Fenomena Downgrade, Mode Bertahan dalam Ancaman Kemiskinan

Oleh: Ummu Firly, Aktivis Muslimah

Dulu, secangkir kopi di kafe, makan di restoran, atau membeli barang bermerek mungkin menjadi bagian dari rutinitas masyarakat kelas menengah. Kini, sebagian mulai beralih ke pilihan yang lebih murah, mengurangi jajan, menunda membeli barang baru, bahkan menjual kendaraan demi menekan pengeluaran. Fenomena ini dikenal sebagai downgrade lifestyle, yakni menurunkan standar gaya hidup untuk menyesuaikan kemampuan finansial.

Sekilas, perubahan ini tampak seperti pilihan hidup yang lebih sederhana. Namun, ketika penghematan dilakukan bukan karena kesadaran untuk hidup bersahaja, melainkan karena pendapatan tak lagi mencukupi kebutuhan, ada persoalan yang patut dicermati. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar gengsi, melainkan ketahanan ekonomi keluarga.

Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menyusut dari sekitar 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, kelompok ekonomi rentan dan calon kelas menengah semakin mendominasi, dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen pada periode yang sama. Angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk berada dalam kelompok ekonomi yang belum memiliki ketahanan finansial kuat. (Republika, 9 Oktober 2026).

Tekanan tersebut terlihat pula dari perubahan cara masyarakat bertahan hidup. Jika sebelumnya sebagian orang masih bisa mengandalkan tabungan untuk menutup kekurangan kebutuhan bulanan atau dikenal dengan istilah “makan tabungan” (mantab), kini utang ikut menjadi penopang pengeluaran. Data OJK yang dikutip DetikFinance pada Mei 2026 mencatat outstanding pinjaman daring mencapai Rp100,69 triliun pada Februari 2026, naik 25,75 persen secara tahunan. Sementara itu, pinjaman Paylater juga meningkat pesat. Kondisi ini patut diwaspadai, terutama jika utang digunakan untuk menutup kebutuhan rutin, bukan untuk kegiatan produktif.

…Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar gengsi, melainkan ketahanan ekonomi keluarga.…

Lantas, apakah persoalan ini cukup diselesaikan dengan imbauan agar masyarakat lebih hemat dan tidak mengejar gengsi?

Tentu, mengatur keuangan dan membedakan kebutuhan dari keinginan merupakan hal penting. Tidak semua keinginan harus dipenuhi, apalagi hanya demi pengakuan sosial. Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika masyarakat sudah berhemat, memangkas pengeluaran sekunder, dan memilih barang yang lebih murah, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pada titik ini, kita perlu melihat persoalan yang lebih luas daripada sekadar perilaku konsumsi individu.

Budaya Konsumsi dan Tekanan Ekonomi dalam Kapitalisme

Kapitalisme membentuk budaya konsumsi yang menjadikan kepemilikan barang, merek, dan pengalaman tertentu sebagai simbol keberhasilan. Iklan dan media sosial terus menawarkan standar hidup yang seolah harus dicapai agar seseorang dianggap sukses. Akibatnya, sebagian orang terdorong memenuhi keinginan di luar kemampuan finansial demi menjaga citra dan gengsi.

Ironisnya, sistem yang sama juga menghadirkan tekanan ekonomi melalui ketimpangan penguasaan sumber daya, ketidakpastian pekerjaan, dan orientasi keuntungan yang dapat menempatkan efisiensi bisnis di atas keamanan hidup pekerja. Ketika terjadi PHK, pendapatan tertahan, atau kenaikan upah tidak sebanding dengan biaya hidup, rumah tangga harus menanggung akibatnya sendiri. Pengeluaran dipangkas, tabungan terkuras, bahkan utang menjadi pilihan terakhir untuk menyambung kebutuhan.

…Pengeluaran dipangkas, tabungan terkuras, bahkan utang menjadi pilihan terakhir untuk menyambung kebutuhan.…

Fenomena downgrade karena itu tidak bisa disamaratakan. Ada orang yang sengaja memilih hidup minimalis sebagai keputusan sadar, tetapi ada pula yang terpaksa menurunkan kualitas konsumsinya karena kondisi ekonomi. Perbedaan ini penting. Sebab, hidup sederhana dapat menjadi pilihan yang menyehatkan, sedangkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar merupakan persoalan kesejahteraan yang harus diselesaikan.

Di sinilah kritik terhadap politik ekonomi kapitalisme sekuler menemukan relevansinya. Ketika keberhasilan ekonomi lebih banyak diukur melalui pertumbuhan dan aktivitas pasar, kondisi masyarakat tidak cukup dinilai dari angka agregat. Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak otomatis berarti setiap keluarga memiliki daya beli yang memadai, pekerjaan yang layak, atau tabungan yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat.

Negara pun tidak dapat berhenti pada kebijakan yang mendorong konsumsi atau meminta masyarakat menyesuaikan gaya hidup. Negara memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan ekonomi benar-benar memperkuat kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika masyarakat terus diminta beradaptasi, sementara tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan tidak tertangani, kemampuan bertahan itu pada akhirnya memiliki batas.

Kesederhanaan dan Jaminan Kesejahteraan dalam Islam

Islam menawarkan paradigma yang berbeda dalam memandang harta dan kesejahteraan. Harta bukan ukuran kemuliaan seseorang, melainkan amanah yang harus dikelola sesuai ketentuan Allah. Seorang Muslim diajarkan untuk memenuhi kebutuhan secara proporsional, mendahulukan yang penting, menjauhi pemborosan, dan tidak memaksakan diri demi gengsi. Allah berfirman:

“Dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar” (Qs Al-Furqan: 67).

Prinsip ini bukan ajakan untuk memiskinkan diri, apalagi membenarkan keadaan ketika rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kesederhanaan dalam Islam berjalan beriringan dengan ikhtiar mewujudkan kesejahteraan. Setiap orang didorong bekerja, berusaha, dan mencari rezeki yang halal. Namun, tanggung jawab pemenuhan kesejahteraan tidak boleh dibebankan kepada individu semata.

…Kesederhanaan dalam Islam berjalan beriringan dengan ikhtiar mewujudkan kesejahteraan.…

Dalam sistem Islam, negara berkewajiban mengurus urusan rakyat. Negara harus membuka kesempatan kerja yang memadai, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan masyarakat, serta memastikan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan dapat terpenuhi. Pelayanan kebutuhan dasar harus dirancang agar dapat dijangkau rakyat, bukan menjadi beban yang membuat keluarga semakin terhimpit secara finansial.

Islam juga memiliki mekanisme pengelolaan keuangan publik yang berbeda dari orientasi menjadikan pajak sebagai tumpuan utama pembiayaan negara. Baitulmal mengelola sumber-sumber penerimaan sesuai ketentuan syariat, termasuk zakat dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya. Dengan pengelolaan yang amanah, negara bertanggung jawab menggunakan kekayaan publik untuk kemaslahatan rakyat. Ketentuan pajak dalam keadaan tertentu pun tidak dapat dilepaskan dari aturan dan batasan syariat.

Mengukur Kesejahteraan dari Kehidupan Nyata Rakyat

Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kewenangan, melainkan amanah untuk melayani. Negara tidak cukup hanya mencatat pertumbuhan ekonomi, tetapi harus memastikan rakyat memperoleh kesempatan hidup layak. Ketika keluarga kehilangan pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, atau terjerat utang demi bertahan hidup, kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius dalam penyelenggaraan kebijakan ekonomi.

…Hidup sederhana justru menjadi pilihan terpaksa karena ruang hidup masyarakat semakin menyempit.…

Dengan demikian, fenomena downgrade seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Masyarakat memang perlu membangun pola hidup sederhana dan tidak terjebak gengsi. Namun, negara juga harus membenahi kebijakan yang memengaruhi kesempatan kerja, daya beli, akses kebutuhan dasar, dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Sebab, ukuran kesejahteraan bukanlah seberapa mahal barang yang mampu dibeli seseorang, melainkan apakah ia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak tanpa terus-menerus dihantui kecemasan finansial. Jangan sampai hidup sederhana yang semestinya lahir dari kesadaran justru menjadi pilihan terpaksa karena ruang hidup masyarakat semakin menyempit.

Persoalannya bukan semata-mata apakah masyarakat sanggup melakukan downgrade. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: mengapa semakin banyak orang harus menurunkan standar hidupnya hanya untuk bertahan?

Jika semakin banyak keluarga harus menurunkan standar hidup hanya untuk bertahan, yang patut dipertanyakan bukan kemampuan rakyat berhemat, melainkan keberhasilan negara menjamin kesejahteraan rakyatnya. [voa-islam.com]

Tentang Penulis:

Ummu Firly adalah aktivis Muslimah, pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Facebook: Ummu Firly ✦ Instagram: @Ummu_Firly ✦ X: @Ummu_Firly ✦ TikTok: @Bisthan

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Opini Zone lainnya:

• Menyelamatkan Generasi Muda dari Jerat Narkoba Berkedok Vape
• Kuliah Gratis: Negara Harus Menjamin Pendidikan, Bukan Sekadar Membayar Tagihan
• Ketika “Omon-omon” Pendidikan Gratis Terbentur Anggaran, Apa Jawaban Islam?
• Free Palestine ala Prabowo: Beranikah Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace?
• Bullying di Sekolah dan Rapuhnya Benteng Moral Generasi
• Fa Idza ‘Azamta: Menjaga Keputusan Jam’iyyah
• Keracunan MBG Terus Berulang, Negara Harus Membenahi Sistem yang Timpang
• Menolak Normalisasi LGBT, Pertahankan Kedaulatan Moral Bangsa