolres pada saat itu menyuruh imam sholat berhenti. Ini kan tindakan intoleransi,  keji dan sekaligus biadab," tegasnya hari ini (13/08/2015) pada acara diskusi hari ini yang diberi tema "Tolikara, Sebuah Agenda di Balik Berita" di salah satu restorang di bilang Tebet, Jakarta Selatan yang diadakan oleh HTI.

Ismail juga menyampaikan, kuat dugaan selama ini yang menjadi bukti bahwa umat Kristen GIDI intoleran ialah telah diedarkannya surat kepada umat Islam. "Dilengkapi pula isi edaran yang melarang umat Islam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1436/17 Juli 2015," tambahnya.

Namun, tidak hanya sampai di situ bentuk intoleran umat Kristen. Ismail, menyebutkan, misalnya saja di beberapa wilayah di negeri Burung Cendrawasih telah ditemukannya pelarangan kepada umat Islam untuk tidak menampakkan atribut keislamannya. Dan ini terjadi di lembaga pendidikan yang dapat dikatakan telah dijamin Undang-undang.

"Di wilayah Jayapura, ada sekolah yang mengeluarkan anak didik hanya karena ia berjilbab. Di sekolah, padahal atribut tersebut diperbolehkan (resmi) oleh pemerintah," ucapnya.

Belum lagi, lanjutnya, di belahan Papua lain. Misalnya saja ia menyebutkan di daerah Yahukimo. Di sana telah ditemukannya pelanggaran terhadap umat Islam yang kental dengan intoleransinya, yakni umat Islam dilarang melakukan ibadah sholat wajib sebelum izin kepada atasannya.

"Di Yahukimo, umat Islam bila ingin melakukan sholat harus meminta izin kepada pimpinannya," bebernya singkat.

Rentetan sikap intoleransi yang terjadi di Tanah Papua ini, menurut Ismail merupakan sebuah hasil dari lalainya pemerintah terhadap intervensi-intervensi yang ada. Selain itu, Ismail menyebut kasus ini sebagai bagian dari perang antara sifat jahiliyah dan Islam.

Ia menambahkan, bila pemerintah tidak bergerak cepat menyelesaikan kasus ini, maka tidak mustahil Papua akan memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ini akibat dari intervensi dan lemahnya pengawasan pemerintah. Maka jangan salahkan jika kasus ini tidak selesai, di kemudian hari Papua bisa memisahkan diri dari Indonesia," tutup ia mengingatkan.

Perlu diketahui, kasus Tolikara telah terjadi hampir satu bulan semenjak umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Umat Islam yang pada saat itu ingin merayakan 'kemenangan' karena telah melewati bulan suci Ramadhan, tiba-tiba saja umat Kristen yang intoleran menyerang. Dan menurut info, hingga sampai saat ini tersangka yang telah ditangkap oleh aparat kepolisian belum kunjung ditahan. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Muhammadiyah dan Politik Praktis
• Pemuda Persis Mendukung Sepenuhnya Acara Parade Tauhid Indonesia
• Ini Butir-Butir Rekomendasi Pra Muktamar PP Persis XV dan Muktamar PP Persistri XII
• Tradisi di Persis; Calon Ketua Tidak Boleh Mengiklankan Diri
• Untuk Membuat Efek Jera, Ketum Persis Inginkan Hukum Islam masuk Menjadi Hukum Negara
• Agar Tidak Mengumbar Fitnah, Muhammadiyah-NU Harus Pecat Pengurus yang Menghalangi Perjuangan Dakwah
• Densus 88 Lakukan Penangkapan Biadab terhadap 3 Aktivis Islam asal Solo
• Dugaan Kuat Visa untuk Warga Israel Dikeluarkan karena Tekanan Politik