Rabu, 17 Syawwal 1445 H / 25 Juni 2014 07:51 wib
72.891 views
Benarkah Jokowi Sosok Tokoh Jujur, Bersih, Sederhana dan Merakyat?
JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi selalu diidentikan tokoh yang jujur. Di mana-mana poster, spanduk, iklan di telivisi, radio, surat kabar, majalah, atau media sosial, Jokowi adalah sosok pribadi yang jujur.Kata yang identik dengan sifat Nabi Shallahu'alaihi wasssalam, yaitu 'sidik', kemudian ditambah dengan sederhana, dan merakyat. Tiga kata : 'jujur, sederhana, dan merakyat, sungguh menjadi sihir bagi rakyat.
Dalam pagelaran kampanye yang masif menjelang pilpres 2019 ini, secara masif pula, rakyat mendapatkan visualisasi (gambaran) tokoh Jokowi, sebagai tokoh yang jujur, merakyat dan sederhana. Sampai-sampai pergi ke Gedung Juang, saat akan mendeklarasikan pencapresan itu, naik sepeda 'ontel' berdua bersama JK.
Ditambah pergi ke KPU naik bajaj. Di berbagai tempat menggunakan becak, dan bahkan dibuat film tentang Jokowi-JK makan lesehan dengan seorang ibu yang miskin. Meskipun, disebuah gambar, nampak Jokowi dan Anis Baswedan berada dalam pesawat pribadi yang mewah, saat pergi ke kampanye.
Saat debat kedua capres 15 Juni lalu, Jokowi menggunakan 'engel' bicara dimulai dari : "Seorang ibu tukang cuci di Menado, buruh tani Abdullah yang di Aceh, Siti ibu rumah tangga di Jawa Tengah, menitipkan amanah kepada saya", tukasnya dalam menyampaikan visi-misi, terkait dengan demokrasi dan kesejahteraan. Jokowi ingin mencitrakan dirinya sebagai 'nabinya' orang yang miskin, papa, dan lemah. Jokowilah yang akan mengangkat kaum jembel di Indonesia. Itulah citra dibangun.
Slogan Jokowi-JK yang jujur, bersih, sederhana dan merakyat sebagai antitesa (lawan) dari keadaan atau kondisi kehidupan sekarang yang korup, borjuis, hedonis, dan permisive. Jokowi-JK benar-benar sedang membangun citra baru, sebagai tokoh jujur, bersih, sederhana dan merakyat. Gambaran ini terus dicekokan kepada rakyat oleh media massa pendukungnya seperti MetroTV, tanpa henti-hentinya, dan sambil menghancurkan Prabowo yang borju, dan pelanggar HAM.
Tetapi, apa lacur model pencitraan Jokowi itu, hanyalah sebuah sandiwara politik, dan penuh kepalsuan. Menipu. Tidak faktual. Manipulatif. Pembodohan terhadap rakyat Indonesia. Pencitraan yang sangat absurd alias 'norak' itu, kemudian digugat kader PDIP. Alasannya, Jokowi meninggalkan jejak hitam pekat saat meninggalkan Solo. Kader PDIP asal Jawa Tengah, Pupung Suharis, protes atas slogan politik Jokowi yang mengklaim jujur dan bersih.
"Tentang slogan politik Jokowi bersih dan jujur, apa benar begitu. Saya kok belum percaya karena ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal di hati saya," ungkap Pupung kepada wartawan, Senin yang lalu.
Menurut Pupung, justru tokoh jadi-jadian Jokowi itu, yang nampak kehadirannya sangat misterius itu, banyak menimbulkan tanda-tanya. Semua itu hanyalah sebuah konspirasi dan rekayasa yang sistematis, kelompok-kelompok yang berkepentingan ingin menguasai dan menjajah Indonesia.
Selanjutnya, mantan anggota DPR asal PDIP peri 2004-2009 itu, mempertanyakan beberapa kasus yang diduga kuat ada pelanggaran aturan perundang-undangan yang terjadi saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo 2005-2011.
Diantaranya, pelepasan aset Pemkot Solo berupa bangunan Hotel Maliyawan yang dilakukan tanpa persetujuan DPRD Solo. "Selain pelanggaran aturan, ada dugaan suap dalam prosesnya. Kita minta KPK menelusuri dugaan ini," ungkap Pupung.
Beberapa aturan yang ditabrak, menurut Pupung, terkait PP 38/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Negara, UU No 22/1999 tentang Pemda, UU No 32/2004 tentang Otda yang diubah UU Nomor 12 Tahun 2008, PP No 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Perda No 8/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Padahal, menurut Pupung, DPRD Solo telah menyetujui anggaran Rp4 miliar untuk membeli tanah yang ditempati Hotel Maliyawan. Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Dugaan pelanggaran lainnya adalah nota kesepakatan antara Pemkot Solo dengan DPRD Kota, No 910/3.314 dan No 910/1/617 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Solo," paparnya.
Soal dana hibah KONI Solo, lanjut Pupung, juga mengandung keganjilan. Pada 2008, DPRD Solo dan Pemkot Solo menyetujui bantuan anggaran pembinaan dan bonus atlet berprestasi dari alokasi dana hibah sebesar Rp 11,3 miliar, dimasukkan dalam APBD 2009.
Sebelumnya, Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo (Persis) pernah mengajukan dana batuan ke Pemkot, namun ditolak karena menyalahi undang-undang.
Masalah muncul karena KONI Solo hanya menerima dana hibah Rp6,3 miliar. Artinya ada Rp5 miliar yang tak jelas larinya. Pihak KONI Solo, pernah menanyakan kekurangan Rp 5 miliar kepada wali kota Solo Jokowi.
"Kemana larinya uang Rp5 miliar itu. Apa benar dialokasikan untuk Persis Solo. Kalau benar, itu melanggar undang-undang karena tanpa persetujuan DPRD dan Mendagri. Dan, APBD tidak boleh dihibahkan untuk cabang olah raga termasuk sepak bola," ungkapnya.
Anehnya lagi, lanjut Pupung, laporan keuangan Persis Solo 2009, tidak menyebutkan adanya penerimaan dana Rp5 miliar. "Ini kan lucu, dana Rp5 miliar kan besar, mosok nggak ada yang tahu. Saya pikir, KPK perlu bergerak," tuturnya.
Selain itu, Pupung juga mempertanyakan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di era wali kota Jokowi. Mulai soal dugaan mark up dana bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) Rp23 miliar, proyek videotron Manahan Solo, sampai korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta reguler dan non reguler yang ditangani Kejaksaan Agung.
"Sebagai Gubernur DKI, Jokowi harus dimintai keterangan oleh kejagung, terkait korupsi Trans Jakarta. Apalagi ada nama Michael Bimo Putranto, bekas anggota DPRD Solo dari PDIP. Kita tahulah sepak terjangnya," tambahnya. Tetapi, semuanya tidak berjalan, karena menurut bocoran transkrip pembicaraan antara Mega dengan Jaksa Agung Basrif Arief, ternyata Mega melakukan intervensi melarang Basrif Arief memeriksa Jokowi.
Selebihnya, BPK sudah menghadiahkan kepada pemerintahan DKI Jakarta, yang dipimpin Jokowi, tentang adanya berbagai hal, terkait APBD yang amboradul, dan merugikan negara senilai Rp 1,5 triliun. Ini semua di masa pemerintahan DKI dipimpin Gubernur Jokowi. Jadi benarkah jargon Jokowi sebagai tokoh yang jujur? Wallahu'alam.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
