Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
6.921 views

Selamat Datang Era 'The New Orde Baru'

 

Oleh:

Hersubeno Arief, Konsultan Media dan Politik

 

PADA masa Orde Baru ada sebuah anekdot yang sangat terkenal di kalangan aktivis. Sebuah keluarga memiliki lima orang anak lelaki. Cita-citanya berbeda-beda. Ada yang ingin jadi jenderal, menteri, gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pengusaha.

Ketika meminta nasehat pada sang ayah, apa yang harus mereka lakukan? Jawabannya hanya satu: Masuk akademi militer! (AKABRI).

Sang Ayah tidak sedang bercanda. Pada masa itu seorang perwira militer, apalagi lulusan Akabri bisa memasuki hampir semua posisi di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan di bidang bisnis. Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) pernah dipimpin seorang jenderal.

Peran TNI —kala itu masih disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)— mares kemana-mana. Mulai di tingkat pusat, sampai daerah. ABRI juga punya perwakilan di MPR-DPR. Perwakilan mereka tergabung dalam Fraksi ABRI. Anggota F-ABRI tidak mengikuti pemilu, namun posisi dan perannya sangat menentukan.

Selain melalui F-ABRI, anggota TNI juga banyak berperan dalam politik praktis melalui Golkar di pusat maupun daerah. Dalam tubuh Golkar dikenal tiga jalur ABRI, Birokrasi, dan Golkar (ABG).

Rangkap jabatan anggota TNI di fungsi-fungsi sosial politik itu disebut sebagai Dwifungsi ABRI. Melalui konsep ini rezim Orde Baru mengontrol kekuasaan dengan TNI sebagai tulang punggungnya.

Dwifungsi ABRI berakhir bersamaan dengan tumbangnya Orde Baru. Penghapusan Dwifungsi merupakan salah satu amanat reformasi. TNI dikembalikan ke barak. Mereka menjadi militer profesional yang tugas utamanya menjaga pertahanan negara.

Dalam negara demokrasi, militer berada dalam kendali sipil sebagai alat negara (under civilian control). Mereka boleh aktif dalam dunia politik setelah pensiun.

Beberapa orang jenderal kemudian mendirikan partai politik. Dua jenderal yang paling sukses di dunia politik adalah Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.

SBY mendirikan Partai Demokrat dan berhasil menjadi presiden dua periode. Prabowo mendirikan Partai Gerindra dan saat ini mencalonkan diri menjadi presiden untuk kedua kalinya.

Dua jenderal lain adalah Eddy Sudradjat dan Wiranto. Keduanya mantan Menhankam/Panglima ABRI. Eddy mendirikan PKPI dan Wiranto mendirikan Hanura. Kedua-duanya gagal. PKPI menjadi partai di luar parlemen. Hanura diperkirakan segera menyusul pada pemilu kali ini. Nasib Wiranto lebih tragis karena harus menyerahkan Hanura ke Osman Sapta Odang.

 

Mengembalikan Peran Dwifungsi

 

Peran Dwifungsi itu, dalam batas-batas tertentu dikhawatirkan akan kembali, seiring restruktrisasi organisasi TNI yang baru saja dilakukan rezim Jokowi.

Dengan alasan untuk menampung banyaknya perwira menengah TNI yang menganggur, pemerintah baru saja mengumumkan adanya penambahan 60 jabatan jenderal di lingkungan TNI.

Ada beberapa pos yang statusnya ditingkatkan. Dari semula kolonel menjadi bintang satu. Bintang satu menjadi bintang dua, dan bintang dua menjadi bintang tiga.

Saat ini ada sekitar 500 perwira menengah TNI yang tidak mempunyai jabatan. Terbanyak di TNI AD. Mereka, kata pengamat militer, Salim Said, di parkir di lantai 8 Mabes TNI AD.

Restrukturisasi dan penambahan jabatan jenderal itu masih belum mencukupi. Pemerintah berencana menempatkan mereka di 15 kementerian, departemen dan lembaga negara lainnya.

“Mudah-mudahan dari 500 orang perwira tanpa jabatan itu bisa berkurang menjadi 150-200 orang,” ujar Panglima TNI, Hadi Tjahjanto.

Rencana pemerintah itu segera mengundang protes dari koalisi masyarakat sipil. Puluhan lembaga dan perorangan sejak pekan lalu menggalang sebuah petisi online. Sampai hari Ahad (24/2) sudah lebih dari 10.000 orang yang menandatangani.

Di media sosial keberatan atas rencana pemerintah itu juga bergema sangat nyaring. Menariknya kluster terbesar penolakan terhadap isu itu berasal dari pendukung paslon Prabowo-Sandi. Sementara penolakan dari paslon pendukung Jokowi-Ma’ruf hanya satu dua orang saja.

Dua partai yang didirikan oleh jenderal, Gerindra dan Demokrat juga menentang keras rencana ini. Fakta ini sungguh ironis mengingat latar belakang masing-masing paslon. Jokowi berlatar belakang sipil. Sebaliknya Prabowo berlatar belakang militer.

Banyak kecurigaan Dwifungsi model baru ini merupakan strategi Jokowi merangkul dan memenangkan dukungan dari kalangan militer. Sebelumnya Jokowi juga sudah menaikkan tunjangan jabatan untuk bintara pembina desa (Babinsa) TNI menjadi setara dengan bintara pembina keamanan dan ketertiban (Babinkamtibmas) Polri.

Pada masa Orde Baru, Babinsa adalah mesin politik yang sangat efektif mendukung kekuasaan. Melalui peran teritorial ABRI, tangan-tangan politik pemerintah menjangkau sampai ke desa-desa.

Sejauh ini Jokowi sudah sangat berhasil mengendalikan dan meraih dukungan dari internal Polri. Polri sangat efektif menjadi alat untuk menekan lawan politik pemerintah.

Sebagai imbalan, sejumlah perwira tinggi Polri mendapat jabatan sipil pada masa pemerintahan Jokowi. Ada Menteri PAN & RB, Komjen Pol Sjafruddin; Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Jenderal Budi Gunawan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Suhardi Alius; dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Heru Budi Winarko.

Selain itu, ada Dirut Bulog, Komjen Budi Waseso; Dirjen Imigrasi, Irjen Ronny F Sompie; Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pudji Hartanto Iskandar; Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Irjen Syahrul Mamma; dan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, Irjen Basaria Panjaitan.

Strategi Jokowi ini sudah diendus oleh sejumlah penggiat hak-hak sipil di dalam dan luar negeri. Dia terbukti menggunakan berbagai cara dan sumber daya di pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan. Hampir semua kebijakannya bermuara pada kepentingan elektabiltas. All about electability.

Tim Lindsey dari Universitas Melbourne sudah sejak tahun 2017 menengarai adanya pola penggunaan instrumen pemerintahan untuk menekan lawan politik dengan tuduhan palsu. Praktik politik semacam itu disebutnya sebagai Neo Orde Baru (Neo New Order).

Tom Power dari Australian National University menilai pemerintahan Jokowi anti demokrasi dan telah berubah menjadi otoriter. Jokowi melanggar norma-norma demokrasi, politisasi hukum, melakukan sandera politik terhadap kepala daerah dan lawan-lawan politiknya, serta intimidasi gerakan politik akar rumput seperti #2019GantiPresiden.

Hampir dapat dipastikan langkah Jokowi memberi peluang militer kembali masuk ke jabatan sipil, akan mendapat penentangan yang luas dari koalisi masyarakat sipil dalam dan luar negeri.

Namun seperti biasa para pejabat di lingkar dekat Jokowi mengabaikannya. Menko Maritim, Luhut Panjaitan, malah mempertanyakan siapa yang keberatan? Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan setelah melakukan berbagai kajian dan kebutuhan yang ada.

Inilah dilema Jokowi. Di satu sisi dia berharap dapat menggerakkan mesin politik TNI untuk memenangkan pilpres. Namun disisi lain dia juga menghadapi penentangan yang keras dari koalisi masyarakat sipil dalam dan luar negeri. Mereka menilai kebijakan Jokowi merupakan pengkhianatan atas reformasi dan membahayakan proses demokrasi.

Dalam kondisi seperti ini ada baiknya Jokowi mengingat kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur). “Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.”*

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Intelligent Leaks lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Dapur Darurat: Berbagi Makanan untuk Isoman Penyintas Covid. Ayo Bantu..!!!

Dapur Darurat: Berbagi Makanan untuk Isoman Penyintas Covid. Ayo Bantu..!!!

Lonjakan Covid meningkat tajam, Indonesia menempati nomor 1 di dunia dalam kasus harian dan kematian. Para penyintas Corona yang jalani isolasi butuh uluran tangan. Mari berbagi makanan siap...

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Tak Punya Biaya, Yatim Piatu Berprestasi ini Putus Sekolah, Ayo Bantu !!!

Kanaya Shersabila, yatim piatu segudang prestasi ini tak bisa sekolah lagi karena tak punya biaya. Sang nenek yang jadi tulang punggung keluarga tak bisa mencari nafkah karena sudah uzur sakit-sakitan....

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Bayi Ramadhan ini Butuh Biaya Persalinan, Ayo Bantu..!!!

Maryanti tak bisa khusyuk beribadah Ramadhan karena kondisinya kritis. Persalinan di rumah sakit berjalan lancar, namun tagihan 4,5 juta rupiah tak mampu dibayar oleh keluarga kuli serabutan...

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Kisah Haru Ustadz Ismail, Guru Al-Qur’an Disabilitas Butuh Motor Dakwah. Ayo Bantu..!!

Terlahir disabilitas tanpa kaki dan tangan yang sempurna, ia tetap tegar berdakwah dan bekerja mencari nafkah sebagai tukang las di bengkel berat. Ia butuh sepeda motor roda tiga untuk berdakwah....

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Rumah Ambruk Diterjang Banjir, Kakek Tuna Netra ini Tinggal di Jembatan, Ayo Bantu..!!!

Sudah 21 hari Kakek Jaman mengungsi ke jembatan di tengah sawah Karangharja Bekasi. Rumah bambu yang dihuni sejak tahun 1985 itu roboh diterjang banjir akibat jebolnya tanggul Citarum....

Latest News
Napak Tilas Perjuangan ke Penjara Kalisosok dan Masjid Kemayoran di Surabaya (Bagian-4)

Napak Tilas Perjuangan ke Penjara Kalisosok dan Masjid Kemayoran di Surabaya (Bagian-4)

Kamis, 29 Jul 2021 11:14

Napak Tilas Perjuangan ke Penjara Kalisosok dan Masjid Kemayoran di Surabaya (Bagian-3)

Napak Tilas Perjuangan ke Penjara Kalisosok dan Masjid Kemayoran di Surabaya (Bagian-3)

Kamis, 29 Jul 2021 11:11

Napak Tilas Perjuangan ke Penjara Kalisosok dan Masjid Kemayorandi Surabaya (Bagian-2)

Napak Tilas Perjuangan ke Penjara Kalisosok dan Masjid Kemayorandi Surabaya (Bagian-2)

Kamis, 29 Jul 2021 11:02

Kritik ''Cuitan'' Komunikasi Publik Mahfud MD

Kritik ''Cuitan'' Komunikasi Publik Mahfud MD

Kamis, 29 Jul 2021 11:02

Napak Tilas Perjuangan ke Penjara Kalisosok dan Masjid Kemayoran di Surabaya (Bagian-1)

Napak Tilas Perjuangan ke Penjara Kalisosok dan Masjid Kemayoran di Surabaya (Bagian-1)

Kamis, 29 Jul 2021 10:54

Pemuda Muhammadiyah Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19

Pemuda Muhammadiyah Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19

Kamis, 29 Jul 2021 06:58

Ketua FPKS: Isoman Anggota Tak Perlu di Hotel, Cukup Manfaatkan Fasilitas Milik DPR

Ketua FPKS: Isoman Anggota Tak Perlu di Hotel, Cukup Manfaatkan Fasilitas Milik DPR

Rabu, 28 Jul 2021 23:56

Alumni IPB Kumpulkan Donasi 1,3 M untuk Pengadaan Tabung Oksigen Medis

Alumni IPB Kumpulkan Donasi 1,3 M untuk Pengadaan Tabung Oksigen Medis

Rabu, 28 Jul 2021 22:45

Peningkatan Kompetensi SDM Bank Syariah Harus Menjadi Perhatian

Peningkatan Kompetensi SDM Bank Syariah Harus Menjadi Perhatian

Rabu, 28 Jul 2021 22:27

Indonesia Juara Angka Kematian Covid, Anggota DPR: Pantau Pasien Isoman!

Indonesia Juara Angka Kematian Covid, Anggota DPR: Pantau Pasien Isoman!

Rabu, 28 Jul 2021 22:09

Bertemu Menlu Cina, Delegasi Taliban Bahas Proses Perdamaian Dan Masalah Keamanan Di Afghanistan

Bertemu Menlu Cina, Delegasi Taliban Bahas Proses Perdamaian Dan Masalah Keamanan Di Afghanistan

Rabu, 28 Jul 2021 22:00

Ketua MUI Labura Wafat Dibunuh, MUI Percayakan kepada Aparat Hukum

Ketua MUI Labura Wafat Dibunuh, MUI Percayakan kepada Aparat Hukum

Rabu, 28 Jul 2021 21:47

Optimis Takwa dan Dakwah di Tengah Wabah

Optimis Takwa dan Dakwah di Tengah Wabah

Rabu, 28 Jul 2021 21:36

Kais Saied Pecat Lebih Banyak Pejabat Senior Tunisia Beberapa Hari Setelah Lakukan 'Kudeta'

Kais Saied Pecat Lebih Banyak Pejabat Senior Tunisia Beberapa Hari Setelah Lakukan 'Kudeta'

Rabu, 28 Jul 2021 21:19

Saudi Akan Larang Warganya Bepergian Ke Luar Negeri Selama 3 Tahun Jika Kunjungi Negara Terlarang

Saudi Akan Larang Warganya Bepergian Ke Luar Negeri Selama 3 Tahun Jika Kunjungi Negara Terlarang

Rabu, 28 Jul 2021 18:00

160 Akademisi Dari 21 Negara Desak Komisi Eropa Untuk Stop Danai Universitas Israel

160 Akademisi Dari 21 Negara Desak Komisi Eropa Untuk Stop Danai Universitas Israel

Rabu, 28 Jul 2021 17:17

Kemenag Akan Alihkan Bantuan Masjid ke Penanggulangan Covid-19

Kemenag Akan Alihkan Bantuan Masjid ke Penanggulangan Covid-19

Rabu, 28 Jul 2021 09:58

Benarkah Indonesia Merdeka?

Benarkah Indonesia Merdeka?

Rabu, 28 Jul 2021 08:31

Calon Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina di Negara Ketiga, Bukhori: Cambuk bagi Pemerintah

Calon Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina di Negara Ketiga, Bukhori: Cambuk bagi Pemerintah

Rabu, 28 Jul 2021 08:06

Risiko Ekonomi Saat Pelaksanaan PPKM Darurat

Risiko Ekonomi Saat Pelaksanaan PPKM Darurat

Rabu, 28 Jul 2021 07:19


MUI

Must Read!
X