Selain Banyak Indikasi Penyalahgunaan, Daya Serap Anggaran Ahok Terburuk dari Pemimpin Sebelumnya

JAKARTA (voa-islam.com)- Ketua Dewan Pendiri NSEAS (Network for South East Asian Studies), Muchtar Effendi Harahap kembali mengulang penemuan serta analisanya perihal kinerja Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam memimpin DKI Jakarta. Menurut penglihatannya, Ahok termasuk dari salah satu pemimpin Daerah yang memiliki kerendahan serapan terhadap anggaran untuk DKI.

"Satu indikator 'kegagalan' Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, yakni realisasi belanja daerah (APBD) sangat rendah bahkan terendah se-Indonesia. Kinerja anggaran baik adalah kemampuan daya serap anggaran optimal," demikian rilisnya, yang didapat voa-islam.com, beberapa waktu lalu.

Seharusnya, menurutnya Pemda bisa memberikan kontribusi lebih agar pergerakan ekonomi di DKI. "APBD harus memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tetapi, kinerja anggaran Gubernur Ahok sejak berkuasa (2013 hingga 2016) sangat buruk."

Jika pun dilihat dari pemimpin sebelumnya, Ahok bahkan terendah dibanding dengan Fauzi Bowo (Foke). Selain itu, di bawah kepimpinan Ahok menurutnya juga tidak dielakkan adanya beberapa indikasi penyalahgunaan dari anggaran yang ada.

"Untuk 2013 lihat saja Laporan BPK: banyak terindikasi penyalahgunaan wewenang. Padahal 2012 di bawah Era Foke, masih lebih baik dari 2013. Target Pendapatan Daerah saat penetapan APBD Perubahan 2012 sebesar Rp. 33,65 triliun (105,14 persen). Artinya Foke mampu menaikkan capaian Rp. 1,73 triliun (5,14 persen) dari ditetapkan. Foke juga mampu mencapai realisasi PAD 107,39 persen atau Rp. 22,00 triliun, melampaui target Rp. 1,52 triliun." (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini Ejekan Gerindra Soal Bangun Tol Laut dengan Gunakan Tax Amnesty?
• Mapolresta Surakarta Diteror Bom Motor
• Gerindra Minta Jokowi Berpikir Sebelum Menerapkan Tax Amnesty
• Berpotensi Mematikan Tradisi, Yusril Menentang Pelarangan Takbiran oleh Pemda DKI
• OTT Politisi Demokrat yang Dilakukan KPK Disebut Operasi Tangkap Target oleh Andi Arief
• Kecolongan: Vaksin Palsu Masuk Puskesmas, Gerindra Minta Pemerintah Harus Bertanggungjawab
• Jangan Takut Suarakan Tolak TA walau Kriminalisasi Menanti, Muhammadiyah: Allah Bersama Orang Benar
• UU Tax Amnesty untuk Tingkatkan Ekonomi Nasional, Pemerintah Dinilai sedang Akali Rakyatnya